Jakarta, Agrina-online.com. Presiden Prabowo Subianto meminta Indonesia secepatnya swasembada produk perkebunan sekaligus nilai tambah atau hilirisasi. Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi tujuh komoditas perkebunan, termasuk sawit, kakao, kopi, dan kelapa.
“Hilirisasi memastikan sawit tidak hanya di ekspor mentah, tetapi menjadi motor industrialisasi yang berkeadilan dan memperluas lapangan kerja,” ujar Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro dalam diskusi ‘Kampanye Sawit Baik Bersama Media: Sinergi Media untuk Sawit Berkelanjutan’ di Jakarta (2/3/2026).
Menurut Bagus, sapaannya, dalam tiga tahun ini pemerintah fokus membangun fondasi hilirisasi. Konsepnya hilirisasi tapi fondasinya peremajaan dan perluasan lahan. “Sekarang kita sedang bangun peremajaan kebunnya. Harapannya tahun keempat, kelima, sudah bisa bangun investasi hilirisasinya. Kita ingin mengembangkan secara intensif dari hulu ke hilir. Sawit contoh baik yang kita tiru,” paparnya.
Indonesia masih mengandalkan CPO (minyak sawit mentah) yang rentan volatilitas harga global dan produk turunannya untuk ekspor. Negara ini tengah bertransisi menuju pengolahan domestik produk sawit berupa oleokimia, pangan olahan, dan bioenergi. Berikutnya, pemerintah mendorong pengembangan produk bernilai tambah tinggi dalam 5 klaster, yaitu produk pangan, farmasi dan sanitasi, suplemen, pelumas bahan bakar, dan serat.
“Pelan-pelan kita bertransisi ke negara yang menghasilkan produk turunan. Kita jangan hanya puas di hulu. Nilai tambah ada di hilir. Di situ kita akan mengangkat harkat petani dan membuka lapangan kerja baru di hilir, tidak hanya hulu,” katanya.
Bagus menilai, petani secara swadaya dan kelembagaan mampu membiayai dirinya sendiri untuk melakukan hilirisasi. Apalagi dari sisi pendanaan sangat mendukung dan agroklimat sesuai dengan pertumbuhan sawit, sehingga memungkinkan petani mewujudkannya.
Hal ini diamini Sekjend DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Rino Afrino. Hingga kini, ulas Rino, belum ada petani yang sukses membuat pabrik pengolahan sawit dan mendapatkan manfaat nilai tambahnya.
“Kita belum berhasil menghijrahkan sedikit saja petani menuju pabrik pengolahan. Susah sekali kita mewujudkannya, padahal itu amanat konstitusi. Petani tidak hanya produksi tapi juga naik kelas dengan pabrik pengolahan,” terangnya.
Hasil kajian APKASINDO menunjukkan bahwa pabrik minyak sawit merah di Sumatera Selatan yang dikelola petani melalui koperasi, tutup karena tidak serius mengolahnya. “Pabrik koperasi adalah mandat untuk menahan nilai tambah ekonomi agar tidak lari ke luar negeri,” tandasnya.
Windi Listianingsih
