Nusa Dua, Agrina-online.com. Tekanan internasional terhadap industri kelapa sawit dinilai berpotensi menghambat penghidupan jutaan petani kecil di berbagai negara berkembang. Persoalan ini mengemuka seiring meningkatnya tuntutan keberlanjutan yang belum diterapkan secara seimbang kepada seluruh pelaku dalam rantai ekonomi global.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno menegaskan, kebijakan yang menyasar produk sawit pada akhirnya berdampak langsung terhadap petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut. Karena itu, penerapan kewajiban uji tuntas (due diligence) harus mencakup semua pihak, termasuk lembaga keuangan, organisasi pengkampanye, hingga regulator.
Dalam special address pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026), Arif Havas mengingatkan besarnya peran pekebun kecil dalam industri sawit dunia. Berdasarkan estimasi UNCTAD, sekitar 7 juta petani kecil di berbagai negara membudidayakan kelapa sawit dan berkontribusi terhadap sekitar 40% pasokan minyak sawit global.
Indonesia menjadi salah satu contoh penting. Lebih dari 40% perkebunan sawit nasional dikelola petani rakyat, dengan hampir 3 juta pekebun menggantungkan penghidupan pada komoditas ini. Di Malaysia terdapat sekitar 500 ribu petani kecil. Sementara di Nigeria, pekebun kecil menyumbang lebih dari 80% produksi sawit, dan di Kolombia tiga dari empat produsennya merupakan pelaku usaha skala kecil.
“Karena itu, serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” ujarnya.
Arif Havas kemudian menguraikan empat instrumen yang menurutnya digunakan untuk menekan industri sawit, yakni tarif perdagangan, regulasi, pembiayaan, dan pembentukan opini atau narasi. Keempatnya dapat memengaruhi kemampuan produk sawit memasuki pasar sekaligus membatasi ruang gerak pelaku usaha, terutama pekebun kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Salah satu hal yang disorot adalah ketimpangan persyaratan pembiayaan oleh lembaga keuangan internasional. Ia mencontohkan sejumlah bank besar Eropa yang memberlakukan persyaratan ketat terhadap perusahaan maupun nasabah di sektor sawit. Namun, berdasarkan laporan koalisi organisasi masyarakat sipil yang dikutipnya, lembaga keuangan yang sama tetap menyalurkan pembiayaan bernilai miliaran dolar kepada produsen persenjataan.
Ia mempertanyakan perbedaan standar yang diterapkan terhadap kedua sektor tersebut. Petani sawit dituntut membuktikan bahwa kegiatan perkebunannya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara, produsen senjata dinilai terutama berdasarkan kemampuan memenuhi kewajiban finansialnya.
“Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya,” katanya.
Menurut Arif Havas, tuntutan terhadap pekebun sawit telah berkembang menjadi serangkaian kewajiban administratif dan teknis yang tidak ringan. Mereka harus menyediakan informasi ketertelusuran produk, koordinat atau geolokasi kebun, serta dokumen legalitas untuk membuktikan bahwa lahan yang dikelola tidak terkait dengan deforestasi.
Ketidakmampuan memenuhi persyaratan tersebut dapat berujung pada penolakan produk oleh pasar internasional. Bahkan, akses terhadap pembiayaan pun berpotensi tertutup. Kondisi ini semakin menyulitkan petani kecil yang belum memiliki kapasitas dan dukungan memadai untuk memenuhi seluruh tuntutan tersebut.
Sebaliknya, ia menilai terdapat perbedaan mendasar dalam cara lembaga keuangan menilai pembiayaan industri persenjataan. Dalam kasus tersebut, kelayakan kredit dan kemampuan debitur mengembalikan pinjaman menjadi pertimbangan utama, tanpa pembobotan dampak produk yang sama ketatnya dengan persyaratan yang dibebankan kepada sektor sawit.
Ketimpangan juga disorotnya dalam hubungan antara organisasi masyarakat sipil dan pembuat kebijakan di Eropa. Arif Havas menyebut sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif mengampanyekan penolakan terhadap sawit memperoleh pendanaan dari sumber publik Eropa, sekaligus melakukan advokasi dan lobi kepada regulator.
Ia mempertanyakan pola hubungan tersebut karena berpotensi menciptakan lingkaran kepentingan antara pemberi dana, organisasi pengkampanye, dan pembuat regulasi. Sementara konsekuensi kebijakan yang dihasilkan justru harus ditanggung oleh petani di negara produsen.
“Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria,” katanya.
Emisi Aktivitas Militer
Dalam kesempatan itu, Arif Havas juga mengangkat persoalan emisi dari aktivitas militer dunia yang diperkirakan menyumbang sekitar 5,5% emisi global. Menurut Arif Havas, sektor tersebut tidak menghadapi kewajiban pelaporan emisi yang setara dengan tuntutan transparansi terhadap petani sawit.
Ia menilai kondisi ini memperlihatkan ketidakproporsionalan penerapan standar keberlanjutan. Petani dengan lahan hanya dua hektar harus menyediakan data geolokasi secara terperinci, sedangkan aktivitas persenjataan seperti penggunaan rudal jelajah tidak dibebani kewajiban uji tuntas serupa.
“Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarnya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun,” katanya.
Arif Havas mendorong agar prinsip uji tuntas diterapkan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada produsen komoditas. Petani perlu bertanggung jawab atas pengelolaan lahannya, perbankan atas keputusan dan portofolio pembiayaannya, organisasi pengkampanye atas asal-usul pendanaannya, serta regulator atas kebijakan dan pengecualian yang diberlakukan.
Menurut Arif Havas, standar keberlanjutan akan kehilangan kredibilitas apabila kewajiban hanya diarahkan kepada kelompok tertentu, sementara pihak lain yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global tidak dikenai tuntutan sebanding.
“Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi,” tegasnya.
Windi Listianingsih
