Bali, Agrina-online.com. Tata kelola ekspor minyak kelapa sawit Indonesia akan memasuki babak baru. Mulai 1 Januari 2027, ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya akan diproses melalui platform yang dikelola Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Penerapan platform tersebut disampaikan Luke Thomas Mahony, Direktur Utama DSI dalam rangkaian The 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali, Jumat (13/11). Menurut Luke, sistem ini dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor melalui integrasi data dan proses verifikasi, tanpa mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan antara eksportir dan pembeli.
DSI telah melakukan tahap transisi dan uji coba sejak Juni 2026, menyusul pengumuman Presiden mengenai kebijakan tersebut. Dalam periode persiapan ini, DSI bekerja bersama para eksportir untuk memeriksa kelengkapan dokumen sekaligus menyesuaikan sistem dan prosedur yang diperlukan.
Luke menegaskan, kehadiran platform DSI tidak dimaksudkan untuk mengambil alih hubungan komersial antara penjual dan pembeli. Negosiasi harga, volume, spesifikasi produk, hingga aliran transaksi perdagangan dan keuangan tetap menjadi kewenangan para pihak yang bertransaksi. Ketentuan domestic market obligation (DMO) juga tidak berubah.
“DSI tidak menggantikan pasar. Kami ingin memperkuat pasar melalui tata kelola yang lebih baik,” ujarnya.
Luke menjelaskan tiga fungsi utama platform DSI. Pertama, sebagai integrator data yang menghubungkan informasi dari berbagai pihak terkait. Kedua, sebagai market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), dan pembeli internasional. Ketiga, sebagai platform tata kelola untuk mendukung proses ekspor yang lebih tertib dan transparan.
Melalui integrasi tersebut, DSI ingin membangun basis data perdagangan yang lebih baik, memperkuat ketertelusuran produk, serta memperluas akses informasi mengenai perkebunan rakyat. Data yang lebih terintegrasi diharapkan dapat membantu pemerintah dan pelaku industri memperoleh gambaran lebih utuh mengenai aktivitas ekspor sawit Indonesia.
Biaya Layanan dan Kerahasiaan Data Menjadi Perhatian
Meski demikian, penerapan sistem baru ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan dari pelaku usaha. Dalam diskusi bersama anggota GAPKI, beberapa isu yang mengemuka meliputi besaran biaya layanan, kecepatan proses, serta perlindungan informasi komersial perusahaan.
Luke menyampaikan, DSI memahami bahwa ketiga hal tersebut menjadi perhatian penting eksportir. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan skema layanan yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha tanpa menambah beban secara berlebihan.
Besaran biaya layanan akan diumumkan pada Desember 2026. Luke memberikan gambaran bahwa tarifnya diperkirakan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton, meskipun angka pastinya belum ditetapkan untuk diumumkan.
“Dari sisi biaya, kami memperkirakan tarifnya akan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton,” jelasnya.
Selain biaya, perlindungan informasi perdagangan juga menjadi perhatian DSI. Data komersial yang disampaikan eksportir akan digunakan untuk keperluan verifikasi ekspor dan tata kelola. DSI menyadari bahwa informasi seperti harga transaksi, volume, dan mitra dagang merupakan bagian penting dari aktivitas bisnis perusahaan.
Oleh karena itu, pengelolaan data perlu disertai mekanisme perlindungan yang memadai agar penerapan sistem tidak mengganggu kerahasiaan transaksi maupun posisi kompetitif eksportir di pasar internasional.
Ujian Implementasi Ada pada Kelancaran Ekspor
Penerapan platform baru akan menjadi perhatian industri sawit, terutama dalam masa awal pelaksanaannya. Bagi eksportir, keberhasilan sistem tidak cukup diukur dari tersedianya basis data dan kelengkapan dokumen. Kecepatan verifikasi serta kepastian proses pengapalan juga menentukan kelancaran perdagangan.
Integrasi data dan penguatan ketertelusuran berpotensi mendukung kredibilitas ekspor Indonesia di tengah tuntutan pasar global yang semakin ketat. Namun, sistem tersebut perlu memastikan bahwa proses administrasi berjalan efisien dan tidak menimbulkan hambatan baru bagi pengiriman produk.
Dengan jadwal implementasi yang semakin dekat, komunikasi antara DSI dan pelaku usaha menjadi penting untuk memastikan kesiapan teknis maupun operasional. Masukan eksportir selama masa transisi juga akan menjadi salah satu bahan untuk menyempurnakan sistem sebelum diberlakukan secara penuh.
Windi Listianingsih
