Sektor agribisnis akan naik 8 persen. Tapi pasokan dalam negeri tidak terjadi kenaikan yang besar dan akhirnya lebih banyak impor.
Hal tersebut mengemuka, saat Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, Fadel Muhammad memaparkan majalahnya dalam Seminar Outlook Agribisnis 2013 yang digelar Tabloid Agrina, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (05/12).
Fadel Muhammad, memproyeksi konsumsi dalam negeri sektor agribisnis akan naik 8 persen. "Tapi pasokan dalam negeri tidak terjadi kenaikan yang besar dan akhirnya lebih banyak impor," kata Fadel Muhammad.
Menurut dia, kenaikan produksi dalam negeri tidak signifikan karena pemerintah tidak memberikan insentif khusus. Pemerintah justru membiarkan mekanisme pasar bebas terjadi dan produk dalam negeri pun kalah dengan aliran produk impor.
Untuk itu, tambahnya pemerintah tidak boleh melepas agribisnis ke pasar bebas. "Pemerintah harus berani melakukan intervensi, terutama untuk stabilisasi pangan. Seharusnya (Kementerian Keuangan) mau mengucurkan dana stabilisasi pangan. Dana dua triliun rupiah sampai saat ini tidak kunjung digunakan. Dampaknya fluktuasi pangan menyusahkan," kata Fadel Muhammad.
Intervensi ini dalam skala terbatas, akan membantu petani dan melindungi mereka dari serangan produk impor yang memiliki daya saing. Salah satu bentuk intervensi bisa dilakukan dengan melakukan pembelian di saat harga jatuh, dan saat panen melimpah, produk tersebut bisa diekspor.
Kecenderungan impor yang terus meningkat baik dari segi volume maupun nilai. Menurut Fadel, sejak 2004, Indonesia terus mengimpor beras. Pada 2011, impor beras mencapai 1,8 juta ton dan 2012 volume impor mencapai 400 ribu ton. Indonesia pun masih mengimpor kedelai dengan perkiraan pada 2012 sebesar 2-2,5 juta ton.
Impor juga melanda komoditas jagung. Produksi jagung nasional mencapai 18,96 juta ton, sedangkan konsumsi jagung melebihi produksi nasional. "Tahun 2012, impor jagung diperkirakan mencapai 1,5 juta ton," katanya.
Fadel menilai sebenarnya Indonesia tak perlu mengimpor tanaman pangan. Menurut dia, pemerintah hanya tinggal mengembangkan industri dalam negeri daripada membeli dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, atau Thailand.
Ia memberikan solusi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melepas ketergantungan impor khususnya di sektor tanaman pangan. Pertama, petani harus berpendapatan. Ongkos produksi dan perkiraan keuntungan dari petani harus dihitung. "Dari sinilah kemudian ditetapkan harga, jadi jelas," katanya.
Selain itu, produksi tanaman pangan harus digenjot, bukan malah terus bergantung pada komoditas impor. Pemerintah juga harus mengelola kebijakan perdagangan yang melindungi pedagang dalam negeri salah satunya dengan mengutamakan produk dalam negeri serta menyediakan dana bagi petani untuk mengembangkan produksi.
Tri Mardi Rasa
