Kekayaan sumber bahari
Indonesia cukup banyak dan berpontensi untuk terus dikembangkan di masa
sekarang dan masa yang akan datang. Meskipun ada beberapa kondisi yang telah
rusak. Tapi potensinya masih cukup banyak.
Hal ini mencuat dalam Workshop Pengembangan "Blue Economy" dalam pengembangan kelautan dan perikanan yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di IPB Convention Center di Botani Squere Bogor Jawa Barat, Senin (23/4).
Guru besar IPB bidang Perikanan Prof Dr Rokhmin Dahuri, MSc mengatakan, Indonesia berpeluang mengadopsi pemikiran yang terkandung dalam konsep 'blue ecomony' dengan harapan konsep yang telah dikembangkan tersebut bisa lebih disempurnakan sehingga hasil yang diperoleh dapat terwujud lebih baik dan cepat.
Ia menambahkan, kekayaan sumber daya alam bahari kita cukup banyak. Meski ada beberapa yang kondisinya telah rusak, tapi potensinya masih cukup banyak. “Ini bisa dikembangkan, dengan harapan pengembangan perikanan dan kelautan kita lebih baik lagi," kata Rohmin Dahuri.
Menurut Rokhmin, ada 11
sektor perikanan yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan. Di antaranya Perikanan
Tangkap, Perikanan Budidaya, Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Industri
Bioteknologi, Pertambangan dan Energi, Pariwisata Bahari, Perhubungan Laut,
Industri dan Jasa Maritim, Sumberdaya Wilayah Pulau Kecil, Coastal forestry
(Hutan Mangrove), dan Non-conventional resources 
foto Dokumentasi : Rohmin Dahuri
Sementara itu, Kepala Balitbang KP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Max Rizal Rompas mengatakan, blue ecomony ini merupakan dinamika pemikiran konsep atau pendekatan pembangunan terbaru yang kini sedang berkembang dengan mengandalkan sumber daya laut atau perairan.
Ia menambahkan pengembangan blue economy tersebut, dilakukan secara masif dikaitkan dengan manajemen berkesinambungan dan pelestarian aset. "Pengembangan ekonomi ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan berbagai fungsi layanan terhadap kehidupan manusia, termasuk untuk menjamin keamanan pangan, adaptasi dengan perubahan iklim, dan efektivitas penanganan atas isu-isu kelautan," jelasnya.
Selain itu, beberapa negara telah mengimplementasikan konsep blue economy ini yang disesuaikan dengan kondisi dan sejumlah variabel lokal. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, pengadopsian atau adaptasi konsep yang berkembang mengglobal tersebut konsisten dengan tujuan dan tantangan pembangunan nasional. Terutama pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. “Laut merupakan potensi besar untuk menopang pembangunan ekonomi yang 'biru'," tandasnya.
Max Rizal Rompas, untuk itu dalam Workshop Pengembangan "Blue Economy" dalam pengembangan kelautan dan perikanan, "blue economy" yang dimakasud adalah untuk membidik tiga kepentingan seperti penumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penyehatan lingkungan.
Sedangkan menurut, Kepala Balai Besar Pengembangan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) – Balai Penelitian dan Pengembagan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Agus Heri Purnomo mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan draft konsep blue economy Indonesia. Pihaknya juga juga telah mempersiapkan pengembangan sebuah proyek percontohan sebagai wahana menyempurnakan model draft konsep tersebut.
Workshop ini menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya Guru besar IPB bidang Perikanan Prof Dr Rokhmin Dahuri, MSc, Kepala Balai Besar Pengembangan Sektor Ekonomi Keluatan Perikanan (BBPSEKP-Balitbang KP) Agus Heri Purnomo, Staf Ali Menteri Bidang, Ekonomi Sosial dan Budaya, Suseno Sukoyono, Kasubdit Kelautan Dit Kelautan dan Perikanan Bappenas, Tommy Hermawan serta perwakilan dari World Bank Indonesia, Ina Pranoto.
Adapun materi yang di dalam workshop diantaranya, urgensi dan relevasi konsep "blue economy" pada sektor kelautan perikanan, pengembangan konsep "blue economy" sektor kelautan perikanan, konsep "blue economy" dalam perencanaan pembangunan nasional serta dukungan world bank dan UNDP terhadap implementasi "blue economy".
Tri Mardi Rasa
