Bali, Agrina-online.com. Rencana penerapan mandatori biodiesel 50% (B50) pada 2027 belum diputuskan secara final. Pemerintah masih mengkaji kesiapan pasokan bahan baku, kemampuan teknis, hingga konsekuensi pembiayaan agar peningkatan bauran biodiesel tidak menimbulkan tekanan baru bagi industri kelapa sawit maupun keuangan negara.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah akan menggelar rapat khusus pekan depan untuk membahas evaluasi program biodiesel dan arah kebijakan energi hijau pada 2027.
Menurut Eniya, penetapan mandatori tahun depan harus mempertimbangkan sejumlah aspek secara bersamaan, terutama kesiapan implementasi di lapangan.
“Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” jelasnya dalam acara 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11/2026).
Eniya mengakui, rencana peningkatan campuran biodiesel menjadi 50% memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri sawit. Pasalnya, peningkatan kebutuhan domestik berpotensi mengurangi ketersediaan minyak sawit sebagai bahan baku industri dan komoditas ekspor.
Namun, berdasarkan perhitungan pemerintah, ketersediaan bahan baku saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mandatori biodiesel hingga tahun depan. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan dalam negeri diharapkan tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu aktivitas ekspor secara normal.
Meski demikian, pemerintah belum ingin terburu-buru menetapkan besaran campuran biodiesel. Berbagai kemungkinan risiko masih perlu dihitung agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru dalam rantai pasok sawit.
“Saya masih punya waktu satu bulan,” ungkap Eniya.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel dalam negeri tercatat 13,84 juta kiloliter. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 83% dari total alokasi tahun ini sebesar 16,75 juta kiloliter.
Eniya juga menyoroti skema insentif biodiesel yang saat ini masih difokuskan pada sektor Public Service Obligation (PSO). Padahal, kebutuhan biodiesel dari sektor non-PSO juga memperlihatkan peningkatan.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam merancang kebijakan berikutnya, terutama terkait kemampuan pendanaan dan keberlanjutan program.
B50 Berpotensi Tekan Ekspor dan Dana Insentif
Dari perspektif ekonomi, peningkatan mandatori biodiesel tidak cukup dinilai dari keberhasilan mengurangi impor bahan bakar fosil. Kebijakan tersebut juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap ketersediaan CPO untuk ekspor dan kemampuan pembiayaan insentif.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan adanya konsekuensi ekonomi apabila B50 diterapkan dengan target tetap tanpa mekanisme penyesuaian.
Berdasarkan simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030, penerapan mandatori B50 secara kaku (fixed mandate) memang berpotensi menghindarkan Indonesia dari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter. Namun, terdapat dua konsekuensi yang perlu diantisipasi.
Pertama, meningkatnya kebutuhan CPO untuk konsumsi domestik dapat mengurangi volume yang tersedia untuk pasar ekspor. Kedua, kebutuhan dana untuk menutup selisih harga biodiesel melalui skema insentif PSO berpotensi semakin besar.
“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” papar Achmad.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah tidak menerapkan mandatori B50 sebagai target yang bersifat mutlak. Kebijakan tersebut perlu dilengkapi mekanisme pengaman fiskal dan ketersediaan bahan baku.
Melalui pendekatan adaptif, tingkat pencampuran biodiesel dapat disesuaikan dengan perkembangan harga pasar, kemampuan pendanaan, serta kondisi pasokan minyak sawit.
Dengan demikian, pencapaian target energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan industri sawit, keberlanjutan ekspor, dan kesehatan keuangan negara.
Windi Listianingsih
