Jakarta, Agrina-Online.com. Di tengah gempuran isu deforestasi dan ancaman produktivitas, pemerintah mencoba merajut kembali masa kejayaan sawit, serta mendorong peningkatan produktivitasnya.
Hal ini dilakukan untuk menjaga napas ekonomi bangsa. Bicara sawit warisan orde baru dan kejayaan yang dinikmati hari ini bukanlah hasil kerja semalam.
Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro mengatakan, fondasi budidaya sawit telah berdiri sejak era 1980-an melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).
“Jangan bangga dengan capaian sekarang, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit nasional untuk generasi berikutnya,” jelasnya saat pembukaan Kampanye Sawit Baik Bersama Media “Sinergi Media untuk Sawit Berkelanjutan,” Jakarta (2/3) yang diselenggarakan oleh sawitsetara.co.
Namun usia sawit nasional tidak bisa bohong, rata-rata umur tanaman sudah menginjak 40-46 tahun. Masalah keberlanjutan menjadi ‘paspor’ utama untuk tetap eksis di pasar global.
Data Ditjen Perkebunan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas tutupan 16,83 juta ha, sawit menjadi penyumbang PDB terbesar di sektor pertanian.
Sedangkan estimasi produksi mencapai 48,12 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 2025, produktivitasnya rata-rata 3,6 ton/ha. Angka ini tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya seperti kedelai atau repeseed.
Bagus mencontohkan olahan minyak dari kedelai dan sawit. Satu ton minyak, seperti sawit hanya membutuhkan sekitar 0,3 ha atau lebih kecil, dibandingkan kedelai yang memerlukan hingga 2 ha, sawit jauh lebih efisien.
Sisi penyerapan tenaga kerja lanjut Bagus, sawit menggerakkan 9,7 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 6,8 juta tenaga kerja tidak langsung.
Bagi pemerintah, ini alasan kuat menjaga stabilitas dan keberlanjuta tata kelola sawit nasional. Namun tantangan sentimen global terhadap isu lingkungan seperti deforestasi dan regulasi Uni Eropa (EUDR) menjadi tekanan eksternal.
“Isu itu tidak akan berhenti selama sawit masih eksis. Maka satu-satunya cara melawan sentimen negatif dengan merapatkan barisan di dalam negeri, memperkuat tata kelola, dan membangun aura positif tentang sawit,” jelasnya.
Pemerintah memperkuat komitmen keberlanjutan melalui mandatori ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang kini ditegaskan sebagai standar wajib, bukan lagi sukarela.
Tujuh prinsip ISPO mencakup kepatuhan hukum, penerapan praktik perkebunan yang baik (GAP), pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan peningkatan usaha berkelanjutan.
Di sisi lain, arah besar kebijakan sawit adalah hilirisasi. Selama ini, ketergantungan pada ekspor CPO mentah dinilai membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas harga global.
Hilirisasi memastikan sawit tidak hanya diekspor mentah, tetapi menjadi motor industrialisasi yang berkeadilan dan memperluas lapangan kerja.
Produk turunan sawit kini diarahkan ke lima kluster besar: pangan olahan, farmasi dan sanitasi, pakan dan suplemen, bahan bakar dan pelumas, serta serat (fiber). Pemerintah juga terus mendorong peningkatan bauran biodiesel dari B35 menuju B40 bahkan B50.
“Kita jangan hanya puas di hulu. Nilai tambah ada di hilir. Di situ kita angkat harkat petani dan buka lapangan kerja baru,” pungkasnya.
Sabrina Yuniawati
