Masyarakat pesisir Indonesia menghadapi empat
persoalan utama. Pertama, masih tingginya tingkat kemiskinan yang mencapai 7,8
juta jiwa yang tersebar di 10.640 desa pesisir pada 2010. Kedua, masih tingginya
kerusakan sumber daya pesisir, masih kurangnya kemandirian organisasi sosial
desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal serta masih rendahnya infrastruktur
desa dan kesehatan lingkungan permukiman. 
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dan Rektor IPB, Prof. Dr.
Herry Suhardiyanto, M. Sc melakukan penandatanganan MoU kerja sama PDPT Foto :
Windi Listianingsih
"Persoalan ini memberi andil kerentanan (masyarakat) terhadap bencana dan perubahan lingkungan," ujar Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara launching PDPT dan penandatanganan kesepakatan kerja sama bersama antara KKP dan IPB, di Jakarta, Rabu (15/12).
Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). "Desa adalah garda terdepan untuk pelayanan publik. Di situlah kantong kemiskinan. Di situlah fundamen kohor perekonomian," ujar Sharif.
Desa pesisir, lanjutnya, harus diperhatikan karena bisa memberi kekuatan perekonomian bagi daerah lain. Sebagai pendukung program industrialisasi perikanan dan kelautan, PDPT merupakan pendukung benteng ekologis dalam mengurangi risiko bencana dan dampak penguatan iklim, penguatan desa-desa pesisir terluar yang menjadi basis geopolitik untuk ketahanan nasional, dan penguatan identitas bahari berdasarkan nilai-nilai bidaya lokal.
Sementara itu, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil KKP, Sudirman Saad mengatakan PDPT berfokus pada lima aspek, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, bina sumber daya, bina siaga bencana dan perubahan iklim.
Sedangkan menurut Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M. Sc, Rektor IPB, sektor hulu-hilir merupakan mata rantai yang tidak boleh putus sehingga masyarakat bisa memperoleh manfaat. Untuk itu, Desa perlu disiapkan agar menjadi wahana yang tepat.
Kerja sama yang berlangsung selama 5 tahun ini akan dimulai pada 2012 dengan anggaran sebesar Rp1 milyar per desa. Kerja sama yang dilakukan berupa penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi, penyediaan dab pertukaran tenaga ahli, dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
Windi listianingsih.
