Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), dan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) adalah tiga organisasi sarana produksi perunggasan yang kerap terdengar kiprahnya. Selain mendorong peningkatan produksi unggas dalam negeri dan menjaga keseimbangan pasar, asosiasi industri sarana pendukung perunggasan juga berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Bea Masuk dan PPN
Dengan perputaran uang mencapai Rp60 triliun/tahun, perunggasan merupakan bisnis besar bernilai strategis. Industri ini berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan protein hewani murah.
Pembangunan industri perunggasan (ayam ras) tentu melibatkan industri sarana pendukung, seperti pakan ternak, obat hewan, dan bibit. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi besar bagi pengembangan agribisnis perunggasan di tanah air.
Salah satu yang paling krusial adalah deregulasi pemerintah tentang bea masuk bahan baku pakan yang sebelumnya bersifat monopoli. Karena itu, produk perunggasan nasional tidak berdaya saing karena tingkat efisiensinya rendah.
“Berkali-kali kami memberikan masukan kepada pemerintah untuk segera diregulasi. Setelah enam tahun berjuang, tahun 1996 seluruh bahan baku pakan, termasuk jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan bebas bea masuk,” ujar Budiarto Soebijanto, Ketua Umum GPMT. Hal ini berdampak signifikan terhadap harga jual pakan ternak. Setelah deregulasi, para pemasok dari luar negeri bisa bersaing menawarkan produknya dengan bebas. Pemasok yang menawarkan kualitas dan harga terbaiklah yang akan dibeli oleh industri pakan ternak di tanah air.
Penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) produk ternak adalah agenda yang dicanangkan oleh organisasi perunggasan ini. Sejak tahun 2000, PPN sebetulnya telah dibebaskan tapi masih bersyarat, yakni hanya berlaku bagi petani atau kelompok tani saja yang tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2000. Sebaliknya, produk ternak yang dijual oleh badan hukum (perusahaan, yayasan, atau koperasi) masih terkena PPN.
“Ini tidak sehat dan tidak cocok dengan tujuan pemerintah untuk menumbuhkan industri perunggasan yang efisien dan modern,” jelas Budiarto. Walaupun sudah berjuang maksimal, sampai hari ini deregulasi PPN belum tuntas. Sejak PP No. 46 Tahun 2003 yang memuat perubahan-perubahan kecil diterbitkan, belum ada lagi PP baru sehingga belum ada perubahan.
AI dan Keseimbangan Pasar
Seiring dengan GPMT, ASOHI juga memainkan peranan penting dalam mengatasi permasalahan perunggasan, misalnya wabah avian influenza (AI). “ASOHI berperan dalam tiga hal, yaitu menyediakan obat-obatan, menginformasikan AI kepada masyarakat, dan mencari solusi akibat dampak kerugian yang ditimbulkan AI bersama pemerintah,” kata Gani Haryanto, Ketua Umum ASOHI.
Kerjasama ASOHI dengan pemerintah memang telah berlangsung lama, yakni sejak ASOHI didirikan pada 1976. Misalnya, pendeteksian awal virus AI yang baru-baru ini digelar bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan, Deptan.
“Ketika Dirjen Peternakan mau mengubah, menambahkan atau mengganti peraturan tentang obat hewan, ASOHI selalu diundang untuk berdiskusi sebelum peraturan itu dikeluarkan,” jelas Gani Haryanto. Masukan yang diberikan ASOHI kepada Dirjen Peternakan antara lain soal protap administrasi obat hewan dan permentan yang menyangkut karantina.
Sebagai organisasi, ASOHI juga berusaha memberi manfaat bagi anggotanya. Secara internal anggota mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran obat tanpa melanggar rambu-rambu obat yang ada. Sedangkan secara eksternal, anggota ASOHI rutin melakukan seminar, diskusi dalam rangka membangun peternakan nasional.
GPPU merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang sarana perunggasan yang getol mengamati mekanisme dan situasi pasar. Keseimbangan pasar adalah hal yang selalu menjadi perhatian oganisasi ini.
“Over supply menyebabkan harga DOC tertekan sehingga produk di hulu pun kena pengaruh,” ujar Paulus Setiabudi, Ketua Umum GPPU. Walaupun harus menanggung kerugian, GPPU terpaksa menurunkan produksi DOC dari 24 juta ekor/minggu hingga tinggal 18 juta ekor/minggu untuk menjaga keseimbangan pasar.
