Jakarta, Agrina-online.com. Rencana pemerintah berinvestasi Rp20 triliun melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi langkah strategis untuk membangun industri perunggasan terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Rencana tersebut, menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan struktur industri melalui pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola utama pabrik pakan dan DOC (day old chick). Dengan peran tersebut, BUMN diharapkan menjadi stabilisator harga di pasar sehingga peternak kecil tetap memperoleh keuntungan meski terjadi fluktuasi harga komoditas.
“BUMN akan bergerak di hulu—mulai dari grandparent stock, parent stock, hingga pembangunan RPHU (rumah potong hewan unggas), cold storage, dan olahan hasil ternak. Sementara yang di sektor budidaya atau on farm adalah peternak rakyat UMKM dan koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” ujarnya pekan lalu di Jakarta.
Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan peran hulu dan hilir berjalan seimbang dengan melibatkan peternak sebagai pelaku utama di lapangan.
Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan industri perunggasan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi peternak rakyat. Akses terhadap bahan baku, peningkatan produktivitas, hingga terbukanya lapangan kerja baru menjadi bagian dari tujuan program ini, sehingga efek pembangunan tidak hanya berhenti di tingkat industri tetapi juga menyentuh kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas. Pemerintah hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran mereka,” tutur Amran.
Kementerian Pertanian saat ini tengah mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis untuk pengembangan klaster industri ayam terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan peternakan nasional agar manfaat industri dapat dirasakan secara lebih luas di berbagai wilayah.
Dengan investasi Rp20 triliun ini, pemerintah berharap Indonesia semakin mandiri dalam pemenuhan protein hewani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Windi Listianingsih
