Tangerang Selatan, Agrina-online.com. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menuai sorotan tajam. Pasalnya, di balik niat baik untuk meningkatkan gizi dan memerangi stunting.
Pemerintah memerangi stunting secara struktur sejak 2013 dengan diterbitkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi, dan memperkuat program tersebut melalui Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Hal ini juga pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024. Berjalannya waktu, program tersebut sejalan dengan program besar kabinet merah putih dengan mencanangkan program MBG.
Menurut Prof. Dr. Evi Satispi, S.P,m.Si, Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, program MBG hampir sama dengan program terdahulu yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Namun dalam pelaksanaannya masih perlu adanya perbaikan dan dikaji ulang karena memiliki banyak masalah di lapangan.
“Kemarin berdiskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bahwa MBG perlu dievaluasi. Program ini memang memerlukan pertimbangkan perspektif sentralisasi maupun desentralisasi,” ujar wanita alumnus IPB University, Bidang Study Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, di Gedung Fisip, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (4/10).
Evi menjelaskan, anggaran raturan miliar ini berisiko disalahgunakan, pasalnya program ini juga menyedot dana pendidikan. Sehingga perlu adanya sistem yang terstruktur dalam penerapan MBG ini. Model yang sudah ada, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola utama. Pasalnya, kekhawatiran terbesar adanya inefisiensi dan risiko terhadap kucuran dana miliaran tersebut.
Evi menerangkan, alternatif model kolaboratif dan efisien akan lebih baik dilakukan karena pengelolaan berbasis sekolah, dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, orang tua murid, dan kantin sekolah, akan lebih memungkinkan. “Penyelenggaraan berbasis pada sekolah masing-masing. Contohnya seperti pola makan di kantin sekolah yang selama ini aman tidak ada keracunan,” ungkap wanita lulusan S2, Bidang Ilmu Administrasi UMJ.
Tidak hanya itu Evi juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pangan lokal dari masing-masing wilayah di Indonesia. Hal ini bukan hanya menjaga keragaman pangan lokal tetapi sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. “Program MBG semestinya juga mengintegrasikan kearifan lokal dalam penentuan menu. Menyoroti keragaman makanan pokok di Indonesia, dari Papua hingga daerah lain,” urainya.
Sabrina Yuniawati
