Jakarta, Agrina-online.com. China ingin membeli minyak sawit Indonesia berkualitas tinggi. Negeri tirai bambu itu bahkan rela berinvestasi ratusan triliun rupiah untuk menghasilkan minyak sawit berkualitas tinggi di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga mengungkap hal tersebut dalam acara Buka Puasa Industri Hilir Sawit Bersama Media di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2025. Menurut Sahat, minyak sawit berkualitas tinggi yang akan diproduksi itu adalah DPMO atau Degum Palm Mesocarp Oil, bukan lagi sekadar CPO atau (Crude Palm Oil).
“Ini ‘kan dari sabuk, mesocarp, makanya saya bilang palm mesocarp oil. Jadi, mereka akan beli, sedang berdiskusi dengan Bappenas,” katanya menceritakan hasil pertemuannya mewakili Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas) RI dengan Chinese Society for Environmental Sciences (CSES) di China beberapa waktu lalu.
Sahat menjelaskan, DPMO bisa menurunkan emisi karbon minimal 78% dari minyak sawit konvensional. Itulah sasaran utama China, ingin membeli carbon trading dari penurunan tersebut. Hasil hitung-hitungan Sahat, penurunan emisi karbon yang akan dihasilkan mencapai 45,3 juta ton CO2e per tahun.
“Jadi, 45,3 juta ton CO2e dikali US$15, hampir US$700 juta ada dari penurunan karbon,” jumlahnya.
Menurut Sahat, China akan datang untuk menganalisis beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Indonesia. Mereka akan mengusulkan nilai batas atas carbon trading.
“Artinya kalau lebih dari batas atas, itu nanti pemerintah akan menetapkan itu kena carbon charge. Tapi kalau bisa diturunkan di bawah itu, bisa dijual. Seperti sekarang ini sebetulnya PKS juga melakukan hal yang sama menurunkan emisi karbon, makanya bisa untuk jadi biodiesel, yaitu dengan cara menambah investasi,” terangnya.
Saat ini, buka Sahat, teknologi pengolahan sawit di Indonesia masih bersifat curing (pengobatan), bukan preventive (pencegahan). “Jadi, PKS hasilkan emisi karbon melalui limbah sawit. Nah, sekarang limbah sawitnya kita taruh metan capture supaya ditangkap. Itu ‘kan namanya pengobatan, curing. Bukan berpikir: ‘Ngapain saya keluarkan limbah cair?’ Artinya preventive. Jadi, memang PKS yang dulu masih cetek,” sentilnya.
Karena itu, Sahat mengusulkan teknologi baru yang bersifat preventif. Teknologi itu akan diterapkan di pabrik sawit yang dikelola petani. Dengan melibatkan lahan sawit rakyat seluas 6,88 juta ha, maka akan membutuhkan 1.158 pabrik berteknologi baru.
“Tapi namanya bukan PKS. Saya sebutkan itu namanya PaMER – Pabrik Minyak Sawit Emisi Karbon Rendah,” jelasnya.
Secara total, Sahat menaksir, investasi yang diperlukan untuk membangun industri minyak sawit berkualitas tinggi itu mencapai Rp345 triliun. Angka ini juga telah disetujui oleh investor China.
“Dan China rupanya uang Rp350 triliun itu tidak artinya. Oke, kita bisa mengatur itu, katanya. Provided that, we have the right to buy this good quality oil,” ucap Sahat menirukan perwakilan CSES.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan memaparkan kondisi perkembangan biodiesel Indonesia. Tahun 2025 Indonesia berhasil menjalankan program B40 di Tengah keraguan berbagai pihak akan keberhasilan pemisahan biodiesel untuk PSO (public service obligation) dan non-PSO.
“Tapi ini kita bisa buktikan (berhasil), di mana data yang kami dapat setelah realisasi dan juga rekonsiliasi dengan pihak EBTKE (Dtijen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM), dari total alokasi 15,616 juta KL di tahun 2025 sampai bulan Desember, itu terserap distribusi domestik sekitar 14,94 juta KL. Artinya hampir 95,67%. Jadi, parameter dari pihak EBTKE, kalau di 95%, biasanya itu sudah berhasil,” ulasnya.
Ernest merinci, serapan 14,94 juta KL biodiesel ditujukan untuk PSO sekitar 5,9 juta KL dan non-PSO 8 jutaan KL. Titik serah biodiesel tersebut ada 80, yaitu 30 titik serah ke Pertamina dan 50 titik serah ke non-Pertamina.
“Untuk penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun, peningkatan nilai tambah CPO sekitar Rp20,9 triliun, dan penyerapan tenaga kerja – ini mungkin yang paling penting, sekitar 1,8 juta orang, dan penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 39,66 juta ton CO2e,” lanjutnya.
Sementara di tahun 2026, sambung Ernest, alokasi tidak banyak berubah. Pasalnya, Kementerian ESDM menetapkan program B40 tetap berlanjut di tahun ini dengan alokasi mandatori B40 naik sekitar 30 ribu KL.
“Total jadi 15,646 KL, hampir 15,65 juta KL, di mana alokasi PSO itu di 7,4 juta dan non-PSO 8,1 juta,” katanya sembari menyebut ada penambahan 1 BUBBM dan titik serah juga bertambah menjadi 85.
Ernest mengatakan, saat ini sedang dilakukan uji jalan (road test) untuk 9 unit kendaraan, di antaranya kendaraan penumpang, kendaraan komersial, serta alat dan mesin pertanian.
“Kami dari APOBI juga sudah berpartisipasi dalam hal penyediaan produk B100-nya, itu totalnya lumayan dan biaya yang dikeluarkan pun lumayan karena kalau nonkomersial, biasanya kita yang support dari APOBI,” pungkasnya.
Windi Listianingsih
