1. Home
  2. »
  3. Agrina Update
  4. »
  5. BCTN Hadirkan Solusi Modernisasi Industri Gula dan Bioetanol pada Sugarex…

Indo Livestock 2026 Expo & Forum Siap Digelar Lebih Megah

    Indo Livestock 2026 Expo & Forum Siap Digelar Lebih Megah

Tangerang, Agrina-online.com. PT Napindo Media Ashatama (Napindo) resmi umumkan pelaksanaan Indo Livestock 2026 Expo & Forum, yang akan diselenggarakan di Nusantara Indonesia Convention Exhibition (NICE), PIK2, Kab. Tangerang, 16 – 18 Juni 2026.

Perpindahan ke venue baru ini menjadi tonggak sejarah penting bagi pameran peternakan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia yang telah menjadi barometer perkembangan industri peternakan nasional selama lebih dari dua dekade.

Sejak penyelenggaraan perdana Indo Livestock, Indo Feed, dan Indo Fisheries Expo & Forum pada tahun 2002 di Bali, disusul oleh Indo Dairy pada tahun 2006, Indo Vet pada tahun 2019, dan Indo Agrotech pada tahun 2022, keenam pameran ini terus berkembang menjadi pameran perdagangan internasional terkemuka.

Perhelatan tersebut berhasil mempertemukan ribuan pelaku industri di bidang peternakan, pakan ternak, pengolahan susu, pertanian, kesehatan hewan, peralatan kedokteran hewan, perikanan, dan akuakultur, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kini, pameran ini telah menjadi wadah utama bagi pertukaran pengetahuan, inovasi teknologi, serta pengembangan peluang bisnis lintas sektor yang berkontribusi pada kemajuan ekosistem agribisnis di Indonesia.

Managing Director, Napindo, Arya Seta menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan pameran merupakan buah dari kepercayaan, kerja sama dan semangat kolaborasi yang luar biasa dari seluruh stakeholder. 

Venue baru bukan hanya sekadar lokasi baru, namun juga menjadi simbol  semangat baru, tempat dimana para industri, akademisi, pemerintah dan asosiasi, serta seluruh peserta pameran akan melanjutkan perjalanan bersama memperkuat industri Indonesia menuju masa depan yang lebih modern dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas serta berdaya saing.

“20 tahun terus beradaptasi dan berinovasi agar pameran ini bisa memberikan pengalaman pameran yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih mendunia,” ungkapnya.

 

Komitmen Pemerintah dan Dukungan Penuh

Penyelenggaraan akbar ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebagai tuan rumah pameran dan forum Indo Livestock, Indo Feed, Indo Dairy, dan Indo Vet, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyambut baik peningkatan skala pameran ini.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda menyampaikan, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan PT Napindo Media Ashatama menegaskan komitmen bersama dalam pengembangan sektor peternakan.

“Kami mengucapkan selamat atas langkah strategis PT Napindo Media Ashtama yang telah meningkatkan kualitas dan skala pameran dengan meluncurkan Indo Livestock 2026 di lokasi baru, NICE PIK 2,” katanya.

Agung menambahkan, “Venue baru ini menawarkan suasana yang lebih segar, modern, dan berstandar internasional, didukung akses yang lebih luas dan fasilitas yang memadai. Dengan semangat optimisme new venue, new spirit, kami menyambut era baru ini sebagai dukungan berkelanjutan bagi kemajuan industri peternakan.

Sementara itu, sinergi dengan sektor perikanan dan akuakultur turut diperkuat. Plt. Direktur Akses dan Promosi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana, mengapresiasi PT Napindo Media Ashtama atas penyelenggaraan Indo Fisheries, Indo Livestock, Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet 2026 Expo & Forum.

“Acara ini sangat relevan mengingat fokus kami pada implementasi Kebijakan Ekonomi Biru, yang bertujuan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan sekaligus memastikan kemanfaatan ekonomi dirasakan seluruh rantai pasok, mulai dari nelayan hingga konsumen akhir,” jelasnya.

Komitmen ini lanjut Erwin, didukung tren positif ekspor perikanan Indonesia. Data menunjukkan hingga September 2025 mencapai USD4,52 Miliar, meningkat 6,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu pemasok utama global dengan Udang, Tuna-Cakalang, Cumi-Sotong-Gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut, sebagai komoditas unggulan di pasar utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa.

“Oleh karena itu, pameran berkualitas seperti ini sangat penting untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, memperkuat diplomasi ekonomi maritim, dan mendukung perluasan pasar ekspor yang berorientasi pada Ekonomi Biru. Kami mengucapkan selamat atas Grand Launching pameran ini, semoga membawa manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.

 

Grand Launching & Acara

Acara Grand Launching yang dilaksanakan hari ini dihadiri secara eksklusif oleh perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama dengan asosiasi pendukung, peserta, calon peserta pameran, pihak venue, serta rekan-rekan media. Momen ini menegaskan kesiapan infrastruktur untuk menyambut acara pada Juni 2026.

Dengan skala yang diperluas, pameran internasional 2026 diproyeksikan menghadirkan lebih dari 600 peserta pameran dari 40 negara, termasuk 12 Paviliun Negara resmi. Ajang ini menargetkan kehadiran 20.000 pengunjung profesional yang terdiri dari para pemimpin industri, inovator, pembuat kebijakan, distributor, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan buyers internasional.

Pameran yang akan datang ini secara khusus akan menghadirkan program unggulan terbaru yaitu Zona Farmpreneurship, sebuah ruang inspiratif bagi perusahaan, startup, dan lembaga pelatihan yang menawarkan paket usaha peternakan modern dengan menampilkan produk & solusi unggulan kepada calon pengusaha muda dan investor.

Selain itu, akan hadir pula Fisheries buyers program yang dirancang khusus untuk mempertemukan eksportir perikanan Indonesia dengan pembeli internasional, meliputi buyers dari Amerika, Asia Tengah, China, Jepang, Korea, dan Uni Eropa) dalam bentuk akses business matchmaking.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan strategis ini mencerminkan tingginya kepercayaan komunitas domestik dan internasional terhadap platform yang disediakan Napindo.

 

Sabrina Yuniawati

Tag:

Bagikan:

Trending

KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di FIE 2025 Paris
KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di Paris
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS Karawang
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan Jakarta, Agrina-online.com. Isu pekerja perempuan dan anak di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, kembali menjadi disorot tajam. Industri kelapa sawit Indonesia tak dapat dipungkiri menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, industri sawit citranya yang erat dengan maskulinitas atau pekerjaan laki-laki yang sering menenggelamkan peran besar perempuan. Di balik komitmen dan regulasi, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan terbesar, terutama terkait praktik kerja layak, isu perempuan, dan anak. Pelaku industri sawit memberikan prioritas besar terhadap perlindungan hak anak dan pekerja perempuan sebagai implementasi praktik sawit yang berkelanjutan. Saat ini, sudah banyak fasilitas di perkebunan yang setara dengan perkantoran di kota besar seperti ruang laktasi, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan anak usia dini, dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Hal ini untuk memastikan komoditas emas hijau ini ramah terhadap anak dan perempuan. Informasi ini menjadi tema pembahasan Diskusi Rutin Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang berlangsung di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/12). Narasumber yang hadir antara lain Baginda Siagian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian. Dr. Delima Hasri Azahari, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN. Marja Yulianti, Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak. Edy Dwi Hartono Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Baginda Siagian menegaskan bahwa Permentan 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Hal ini menjadi payung hukum baru yang mengikat seluruh perusahaan sawit terkait 5 kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya. Menurut Baginda, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO. Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia. Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta–8 juta tenaga kerja tidak langsung. Bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada industri ini. “Sawit menyumbang 3,5% terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya. Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan—seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya APD, minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata. Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit. “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” jelasnya. Meski demikian, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut. “Makanya saya yakin jika pekerja perempuan sudah sangat terlindungi di perusahaan-perusahaan besar. Ini mungkin pekerjaan rumah bagi perusahaan menengah atau kecil. Bahkan mungkin di pekebun rakyat,” tuturnya. Dalam sambutannya, Ketua Forwatan, Beledug Bantolo, menilai isu humanisme terutama terkait perempuan pekerja, masih belum menjadi perhatian publik. Sementara itu, sejumlah tantangan yang sekarang dihadapi industri sawit seperti penyitaan lahan, beban ganda perempuan, keberadaan fasilitas penitipan anak yang belum merata sehingga perlu menjadi fokus diskusi keberlanjutan sawit. Di tempat sama, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar. “Anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani. Itu harus dilihat secara hati-hati,” jelasnya. Delima juga mendorong agar di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang tersedia 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar Perkebunan sawit. Menurutnya, kerangka hukum sebenarnya sudah kuat—UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO—namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat. Pengurus GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak, Marja Yulianti, menyampaikan bahwa 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Menurutnya, isu rendahnya upah perempuan tidak sepenuhnya akurat. “Perbedaan upah biasanya terjadi karena pilihan jam kerja. Jika karyawan tetap, standar upahnya sama. Itu yang kami jalankan di perusahaan yang terdaftar di GAPKI,” tegasnya. Senada dengan Delima, GAPKI juga menegaskan bahwa tuduhan pekerja anak kerap tidaklah benar dan telah menjadi kampanye hitam untuk menyerang industri sawit. Contohnya, anak-anak sepulang sekolah karena sendiri di rumah, lalu memilih untuk ikut orang tuanya yang sedang bekerja di kebun. Ketika ada LSM lalu diambil fotonya secara diam-diam lalu dianggap anak-anak itu juga bekerja. “Tuduhan pekerja anak tidak benar dan merugikan perusahaan. Sekitar 69% perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono menegaskan, pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia. Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini. Sejalan dengan studi mendalam Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF, 2016) yang diperkuat oleh data pemantauan terbaru Kemitraan untuk Aksi Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian (PAACLA Indonesia, 2024). Realitas di lapangan membuktikan bahwa formalisasi status pekerja perempuan dari pekerja harian menjadi tenaga kerja berkontrak merupakan intervensi paling krusial yang mampu memutus rantai pekerja anak, menegaskan bahwa pencapaian Zero Child Labor tidak bergantung pada sanksi dan larangan semata, melainkan pada jaminan upah dan hak pengasuhan bagi para ibu. “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” pungkasnya. pekerja sawit perempuan dan anak
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan
Kemitraan Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Scroll to Top