Bali, Agrina-online.com. Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dalam industri kelapa sawit. Penegakan hukum, peningkatan produktivitas perkebunan, dan transformasi industri menuju produk bernilai tambah menjadi agenda utama pemerintah untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia di tengah perubahan lanskap perdagangan global.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rahmat Pambudy, MS., menegaskan hal tersebut dalam keynote speech pada gelaran 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Mengangkat tema Building Resilience through Palm Oil: Indonesia’s Strategy for Food and Energy Security, Rahmat menyoroti persoalan kebakaran lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah perkebunan sawit. Menurut Rachmat, kejadian berulang tersebut seharusnya dapat dicegah dengan dukungan teknologi pemantauan dan pemodelan iklim yang kini semakin maju.
“Kegagalan untuk bertindak sebelum percikan api pertama menyala bukan lagi masalah kesenjangan kapasitas teknis. Ini adalah krisis komitmen proaktif,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kebakaran lahan telah menimbulkan kerugian besar, mulai dari jatuhnya korban jiwa petugas pemadam kebakaran, terkurasnya sumber daya negara, hingga kerusakan lingkungan dan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak akan lagi membebankan konsekuensi kelalaian perusahaan kepada negara.
Rahmat menyampaikan, sanksi administratif, pencabutan izin, hingga proses pidana telah diberlakukan terhadap pihak-pihak yang membiarkan kebakaran terjadi di wilayah konsesinya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, telah menetapkan arah kebijakan yang tegas melalui pendekatan tanpa pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar (zero exception approach).
“Keberlanjutan tidak bisa hanya menjadi slogan pemasaran. Kita harus menutup kesenjangan antara kepatuhan di atas kertas dan perlindungan di lapangan,” paparnya.
Ia juga menyoroti penerapan ketentuan mengenai kearifan lokal yang selama ini berpotensi menimbulkan ambiguitas. Pengecualian yang ditujukan secara terbatas bagi petani kecil dan masyarakat adat dengan pengelolaan lahan hingga dua hektar di tanah non-gambut tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan pembakaran lahan dalam kegiatan pertanian skala besar.
Lima Pilar Transformasi Industri Sawit
Di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan meningkatnya kebutuhan pangan serta energi dunia, Rahmat menempatkan kelapa sawit sebagai salah satu instrumen strategis ketahanan nasional.
Sawit memiliki keunggulan dalam efisiensi penggunaan lahan dibandingkan minyak nabati lainnya. Komoditas ini juga menopang jutaan petani dan pekerja perkebunan, menggerakkan perekonomian pedesaan, serta berkontribusi terhadap perdagangan internasional dan transisi energi.
Namun, meningkatnya kebutuhan global harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan perkebunan.
“Keberlanjutan bukanlah kendala terhadap pertumbuhan. Keberlanjutan adalah fondasi daya saing jangka panjang,” katanya.
Berdasarkan arahan Presiden, sejak Desember 2025 pemerintah melalui Bappenas mendorong transformasi struktural industri sawit melalui sejumlah Proyek Strategis Nasional. Rahmat memaparkan lima pilar kebijakan yang menjadi landasan transformasi tersebut.
Pertama, penyederhanaan regulasi sekaligus penegakan standar tanpa pembakaran lahan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Kedua, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat secara nasional. Ketiga, penghapusan hambatan rantai pasok melalui sistem pelacakan secara real-time.
Keempat, penguatan standar sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional. Kelima, percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit, sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
Menurut Rahmat, agenda tersebut membutuhkan keterhubungan antara pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, dan pengembangan sumber daya manusia. Investasi juga harus diarahkan hingga ke desa, kawasan perkebunan, dan komunitas petani sawit.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga mengajak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membangun kemitraan jangka panjang dengan pemerintah. Salah satu bentuk konkretnya adalah pembentukan forum dialog khusus dan pelaksanaan studi empiris bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan industri sawit.
Rachmat mengatakan, perbedaan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha perlu dikelola melalui komunikasi terbuka dan berkesinambungan. Mekanisme dialog diperlukan agar persoalan dapat diidentifikasi lebih awal dan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan bersama.
“Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan yang jelas, memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten, melindungi kepentingan publik, serta menyediakan iklim yang dapat diprediksi bagi investasi jangka panjang,” jelasnya.
Sementara itu, sektor swasta diharapkan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, dan berinvestasi dalam inovasi. Pertumbuhan industri juga harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Windi Listianingsih
