Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo merombak jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mutasi dan rotasi yang dilakukan adalah hal yang rutin, karena beberapa pejabat ada yang memasuki masa pensiun atau beberapa waktu lalu mendapat promosi ke Eselon I.

“Perlu dilakukan pergantian untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan", ungkap Sharif pada serah terima jabatan yang lakukan di Gedung Bahari 3 Jakarta Jum’at (3/9). Lebih lanjut Sharif menuturkan bahwa dalam pelantikan ini, masih didominasi wajah-wajah lama yang selama ini sudah menduduki posisi sebagai Eselon II di KKP, dimana mereka hanya berpindah posisi atau mutasi.

Selain itu, Syarif berharap adanya perubahan ini tidak mengganggu  kinerja dan harus dapat meningkatkan semangat kepada  para pegawai. Untuk itu, Ia menganjurkan untuk melakukan konsolidasi antar anggota, mempelajari dan memahami tugas dan fungsi kerja secara cepat dan akurat, dan untuk pengoptimalan potensi SDM masing-masing bagain.

Syarif, juga meminta pejabat eselon II untuk mengembangkan skill dan seni kepemimpinan dan ingin agar para pejabat eselon II mampu menciptakan lingkungan budaya kerja yang kondusif dan terkoordinasi.

Es Gratis Untuk Melaut

Sementara itu, saat ditanya mengenai isu kenaikan BBM, Herianto Marwoto,M.S, Ditjen Perikanan Tangkap yang ditemui usai pelantikan pejabat eselon II mengatakan, mencoba merancang agar nanti nelayan dapat es gratis, es  untuk melaut.

Selain itu KKP juga berjuang  agar nelayan dapat bantuan langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Boleh dong, KKP mengusulkan apabila kenaikan BBM Rp 1500 (misal), nelayan dapat subsidi dari pemerintah Rp 1000 jadi nelayan hanya menanggung kenaikan BBM Rp 500,” ungkapnya.

Mengenai masalah BBM, Menteri KP pun memberikan alternatif, “Ada beberapa hal yang memang sudah  diprogramkan antara lain raskin, bantuan perumahan untuk nelayan di 22 kabupaten, dan lain-lain,” katanya.

Cicip juga berharap ada koreksi pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2012 tentang pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bagi nelayan. Karena penggunaan BBM pada Perpres tersebut hanya berlaku untuk kapal yang memiliki kapasitas maksimal 30 tonase kotor (Gross Tonnage/ GT) sedangkan yang di atas berat tersebut dibatasi.

Ke depan, Menteri ingin peraturan tersebut pembatasan penggunaan BBM bagui nelayan bisa untuk kapal yang memiliki berat hingga 100 GT. “Keputusan ini sedang kita bicarakan dengan DPR mengenai kenaikan ini. Insyaalla sebelum 1 april sudah beres semuanya,” pungkas Menteri.

Ratna Budi W

Pejabat baru di eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilantik pada Jum’at (9/3) berdasarkan pada KEP.01/MEN-KP/KP.430/2012 :   Unit kerja Sekretariat Jenderal di antaranya : ·         Supranawa Yusuf, SH, MPA sebagai Kepala Biro Kepegawaian, ·         Darmadi Aries Wibowo, Ak, MEP sebagai Kepala Biro Keuangan, ·         Hanung Cahyono, SH, LLM sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ·         Indra Sakti, SE, M.M. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi ·         Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, M.M. sebagai Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.   Unit kerja Dirjen Perikanan Tangkap ·         Ir. Abdur Rauf Sam, M.Si  sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, ·         Ir. Muhammad Zaini, M.M. sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan,  ·         Ir. Tyas Budiman, M.M. sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan ·         Ir. Edi Wahyudi sebagai Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan. ·         Dr. Ir. Tri Hariyanto, M.M. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.   Unit kerja di Dirjen Perikanan Budidaya ·         Dr. Ir. Iin Siti Djunaidah, M.Sc menjadi Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya, ·         Ir. Dwika Herdikiawan, M.M. menjadi Direktur Perbenihan, ·         Ir. Moh. Abduh Nurhidayat, M.Si menjadi Direktur Produksi,  ·         Dr. Drs. Djumbuh Rukmono, M.P menjadi Direktur Usaha Budidaya.   Unit kerja Dirjen P2HP ·         Ir. Rahmah Hayati Samik Ibrahim, M.M. menjadi Direktur Pemasaran Luar Negeri, ·         Drs. I Made W. Arthajaya menjadi Direktur Usaha Dan Investasi.   Unit kerja KP3K ·         Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng. menjadi Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,  ·         Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus. It menjadi Direktur Pesisir dan Lautan, ·         Ir. Ansori Zawawi, M.Si, MMA menjadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.   Unit kerja PSDKP ·         Ir. Sere Alina Tampubolon, MPST sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, ·         Drs. Lapis Silalahi, MM sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, ·         Ir. Nugroho Aji, M.Si sebagai Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan ·         Dr. Ir. Yulistyo, M.Sc sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran.   Unit kerja Inspektorat Jenderal ·         Ir. Nasfri Adisyahmeta Yusar, M.M. sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, ·         Happy Simanjuntak, SH sebagai Inspektur IV, ·         Ir. Saifuddin, M.M.A sebagai Inspektur V ·         Drs. Mulyoto, M.M. sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan.   Unit BPSDM ·         Ir. Balok Budiyanto, M.M. menjadi Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan Dr. Ir. Djodjo Suwardjo S., M.M.A menjadi Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.

Agrina Update + Moment Update + Cetak Update +