Indonesia sudah terlalu banyak impor komoditas pangan, padahal produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Impor komoditas pangan yang dilakukan terus menerus akan mengganggu lapangan pekerjaan, sektor pertanian serta pasar dalam negeri yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh pemerintah.
"Pertanian Indonesia, secara umum masih bergantung impor. Kita perlu menghentikan impor," tandas Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Fadel Muhammad, di Graha Anugerah, Jakarta, Jum’at (14/12).
Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) memperkirakan, impor produk kebutuhan pangan akan naik 11,66% pada 2013 dibandingkan tahun ini. “Tahun ini diperkirakan impor kebutuhan pangan mencapai Rp 80,6 triliun. Jika pemerintah tak memiliki kebijakan membatasinya, diperkirakan pada 2013, impor akan menembus sampai Rp 90 triliun,” jelas Fadel.
Fadel membeberkan, ada kecenderungan impor pangan yang terus meningkat, baik volume maupun nilai. diantara produk pangan impor yang paling besar adalah gandum. Setiapa tahunnya, gandum dimpor sebanyak 7 juta ton. Selain gandum, Indonesia juga mengimpor beras Pada 2011 lalu, impor beras mencapai 1,8 juta ton, tahun ini diperkirakan sebanyak 700.000 ton.
Sedangkan kedelai, yang diimpor mencapai 2 juta ton - 2,5 juta ton. "Untuk jagung diperkirakan impor mencapai 1,5 juta ton pada 2012 karena konsumsi jagung nasional melebihi kemampuan produksi, sebab selain untuk kebutuhan pangan, jagung juga dibutuhkan pabrik pakan ternak," kata Fadel.
Ia menceritakan saat menerima perwakilan dagang negara Kamboja, petani di negara tersebut termotivasi untuk meningkatkan produktivitas tanam padi. Karena akan adanya ekspor beras mereka ke Indonesia sebanyak 100.000 ton.
Mestinya, impor beras tersebut bisa diisi dari petani Indonesia sehingga yang memperoleh manfaat adalah bangsa sendiri. Swasembada pangan bukan suatu hal sulit apabila didukung kebijakan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi.
Fadel Muhammad menyatakan, banyaknya impor komoditas pangan akan menyulitkan dan memberatkan kondisi Indonesia dimasa depan. Sebab, impor komoditas pangan yang dilakukan terus menerus akan mengganggu lapangan pekerjaan, sektor pertanian serta pasar dalam negeri yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh pemerintah.
“Impor yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah memang membuat harga berbagai komoditas terutama pangan sedikit menurun, namun untuk ke depannya justru akan menyulitkan Indonesia,”ungkapnya di sela-sela diskusi dalam Diskusi Menuju Tata Kelola Pangan Bersendikan Kemandirian, Kerakyatan dan Keadilan.
Tidak Setuju Pasar Bebas
Karena produk-produk lokal tidak terlindungi, Fadel mengaku tidak setuju dengan pasar bebas yang diterapkan sekarang karena sudah tidak terkendali, sehingga produk lokal kalah dengan produk impor.
“Dengan kondisi ekonomi dan komoditas pangan yang sedikit-sedikit impor, kurang sedikit impor. Seharusnya, bagaimana cara meningkatkan produksi local untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tanpa mengabaikan kualitasnya," katanya.
Untuk itu, MAI berharap pemerintah bisa memberikan perlindungan yang lebih ketat pada produk lokal dan membatasi, bahkan menghentikan impor komoditas pangan, juga barang-barang lain yang bisa diproduksi di dalam negeri.
Sebagai Ketua MAI, Fadel menawarkan jalan keluar, pertama pemerintah harus menjadikan petani berpendapatan. "Pemerintah harus memperhatikan cost budidaya agar bisa dibuat kebijakan yang tepat untuk menjaga pendapatan petani," katanya.
Selain itu, peningkatan produksi dan produktivitas budidaya tanaman pangan. Lalu mengintroduksi teknologi baru melalui peran pemerintah dan pelaksanaan tata kelola kebijakan perdagangan yang melindungi pangan dalam negeri. Serta cermat memantau pasokan pangan global dan mengutamakan produksi dalam negeri.
Tri Mardi Rasa
