Jakarta - Pada 2030 dengan jumlah penduduk sekira 425 juta orang sementara luas areal panen per tahun hanya senilai 11,8 juta hektare (ha) Indonesia dikuatirkan terancam rawan pangan, karena produksi padi tak mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, demikian sinyalemen dari mantan Menaker, Bomer Pasaribu.
Anggota Komisi IV DPR RI itu di Jakarta, menyatakan bahwa pada 2030 kebutuhan padi untuk konsumsi nasional mencapai 59,1 juta ton setara beras. Sementara untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pasar impor.
"Pasar beras dunia juga semakin mengecil yakni hanya 2-3 juta ton yang akan diperebutkan oleh negara lain juga," kata Bomer Pasaribu di sela Semiloka Kebijakan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Abadi.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebanyak itu pada 2030, tambahnya, luas areal panen harus ditingkatkan menjadi 22,950 juta ha atau hampir 30 juta ha dari 11,8 juta ha yang ada saat ini atau naik 11,2 juta ha.
Sementara itu, Ketua Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), Ernan Rustiardi, menyatakan bahwa ancaman terbesar untuk meningkatkan produksi padi, yakni masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Dia mengungkapkan, dalam lima tahun ke depan konversi lahan pertanian ke non pertanian yang telah direncanakan sekitar 3 juta ha, belum termasuk kegiatan konversi yang tidak direncanakan bisa lebih besar dari itu. "Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif khusus untuk menanggulangi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian," katanya.
Insentif tersebut, tambahnya, bisa diberikan kepada petani yang mempertahankan areal sawahnya untuk tetap menjadi lahan pertanian, pengusaha maupun pemda yang mengembangkan lahan pertanian padi.
Ia menambahkan, insentif untuk menjaga konversi lahan pertanian tersebut bisa berupa fiskal seperti pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk sawah, ataupun insentif non fiskal misalnya berupa pembangunan infrastruktur dan sarana pertanian.
