1. Home
  2. »
  3. Agrina Update
  4. »
  5. BCTN Hadirkan Solusi Modernisasi Industri Gula dan Bioetanol pada Sugarex…

Strategi Ekuador untuk Kesuksesan Global

Kesuksesan industri ini terutama didasarkan pada program perbaikan genetik lokal.

 

Dalam 5 tahun terakhir, Ekuador menjadi produsen utama udang dunia yang sangat diperhitungkan. Produksinya pada tahun 2010 yang hanya sebesar 146.512 ton, naik perlahan menjadi 342 ribu ton pada 2015, lalu meningkat dua kali lipat pada 2020 menjadi 688 ribu ton. Dalam tiga tahun terakhir, 2022-2024, produksinya melonjak signifikan, berturut-turut mencapai 1,07 juta ton, 1,25 juta ton, dan 1,21 juta ton. Apa rahasianya?

 

Pilar Utama Perbaikan Genetik

Dalam diskusi panel bertema “Menemukan Peluang dalam Kesulitan: Pembelajaran dari Strategi Ekuador untuk Kesuksesan Global”, Executive Director of the National Aquaculture Chamber of Ecuador, Yahira Piedrahita menjelaskan, Ekuador ada di Amerika Selatan dengan lima provinsi dari lima wilayah sentra produksi udang, yaitu Guayas sebesar 60%, El Oro 20%, Manbi 9%, Esmeraldas 9%, dan Santa Elena 2%.  “Tempat yang paling penting adalah dekat dengan Guayaquil. Teluk Guayaquil ada di sana dan 60% dari total produksi berasal dari daerah tersebut. Udang adalah produk ekspor terbesar kedua, setelah minyak. Jadi, ini sangat penting bagi ekonomi negara,” paparnya mengawali diskusi.

Sama seperti di Indonesia, rantai produksi udang Ekuador sangat lengkap, terdiri dari fasilitas pembibitan, pembenihan, pertambakan, pabrik pengolahan, dan pasar. Lalu, didukung pabrik pakan yang dapat memasok seluruh pakan yang dibutuhkan dan produsen input lainnya, meliputi imbuhan pakan, probiotik, transportasi, serta beberapa layanan lainnya seperti keamanan, kimia, akuntabilitas, dan teknologi.

Pada fasilitas pembibitan, ungkap Yahira, perbedaan antara Ekuador dan negara produsen udang dunia lainnya adalah bersumber dari udang lokal. “Jadi, kami mengambil udang dari kolam untuk menjadi generasi induk yang baru. Kami tidak menggunakan induk SPF (Specific Pathogen Free) dan kami tidak mengimpor induk udang dari luar negeri. Eksklusi patogen atau kriteria beban patogen rendah diterapkan untuk memilih stok induk. Jadi, kami tidak memiliki induk udang SPF, tapi kami memilih indukan yang paling bersih di farm,” ulasnya.

Tidak ada pengablasian yang diterapkan di negara ini. Selain itu, ia menambahkan, “Kesuksesan industri ini terutama didasarkan pada program perbaikan genetik lokal yang didasarkan pada pemeliharaan udang yang terpapar patogen. Itulah perbedaan utama antara Ekuador dan negara-negara penghasil lainnya. Saya tidak mengatakan ini lebih baik atau lebih buruk. Ini hanya caranya Ekuador.”

 

Sistem Terbuka

Menurut Yahira, Ekuador memiliki lebih dari 232.000 ha lahan tambak udang yang dioperasikan terutama dengan sistem terbuka. Artinya, para petembak tidak mendisinfeksi air sebelum memasukkan udang. Beberapa tambak memiliki sistem resirkulasi. Sementara, perusahaan-perusahaan besar mengimplementasikan resirkulasi karena risiko air masuk.

Teknologi baru diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, seperti pemberian pakan otomatis (automatic feeder), aerasi mekanis, kecerdasan buatan (AI), dan beberapa teknik pemantauan otomatis. Namun, hanya 35% dari total area tambak yang sepenuhnya atau sebagian otomatis. “Itu berarti Ekuador dapat menggandakan produksi jika kami dapat memasang pemberian pakan atau aerasi otomatis sepenuhnya di semua tambak,” ucapnya yang memiliki pengalaman budidaya udang lebih dari 30 tahun itu.

Siklus produksinya sama, hanya saja petambak Ekuador tidak perlu mendisinfeksi air sepenuhnya dan tidak menerapkan metode biosekuriti secara ketat. Pasalnya, ukuran tambak udang Ekuador sangat besar, bisa lebih dari 20 ha/unit. Luas kolam budidaya udangnya rata-rata 10-20 ha/unit. Sehingga, hampir tidak mungkin menerapkan biosekuriti.

“Jadi, kami harus lebih alami dalam sistem budidaya. Kepadatan lebih rendah dan manajemennya sedikit berbeda dari sistem intensif. Tentu saja kami memiliki beberapa teknologi di sana dan sistem pelacakan yang diterapkan sangat akurat,” imbuhnya.

Struktur biaya produksi yang paling penting adalah pakan, mencapai 66% dari total biaya, diikuti energi. “Kami menghadapi masalah dengan pasokan energi, jadi kami harus berinvestasi lebih banyak dalam energi, benih, tenaga kerja dan beberapa pasokan lainnya,” tukasnya.

Ekuador memiliki tantangan yang sama dalam industri udang, berupa benur berkualitas, serangan penyakit, memastikan kualitas panen, hingga profil kredit petambak. Namun, ulas Yahira, cara menghadapinya sedikit berbeda. Pada periode 1989-2000 tambak udang Ekuador menghadapi kendala penyakit, cuaca ekstrem La Nina dan El Nino, serta beberapa masalah dengan produksi, jalan, logistik, dan lainnya.

“Setelah tahun 2000 kami mulai bekerja sedikit berbeda dengan memulai pemberian pakan otomatis, nutrisi fungsional, diversifikasi pasar, mekanisasi industri, dan akhirnya pengolahan dan nilai tambah. Setelah tahun 2000, kalian bisa melihat peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Dan antara tahun 2002 dan 2021, Ekuador meningkatkan ekspor totalnya 20 kali lipat,” bukanya.

Yahira mengungkap, negaranya tidak meningkatkan luas tambak secara signifikan, hanya 0,8% per tahun peningkatannya. Namun, efisiensi dalam produksi kuncinya, salah satunya menggunakan induk yang bertahan hidup dari kolam budidaya dan membuat program peningkatan genetik baru berbasis udang lokal.

Terakhir, Ekuador juga meluncurkan program keberlanjutan pada 2017. Artinya, petambak harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu, tidak boleh menggunakan antibiotik sama sekali, dan memastikan keterlacakan penuh dengan teknologi Blockchain.

 

Windi Listianingsih, Sabrina Y, Asep B

Tag:

Bagikan:

Trending

KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di FIE 2025 Paris
KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di Paris
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS Karawang
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan Jakarta, Agrina-online.com. Isu pekerja perempuan dan anak di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, kembali menjadi disorot tajam. Industri kelapa sawit Indonesia tak dapat dipungkiri menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, industri sawit citranya yang erat dengan maskulinitas atau pekerjaan laki-laki yang sering menenggelamkan peran besar perempuan. Di balik komitmen dan regulasi, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan terbesar, terutama terkait praktik kerja layak, isu perempuan, dan anak. Pelaku industri sawit memberikan prioritas besar terhadap perlindungan hak anak dan pekerja perempuan sebagai implementasi praktik sawit yang berkelanjutan. Saat ini, sudah banyak fasilitas di perkebunan yang setara dengan perkantoran di kota besar seperti ruang laktasi, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan anak usia dini, dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Hal ini untuk memastikan komoditas emas hijau ini ramah terhadap anak dan perempuan. Informasi ini menjadi tema pembahasan Diskusi Rutin Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang berlangsung di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/12). Narasumber yang hadir antara lain Baginda Siagian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian. Dr. Delima Hasri Azahari, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN. Marja Yulianti, Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak. Edy Dwi Hartono Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Baginda Siagian menegaskan bahwa Permentan 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Hal ini menjadi payung hukum baru yang mengikat seluruh perusahaan sawit terkait 5 kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya. Menurut Baginda, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO. Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia. Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta–8 juta tenaga kerja tidak langsung. Bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada industri ini. “Sawit menyumbang 3,5% terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya. Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan—seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya APD, minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata. Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit. “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” jelasnya. Meski demikian, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut. “Makanya saya yakin jika pekerja perempuan sudah sangat terlindungi di perusahaan-perusahaan besar. Ini mungkin pekerjaan rumah bagi perusahaan menengah atau kecil. Bahkan mungkin di pekebun rakyat,” tuturnya. Dalam sambutannya, Ketua Forwatan, Beledug Bantolo, menilai isu humanisme terutama terkait perempuan pekerja, masih belum menjadi perhatian publik. Sementara itu, sejumlah tantangan yang sekarang dihadapi industri sawit seperti penyitaan lahan, beban ganda perempuan, keberadaan fasilitas penitipan anak yang belum merata sehingga perlu menjadi fokus diskusi keberlanjutan sawit. Di tempat sama, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar. “Anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani. Itu harus dilihat secara hati-hati,” jelasnya. Delima juga mendorong agar di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang tersedia 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar Perkebunan sawit. Menurutnya, kerangka hukum sebenarnya sudah kuat—UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO—namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat. Pengurus GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak, Marja Yulianti, menyampaikan bahwa 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Menurutnya, isu rendahnya upah perempuan tidak sepenuhnya akurat. “Perbedaan upah biasanya terjadi karena pilihan jam kerja. Jika karyawan tetap, standar upahnya sama. Itu yang kami jalankan di perusahaan yang terdaftar di GAPKI,” tegasnya. Senada dengan Delima, GAPKI juga menegaskan bahwa tuduhan pekerja anak kerap tidaklah benar dan telah menjadi kampanye hitam untuk menyerang industri sawit. Contohnya, anak-anak sepulang sekolah karena sendiri di rumah, lalu memilih untuk ikut orang tuanya yang sedang bekerja di kebun. Ketika ada LSM lalu diambil fotonya secara diam-diam lalu dianggap anak-anak itu juga bekerja. “Tuduhan pekerja anak tidak benar dan merugikan perusahaan. Sekitar 69% perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono menegaskan, pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia. Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini. Sejalan dengan studi mendalam Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF, 2016) yang diperkuat oleh data pemantauan terbaru Kemitraan untuk Aksi Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian (PAACLA Indonesia, 2024). Realitas di lapangan membuktikan bahwa formalisasi status pekerja perempuan dari pekerja harian menjadi tenaga kerja berkontrak merupakan intervensi paling krusial yang mampu memutus rantai pekerja anak, menegaskan bahwa pencapaian Zero Child Labor tidak bergantung pada sanksi dan larangan semata, melainkan pada jaminan upah dan hak pengasuhan bagi para ibu. “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” pungkasnya. pekerja sawit perempuan dan anak
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan
Kemitraan Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Scroll to Top