1. Home
  2. »
  3. Agrina Update
  4. »
  5. BCTN Hadirkan Solusi Modernisasi Industri Gula dan Bioetanol pada Sugarex…

Membangun Masa Depan Udang Indonesia

Diversifikasi pasar udang dan fokus produk bernilai tambah menjadi kuncinya.

 

Masa depan pasar udang global akan terus tumbuh dengan permintaan yang meningkat dari berbagai wilayah. Namun untuk mempertahankan pertumbuhan ini, industri udang global perlu mengatasi tantangan yang ada, seperti isu lingkungan, wabah penyakit, dan persaingan harga. Penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan, inovasi teknologi, dan strategi pemasaran yang efektif menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industri udang global, khususnya Indonesia sebagai salah satu produsen utama udang dunia.

 

Performa Budidaya

Dalam acara Shrimp Outlook 2025: “Memajukan Budi daya Udang Indonesia: Menghadapi Tantangan Lokal dengan Wawasan Global”, Liris Maduningtyas, CEO dan Co-founder JALA, startup teknologi budidaya udang, menjelaskan hasil pengamatan JALA mengenai performa budidaya udang di Indonesia. Dibandingkan tahun 2023, ungkapnya, terjadi perbaikan budidaya pada tahun lalu dengan rata-rata produktivitas 11,5 ton/ha, angka kelulusan hidup (survival rate, SR) 75%, rerata penambahan bobot harian (average daily gain, ADG) berkisar 0,23, dan nilai konversi pakan (feed conversion ratio, FCR) 1,5.

Jika dirinci lebih jauh, tambak skala kecil (small scale) dengan padat tebar kurang dari 80 ekor/m3, produktivitas, ADG, dan SR-nya menurun. Sedangkan, tambak medium dengan padat tebar 80-150 ekor/m3 dan tambak skala besar (big farm), padat tebar di atas 150 ekor/m3, mengalami peningkatan produktivitas, ADG, dan SR.

Liris Maduningtyas, harga dan penyakit isu utama – ASEP B

Padahal, Liris menuturkan, dalam 2-3 tahun terakhir tambak kecil menjadi kontributor produksi udang Indonesia sebanyak 30%. “Nah untuk tambak-tambak small scale ini sebenarnya menjadi salah satu peluang bagaimana kita membangkitkan tambak-tambak kecil ke depannya. Salah satu cara menghidupkan kembali small scale farmers mungkin dengan tradisional plus atau konsep nursery atau two step atau dengan cara-cara yang lebih ketat di dalam biosekuriti, dan cara-cara yang lain,” ulasnya.

 

Sarjana Teknik lulusan Universitas Gadjah Mada ini lalu membedah performa budidaya udang berdasar sebaran wilayah, meliputi Jawa, Sumatera, Sulawesi, serta Bali dan Nusa Tenggara. Performa budidaya udang di Jawa cenderung menurun sejak tahun 2022 lalu sediki membaik di 2024. produktivitas rata-ratanya sedikit di bawah rataan nasional, sebesar 10 ton/ha. “Karena Jawa itu memang mayoritas petambak kecil, petambak besarnya sangat terpusat di Jawa Timur. Kalau data Jawa Timur saja sebenarnya beda sekali dengan data yang Jawa ini,” ucapnya (27/2).

Performa budidaya udang di Sumatera juga menurun meski petambak besarnya memiliki daya saing tinggi. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, produktivititasnya meningkat luar biasa, diikuti SR, FCR, dan ADG yang di atas rata-rata. Sedangkan di Sulawesi, perbaikannya belum terlalu signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. “Jadi sebenarnya, perlu banyak improvement lagi bagi petambak-petambak di Sulawesi,” simpulnya.

 

Isu Utama

Terkait penyakit, ulas Liris, didominasi penyakit Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) dan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND). Rata-rata kelulusan hidup udang yang terkena IMNV sekitar 80% sedangkan pada AHPND sekitar 40%. “Biasanya AHPND ‘kan karena striking di awal-awal budidaya jadi sangat ngefek di survival rate,” kata perempuan kelahiran 13 Januari 1992 itu.

Dari sisi pasar, tren harga udang 2023 dan 2024 cenderung sama dengan kondisi harga stabil pada bulan Maret, lalu bulan April hingga Oktober. “Mudah-mudahan tahun ini juga seperti itu. Kita juga melihat biasanya di 2023 ke 2024 kita ada penurunan yang cukup drastis, tapi 2024 kemarin sebenarnya penurunan harga udang itu tidak separah di 2023. Jadi, mudah-mudahan harga udang kita baik, ini sedikit melegakan bagi rekan-rekan pertambakan,” urainya.

Penyakit dan harga menjadi isu utama dari petambak udang Indonesia. “Hampir 80% petambak Indonesia itu bilang problemnya di udang itu apa, ya penyakit, ya harga udang. Tapi sebenarnya saya melihat produktivitas kita yang semakin meningkat, saya rasa tantangan ini sudah menjadi makanan sehari-hari,” paparnya.

Kepada para petambak, Liris berpesan, agar menjaga keberlanjutan dan mematuhi regulasi (regulatory compliance). “Kalau ada waktu luang, lihat regulatory compliance tambak-tambak Panjenengan semuanya,” ucap wanita yang masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2021 itu menggunakan Bahasa Jawa halus dalam menyebut para petambak yang hadir.

Haris Muhtadi, bangun pasar internasional sebagai alternatif – ASEP B

Lalu, alokasikan sebagian keuntungan untuk efisiensi budidaya, termasuk bagaimana meningkatkan performa budidaya udang, dan inisiatif yang lebih berdampak luas. Ini untuk kewaspadaan terhadap masalah yang mungkin datang di masa mendatang. Ketiga, alokasikan profit untuk sertifikasi, khususnya CBIB (Cara Budidaya ikan yang Baik) karena berkaitan dengan kepatuhan regulasi. “Ini juga akan menjadi isu. Kita sadar diri untuk memperbaiki dari segi regulatory compliance dan sertifikasinya,” terangnya.

Terakhir yang paling penting, lanjut Liris, seluruh stakeholder, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tidak, bersama-sama bersatu untuk mengatasi masalah branding udang Indonesia. Pasalnya, branding udang Indonesia di pasar global masih sangat lemah. “Selama ini mungkin yang selalu berjuang dari teman-teman yang ada di downstream (hilir), mungkin ke depannya teman-teman di upstream (hulu) bisa bersama-sama teman-teman di downstream untuk bagaimana supaya branding udang Indonesia itu menjadi lebih diapresiasi oleh buyer-buyer yang ada di luar negeri,” sarannya.

 

Kinerja Pasar

Haris Muhtadi, Associate Director PT CJ Feed & Care Indonesia mengutarakan, performa ekspor udang Indonesia yang konsisten turun dalam 4 tahun terakhir merupakan peringatan serius bagi industri udang nasional. Mengutip data BPS, volume ekspor udang Indonesia pada 2021 sebesar 241 ribu ton, 230 ribu ton di 2022, 209 ribu ton pada 2023, dan 202 ribu ton di tahun 2024.

“Angka yang sangat kecil untuk internasional. Angka yang menurut kita, market dunia dalam radar itu sudah tidak nampak. Sehingga kalaupun ada gejolak kenaikan ataupun penurunaan produksi udang nasional, tidak akan berdampak pada suplai secara global. Jadi sedihnya adalah peran kita menjadi sangat insignifikan, menjadi sangat tidak besar di pasar udang secara global,” jelasnya miris.

Haris juga memperingatkan kondisi pasar udang Indonesia yang terlalu bergantung pada pasar Amerika Serikat (AS), mencapai 60,43% di 2023 dan 2024. Sehingga, akan sangat mempengaruhi industri udang nasional jika terjadi sesuatu di negeri Paman Sam itu. Misal, keputusan AS sangat terpengaruh oleh kondisi geopolitik yang sangat sulit dikontrol. “Akhir-akhir ini kita juga harus mencermati geopolitik internasional yang nanti akan berdampak pada daya saing produk udang nasional kita di pasar AS,” ucapnya.

Udang bernilai tambah untuk meningkatkan pasar – DOK. KKP

Membahas AD/CVD (Antidumping/Countervailing Duties), Indonesia dengan berbagai upaya pada akhirnya tidak dikenakan CVD atau nol dan AD hanya 3,9%. Secara global, ulas Haris, CVD dan AD yang terjadi tidak akan mengganggu pasar Indonesia di AS, dibandingkan negara kompetitor lainnya seperti India, Vietnam, dan Ekuador.

Kemudian, Uni Eropa (UE) pada 7 Oktober 2024 memasukkan Indonesia dalam list negara yang tidak boleh memasukkan produk ke UE per September 2026. Haris menilai, itu efek respon yang terlambat terhadap informasi dan aksi memitigasi penanganan peraturan yang diberlakukan untuk mengatasi antiresidu dalam produk pangan kita.

“Kita mendengar juga pemerintah akan melakukan ini-itu tapi ada kemungkinan sangat terlambat. Meskipun begitu, semoga bisa menyelesaikan. Tapi intinya, ini bagian dari wake-up call yang harus kita cermati. Meskipun dari data ekspor, Uni Eropa bukan ekspor signifikan bagi kita karena jauh di bawah 10%,” tukasnya.

Terkait strategi pasar, ucap Haris, salah satunya dengan meningkatkan produk bernilai tambah (value added) baik yang tawar maupun berbumbu karena pasarnya terus membesar. Berikutnya, kebutuhan sertifikasi semakin banyak dan mencekik pelaku usaha udang, sehingga aspek lingkungan, ketelusuran, dan keberlanjutan menjadi mandatori yang tidak bisa ditawar.

Pasar Udang Indonesia – DOK. HARIS M

Ketiga, membangun pasar internasional sebagai alternatif, seperti negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab). Sebagai bagian BRICS, memungkinkan Indonesia mendapatkan kemudahan ekspor dan membuka pasar ke negara-negara anggota. Kemudian, mengoptimalkan pasar domestik dengan berbagai kampanye makan udang sebagai upaya membesarkan pasar.  Di sektor budidaya, aplikasi teknologi digital merupaan salah satu cara agar efisien dan bisa kompetitif di pasar dunia.

Sementara itu, Willem van der Pijl, Director of Global Shrimp Forum menyarankan, Indonesia harus mendiversifikasi pasarnya. “China dan UE adalah pasar yang logis untuk difokuskan. UE memiliki pasar yang besar untuk udang mentah dan udang bernilai tambah, baik yang dimasak (cooked) maupun dilapisi tepung roti (breaded). Makanan yang dilapisi tepung roti memang kecil, tetapi terutama yang dimasak sebenarnya merupakan pasar yang sangat besar di Eropa yang sekarang hampir seluruhnya dipasok oleh Vietnam sehingga ada peluang untuk bersaing,” terangnya.

Willem juga menitikberatkan, Indonesia harus terus fokus membangun citra dan persepsi positif di antara pembeli udang dunia. Caranya melalui sertifikasi, program peningkatan budidaya, dan inisiatif lainnya.

 

Windi Listianingsih, Sabrina Yuniawati, Asep B

Tag:

Bagikan:

Trending

KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di FIE 2025 Paris
KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di Paris
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS Karawang
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan Jakarta, Agrina-online.com. Isu pekerja perempuan dan anak di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, kembali menjadi disorot tajam. Industri kelapa sawit Indonesia tak dapat dipungkiri menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, industri sawit citranya yang erat dengan maskulinitas atau pekerjaan laki-laki yang sering menenggelamkan peran besar perempuan. Di balik komitmen dan regulasi, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan terbesar, terutama terkait praktik kerja layak, isu perempuan, dan anak. Pelaku industri sawit memberikan prioritas besar terhadap perlindungan hak anak dan pekerja perempuan sebagai implementasi praktik sawit yang berkelanjutan. Saat ini, sudah banyak fasilitas di perkebunan yang setara dengan perkantoran di kota besar seperti ruang laktasi, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan anak usia dini, dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Hal ini untuk memastikan komoditas emas hijau ini ramah terhadap anak dan perempuan. Informasi ini menjadi tema pembahasan Diskusi Rutin Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang berlangsung di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/12). Narasumber yang hadir antara lain Baginda Siagian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian. Dr. Delima Hasri Azahari, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN. Marja Yulianti, Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak. Edy Dwi Hartono Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Baginda Siagian menegaskan bahwa Permentan 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Hal ini menjadi payung hukum baru yang mengikat seluruh perusahaan sawit terkait 5 kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya. Menurut Baginda, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO. Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia. Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta–8 juta tenaga kerja tidak langsung. Bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada industri ini. “Sawit menyumbang 3,5% terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya. Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan—seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya APD, minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata. Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit. “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” jelasnya. Meski demikian, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut. “Makanya saya yakin jika pekerja perempuan sudah sangat terlindungi di perusahaan-perusahaan besar. Ini mungkin pekerjaan rumah bagi perusahaan menengah atau kecil. Bahkan mungkin di pekebun rakyat,” tuturnya. Dalam sambutannya, Ketua Forwatan, Beledug Bantolo, menilai isu humanisme terutama terkait perempuan pekerja, masih belum menjadi perhatian publik. Sementara itu, sejumlah tantangan yang sekarang dihadapi industri sawit seperti penyitaan lahan, beban ganda perempuan, keberadaan fasilitas penitipan anak yang belum merata sehingga perlu menjadi fokus diskusi keberlanjutan sawit. Di tempat sama, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar. “Anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani. Itu harus dilihat secara hati-hati,” jelasnya. Delima juga mendorong agar di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang tersedia 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar Perkebunan sawit. Menurutnya, kerangka hukum sebenarnya sudah kuat—UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO—namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat. Pengurus GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak, Marja Yulianti, menyampaikan bahwa 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Menurutnya, isu rendahnya upah perempuan tidak sepenuhnya akurat. “Perbedaan upah biasanya terjadi karena pilihan jam kerja. Jika karyawan tetap, standar upahnya sama. Itu yang kami jalankan di perusahaan yang terdaftar di GAPKI,” tegasnya. Senada dengan Delima, GAPKI juga menegaskan bahwa tuduhan pekerja anak kerap tidaklah benar dan telah menjadi kampanye hitam untuk menyerang industri sawit. Contohnya, anak-anak sepulang sekolah karena sendiri di rumah, lalu memilih untuk ikut orang tuanya yang sedang bekerja di kebun. Ketika ada LSM lalu diambil fotonya secara diam-diam lalu dianggap anak-anak itu juga bekerja. “Tuduhan pekerja anak tidak benar dan merugikan perusahaan. Sekitar 69% perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono menegaskan, pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia. Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini. Sejalan dengan studi mendalam Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF, 2016) yang diperkuat oleh data pemantauan terbaru Kemitraan untuk Aksi Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian (PAACLA Indonesia, 2024). Realitas di lapangan membuktikan bahwa formalisasi status pekerja perempuan dari pekerja harian menjadi tenaga kerja berkontrak merupakan intervensi paling krusial yang mampu memutus rantai pekerja anak, menegaskan bahwa pencapaian Zero Child Labor tidak bergantung pada sanksi dan larangan semata, melainkan pada jaminan upah dan hak pengasuhan bagi para ibu. “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” pungkasnya. pekerja sawit perempuan dan anak
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan
Kemitraan Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Scroll to Top