Melalui program GP3K, BUMN bisa memberikan kontribusi produksi gabah sekitar 3,73 juta ton GKG atau sekitar 5,3 persen dari target produksi padi nasional.
Semakin meningkatnya kebutuhan bahan pokok, seperti beras, akibat pertambahan penduduk, maka semakin banyak pula lahan yang diperlukan. Karena itulah, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, mengimbau kepada gubernur, bupati, atau walikota agar jangan lagi mengizinkan alih fungsi lahan pertanian.
Diperkirakan, setiap tahun terjadi alih fungsi lahan pertanian sekitar 50 ribu sampai 100 ribu hektar (ha). Dalam Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, bahwa gubernur, bupati, atau walikota bertanggung jawab mengamankan produksi beras di tengah anomali iklim. Salah satunya, mengamankan lahan pertanian agar tidak beralih untuk keperluan lainnya.
“Alih fungsi lahan pertanian sangat berpengaruh terhadap produksi pangan (termasuk beras),” kata Mustafa pada acara pencanangan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Subang, Jawa Barat. Pencanangan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertanian Suswono.
Bahkan dalam acara itu Mustafa berpesan kepada kepala daerah agar mempertahankan areal pertanian yang ada. Para kepala daerah dituntut tidak mengeluarkan izin alih fungsi lahan pertanian kendati hanya dalam jumlah sedikit. Karena pengadaan pangan domestik bakal semakin berat jika tidak diimbangi dengan intensifikasi dan diversifikasi pangan.
Tidak perlu impor lagi
GP3K merupakan salah satu program peningkatan produksi pangan, termasuk beras, yang didukung BUMN. Kegiatan ini melibatkan antara lain PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pusri (Holding), Perum Jasa Tirta, dan Perum Bulog. Dari target produksi beras tahun ini sekitar 70,60 juta ton GKG, kontribusi GP3K sekitar 5,3 persen atau 3,73 juta ton GKG. “Kontribusi BUMN melalui program GP3K sebanyak 5,3 persen,” kata Suswono.
Untuk memproduksi gabah 3,73 juta ton GKG itu, diperlukan lahan sekitar 570 ribu ha, yang terdiri atas lahan sawah irigasi 500 ribu ha dan lahan tadah hujan 70 ribu ha. Investasi yang diperlukan sekitar Rp1,8 triliun. Sekitar Rp1,1 triliun dari dana Program Kemitraan BUMN dan Rp700 miliar dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.
Dengan program GP3K diharapkan tahun depan kita tidak perlu mengimpor beras lagi. Tahun lalu kita mengimpor beras 1,8 juta ton, sedangkan tahun ini sekitar 1,6 juta ton. “Saya optimistis, kita akan berhenti mengimpor beras pada tahun 2012,” tandas Mustafa.
Program GP3K dilakukan bekerjasama dengan petani. PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani menyediakan benih padi; PT Pusri (Holding) memproduksi dan mendistribusikan pupuk; Perum Jasa Tirta I dan II menjamin ketersediaan air irigasi; dan Perum Bulog menjamin pembelian padi dengan harga yang wajar. Petani akan membayar semua sarana produksi tadi setelah panen (yarnen). Dengan demikian petani mendapat bantuan modal.
Tahun ini, menurut angka ramalan dua (Aram II) Badan Pusat Statistik, produksi padi nasional sekitar 68,1 juta ton GKG atau meningkat 2,4 persen ketimbang produksi padi tahun lalu. Namun produksi itu masih lebih rendah 2,5 juta ton GKG atau 3,5 persen dari target tahun ini. Melalui GP3K, target produksi padi tahun ini digadang-gadang bisa terealisasi.
Program GP3K ini diharapkan produkvitas padi meningkat dari rata-rata 5,2 ton GKG per ha menjadi 7 – 8 ton GKG per ha per musim tanam. Diimbangi dengan penghentian alih fungsi lahan pertanian, melalui program GP3K ini, kita bisa terhindar dari krisis pangan (beras). Paling tidak, kita tidak perlu mengimpor beras lagi.
Yuwono Ibnu Nugroho
