Jakarta, Agrina-online.com. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengakselerasi program swasembada protein nasional melalui pengembangan budi daya ikan nila salin.
Langkah strategis ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung kawasan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa BINS Karawang dirancang sebagai model percontohan budi daya nila salin modern yang memadukan efisiensi, inovasi, dan teknologi mutakhir.
“Di tengah krisis pangan global dan meningkatnya kebutuhan protein, Indonesia membutuhkan lompatan. Kebijakan ekonomi biru KKP menjadi tonggak lahirnya modeling pengembangan budi daya ikan nila salin,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/12).
Kawasan BINS Karawang tengah dilakukan pengembangan. Sebanyak 84 ha telah beroperasi, sementara 230 ha lainnya tahap pembangunan.
Secara keseluruhan, kawasan ini akan menjadi modeling budi daya lebih dari 300 ha, dapat menjadi contoh penerapan tata kelola tambak ikan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Tebe menambahkan, banyak lahan bekas tambak udang di pesisir Pantura Jawa yang kini tidak produktif. BINS diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan komoditas yang lebih adaptif.
“Kita mengganti komoditas dengan yang lebih tahan, yaitu ikan nila salin. Ikan ini toleran terhadap salinitas, mudah dibudidayakan, produktivitasnya tinggi, dan peluang ekspornya besar,” ujarnya.
BINS Karawang juga diproyeksikan menjadi salah satu pemasok protein mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kandungan protein yang tinggi, lengkap dengan asam amino esensial serta omega-3 dan omega-6, menjadikan nila salin sebagai sumber protein sehat dan terjangkau bagi masyarakat.
Seluruh rantai produksi di BINS Karawang dirancang end-to-end, dari sistem intake air laut dan air tawar, tandon, pengelolaan irigasi, hingga instalasi IPAL.
Air yang telah digunakan kembali dilepas ke laut melalui vegetasi mangrove sebagai bentuk implementasi ekonomi biru.
“Konsep blue economy itu sederhana yaitu ekologi sebagai panglima, ekonomi mengikuti. Kualitas air yang kita tampung dan kita kembalikan harus setara,” tegasnya.
Pada tahap kedua pembangunan, teknologi seperti automatic feeder, intake air laut dan air tawar, hingga pembangunan instalasi listrik dan IPAL dilakukan secara paralel.
Agar mempercepat penyelesaian pembangunan BINS Karawang. “Saat ini hampir seribu tenaga kerja terlibat dalam pembangunan BINS Karawang,” katanya.
Apresiasi Komisi IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengapresiasi progres BINS Karawang. Menurutnya ini merupakan percontohan yang dapat dibanggakan.
“Adanya teknologinya maju, dampaknya nyata bagi masyarakat. Insya Allah Komisi IV akan terus mendukung agar BINS menjadi pusat pengembangan budidaya ikan nila salin nasional,” katanya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sekitar agar mampu melakukan budi daya ikan nila salin secara mandiri dan mendukung kesejahteraan pesisir.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menilai revitalisasi tambak di BINS Karawang melampaui ekspektasi.
“Dari larva hingga ikan siap panen, hasilnya menggembirakan dan punya potensi ekspor. Namun kita masih membutuhkan pabrik pengolahan filet agar produksi BINS Karawang masuk rantai pasok nasional, termasuk untuk MBG,” ujarnya.
Herry menegaskan Komisi IV siap mendukung penataan ribuan hektare tambak nonproduktif, terutama yang sesuai karakter lahan payau untuk budidaya ikan nila salin.
“Pengembangan harus berbasis kearifan lokal dan kondisi wilayah. Karawang punya potensi besar dan harus terus diperkuat,” katanya.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program modeling BINS di Karawang, Jawa Barat sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Program ini tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja tapi juga akan menopang kebutuhan industri perikanan, khususnya di Pulau Jawa.
Windi Listianingsih
