Jakarta, Agrina-online.com. Pergantian pimpinan di Badan Pangan Nasional (Bapanas) ditandai dengan serah terima jabatan (sertijab) kepada Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Bapanas (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman (13/10) di Kantor Bapanas.
Kabapanas Andi Amran Sulaiman telah menginstruksikan jajarannya untuk fokus mengawasi harga pangan pokok strategis, terutama pangan yang terdapat subsidi pemerintah seperti beras.
“Rapat Perdana, selesai serah terima langsung rapat. Kami mencoba kenal semua tim mulai Sestama sampai ke bawah. Kemudian masalah-masalah apa yang harus ditindaklanjuti secepat-cepatnya, yaitu seperti harga pangan strategis. Ini harus dipantau real time tiap hari,” ungkap pria biasa dipanggil Amran ini.
Amran melanjutkan, akan memantau terus-menerus, mengawasi khususnya pangan yang di subsidi pemerintah, Rp 150 triliun subsidi pemerintah.
Hal ini wajib diintervensi, karena menjaga petani dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). “Mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi dan diawasi,” katanya.
Adapun salah satu program intervensi perberasan yang pemerintah lakukan adalah melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras melalui Perum Bulog.
Realisasi penjualannya dari awal 2025 sampai 13 Oktober telah mencapai 463,5 ribu ton. Sementara berdasarkan Panel Harga Pangan yang dapat dipantau secara real time, rerata harga beras medium terus mengalami penurunan dalam sebulan terakhir.
Per 12 Oktober, rerata harga beras medium di Zona 1 berada di Rp13.385/kg. Ini menurun 0,50% setelah sebulan sebelumnya berada di Rp13.452/ kg. Zona 2 dan 3 pun demikian yang masing-masing turun 0,54% dan 4,87%.
Terbaru, program SPHP beras dilaporkan memperoleh respons yang positif dari masyarakat. Berdasarkan survei tatap muka digelar oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas di Juli lalu.
Melibatkan kurang lebih 1.200 respoden di 38 provinsi, sebanyak 77,2% menyatakan harga produk beras SPHP terbukti terjangkau dan 6,4% menyatakan sangat terjangkau.
Dengan begitu, program SPHP beras dinilai membantu masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau, sehingga mewujudkan affordability yang baik bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Amran menyebutkan target yang diembannya adalah swasembada pangan secepat-cepatnya. Menurutnya, percepatan swasembada merupakan lompatan besar yang dapat diwujudkan secara kolaboratif.
“Kalau target, swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum. Jadi harus kita stabilkan harga. Stabilisasi harga bahan-bahan pokok, khususnya yang disubsidi pemerintah. Itu harus distabilkan. Swasembada ini sudah kita bertahap. Insya Allah doakan mudah-mudahan tidak ada halangan, 2-3 bulan ke depan bisa,” ungkapnya.
Amran, “Mimpi kita, target Bapak Presiden 4 tahun swasembada, itu kita capai dalam waktu 1 tahun. Dan itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama. Bukan saja Kementerian Pertanian, tapi semua anak bangsa yang ikut berpartisipasi. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Badan Pangan, semuanya,” ucapnya.
Amran menuturkan swasembada pangan pun telah dimulai dari daerah. Telah terjadi peningkatan jumlah daerah yang mampu menopang kebutuhan konsumsi masyarakatnya sendiri, terutama komoditas beras.
“Kata kuncinya adalah mimpi kita sekarang sudah alhamdulillah. Jadi kenyataan sebagian bagaimana pulau itu swasembada beras. Contohnya, Kalimantan yang dulunya mengambil beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, biaya ngangkutnya ditanggung oleh masyarakat,” katanya.
Sekarang ini lanjut Amran, “swasembada dari 6 provinsi, kalau tidak salah, 4 sudah swasembada di pulau Kalimantan, sehingga inflasi, alhamdulillah posisi mungkin lima besar terbaik dunia,” pungkasnya.
Adapun proyeksi produksi beras nasional dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Januari sampai November dapat mencapai 33,19 juta ton atau meningkat 3,72 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Torehan angka 33,19 juta ton tersebut mulai mendekati proyeksi produksi beras 2025-2026 dari FAO yang berada di angka 35,6 juta ton.
Sabrina Yuniawati
