Hal tersebut dikatakan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) Suryadharma Ali kepada wartawan saat meninjau Pasar Klitikan Notoharjo, Semanggi, Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/7) siang tadi.
Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih mendata kerugian yang dialami para nelayan. Dalam pendataan, ujarnya, jumlah kerugian seluruhnya dilakukan melalui satu pintu. Hal itu berarti Gubernur Jateng dan Gubernur Jabar melalui bupatinya mengumpulkan data dan selanjutnya kedua gubernur akan memaparkan langsung ke kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan mengenai jumlah kerugian.
Suryadharma menjelaskan, pendataan satu pintu diharapkan agar tidak terjadi penggelembungan jumlah kerugian. Dari hasil pemaparan mengenai jumlah kerugian ini nantinya akan dirumuskan dan dibawa ke RAPBN 2007 nanti.
Belum tersalurkannya bentuan modal tersebut, Suryadharma menegaskan, hal itu dikarenakan proses pendataan masih terus berjalan dan musibah tersebut terjadi di ujung penggunaan anggaran tahun 2006. Dengan demikian anggaran bantuan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam APBN 2006.
Jika bantuan tersebut dipaksakan untuk disalurkan, Menteri memperkirakan, penyaluran bantuan tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Ia menambahkan, kerugian yang baru didapat akibat gempa dan tsunami di tiga daerah, yaitu Pangandaran, Cilacap dan Ciamis saat ini berjumlah sekitar Rp 200 miliar. Kerugian tersebut, lanjutnya, mencakup dalam segi bidang perikanan.(dir)
Sumber: Elshinta
