Para pelaku usaha kelapa sawit boleh berharap cuan yang melimpah tahun depan. Pasalnya, para analis pasar minyak nabati ternama dunia dalam ajang IPOC 2024 & Price Outlook 2025 November silam sepakat harga bakal menguat. Salah satu faktor penggeraknya adalah rencana Indonesia mengimplementasikan mandatori biodiesel B40 mulai Januari 2025. Program ini menyedot lebih banyak minyak sawit untuk keperluan domestik di tengah stagnannya produksi Indonesia dalam lima tahun terakhir.
Namun di sisi lain, mereka mengkhawatirkan harga yang terlalu kuat malah akan menurunkan daya saing minyak sawit sehingga konsumen beralih ke minyak nabati lain. Ekses lainnya, volume ekspor Indonesia juga akan menyusut. Angka ekspor produk sawit BPS sampai November 2024 sebesar US$24,184 miliar, sementara periode yang sama 2023 mencapai US$26,444 miliar.
Padahal, Indonesia sangat mengandalkan pemasukan devisa dari produk sawit sebagai pembuat surplus negara perdagangan nasional dalam 54 bulan terakhir sejak 2020. Negeri ini juga membutuhkan sebagian devisa itu untuk mendukung pelaksanaan program mandatori biodiesel dari B35 ke B40 pada 2025 melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Dana BPDPKS yang dikumpulkan dari pungutan ekspor produk sawit juga dibutuhkan untuk melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bujetnya sejak 1 September 2024 Rp60 juta/ha. Angka ini naik dari sebelumnya Rp35 juta/ha. Keberhasilan PSR diharapkan bisa meningkatkan produksi nasional.
Kita tentu berharap pemerintah Indonesia tidak akan mengulangi lagi kebijakan pelarangan ekspor produk sawit seperti pada 2022. Saat itu kebijakan hanya berlaku tiga minggu tapi dampak negatifnya sangat terasa bagi pelaku industri sampai pekebun rakyat yang harga tandan buah segarnya anjlok dan pemulihannya makan waktu cukup lama.
Solusi dari sisi hulu adalah menggenjot produksi dan produktivitas nasional secara berkelanjutan. Di sisi ini masih banyak pekerjaan rumah kita tetapi semua harus dikerjakan bersama-sama saling bersinergi. Porsi pemerintah tentu saja merevisi dan mengganti kebijakan yang tidak kondusif bagi keberlanjutan industri ini. Sekadar contoh, penyelesaian kebun-kebun yang diklaim berada di kawasan hutan dan legalitas kebun petani.
Mantan Meneg ATR/BPN, Sofyan A. Djalil dalam dialog profesional sawit Indonesia mengusulkan, pemerintah memberlakukan tata ruang fit properness untuk menyelesaikan masalah kebun di kawasan hutan. Kalau itu sudah berupa kebun, batas hutannya yang disesuaikan. Alasannya kalau tanaman sawit ditebangi, malah akan menjadikan masalah yang lebih besar ke depan.
Penerbitan legalitas kebun petani pun perlu disegerakan karena menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti Program PSR. Tak hanya itu, legalitas dalam bentuk e-STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) juga penting terkait ketertelusuran kebun yang semakin dituntut pasar internasional, khususnya Uni Eropa dengan UU Antideforestasinya. Tren standar “hijau” ini diprediksi akan meluas ke pasar lain, seperti Amerika Serikat, China, dan India.
Bila PSR bisa dikebut dan dimandatkan pelaksanaannya ke perusahaan-perusahaan besar sebagai pelunasan kewajiban membangun kebun masyarakat, maka kita bisa berharap pertumbuhan produksi yang lebih signifikan. Tentunya dibarengi penerapan cara budidaya yang baik, termasuk di dalamnya gerakan nasional pengendalian penyakit busuk pangkal batang Ganoderma. Penyakit ini perlu mendapatkan atensi serius karena mengancam keberlangsungan perkebunan sawit dari Sumatera hingga Papua, meskipun yang di Papua berbeda spesies penyebabnya.
Saking seriusnya ancaman Ganoderma, para pelaku usaha dan pakar sudah membentuk Konsorsium Ganoderma yang diharapkan bisa mengelola penyakit ini secara terintegrasi dengan memadukan semua cara pengendalian, baik yang sudah ada maupun yang tengah dikembangkan secara lintas institusi. Bahkan, tokoh senior industri sawit, Sahat M. Sinaga mengusulkan ada Dokter Kesehatan Perkebunan Sawit Rakyat sebagai unit penerjemah rekaman satelit terkait hama penyakit tanaman sawit di seluruh provinsi.
Peni Sari Palupi
