Jakarta, Agrina-online.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor pangan dan memperkuat fondasi ekonomi domestik demi membangun peradaban bangsa yang maju.
Dalam pemaparannya, Menko Pangan menyoroti ironi Indonesia sebagai negara besar yang masih bergantung pada impor untuk berbagai komoditas pangan utama pada tahun 2024.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) impor yang dilakukan pada tahun 2024 terdiri dari, beras sebesar 4,5 juta ton, gandum 11,7 juta ton, gula 5,31 juta ton, daging 183,18 ribu ton, kedelai 2,6 juta ton, hingga garam sebanyak 2, juta ton.
Menurutnya, “Ketergantungan impor ini sangat merugikan dan memiskinkan para petani lokal karena tingginya biaya produksi di dalam negeri dibandingkan negara pesaing.” saat membuka pameran AGRINEX 2026 (23/10).
Ia mencontohkan, biaya produksi 1 kg gula atau beras di Indonesia mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000/kg, sementara negara seperti Thailand dan Brazil mampu menekan biaya produksi hingga Rp4.000/kg.
Dampaknya, persentase petani yang memiliki lahan sendiri terus menyusut, dimana 70 hingga 80% petani Indonesia saat ini telah berubah status menjadi buruh tani akibat kemiskinan.
“Urusan makan ini akan menentukan peradaban suatu negara. Bangsa yang bergantung pada pasokan luar negeri tidak akan mungkin bisa maju. Oleh karena itu, Bapak Presiden menegaskan bahwa pangan ini mutlak harus swasembada,” ujar pria yang biasa disapa Zulhas itu.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategi jangka pendek untuk mengatasi carut-marut tata kelola pangan melalui otoritas birokrasi.
Salah satunya adalah penyederhanaan regulasi terkait distribusi pupuk dan perbaikan irigasi dari puluhan aturan yang rumit menjadi hanya tiga aturan utama melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Hasilnya, pada tahun 2025, Indonesia berhasil mencatat surplus beras sebesar 4,2 juta ton dan menghentikan impor beras.
Perbaikan ini juga berhasil mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 sebesar 125,35 mengalami kenaikan sebesar 1,05% dibandingkan bulan bulan sebelumnya.
NTP pada tahun 2026 bahkan menyentuh 131, seiring kebijakan penyesuaian HPP gabah dan penurunan harga pupuk bersubsidi. Secara langsung meningkatkan kesejahteraan petani padi dan jagung.
Selain itu, peran kemandirian pangan ini dinilai krusial untuk memutus rantai kemiskinan dan masalah kurang gizi (stunting) pada keluarga prasejahtera.
Pemerintah meyakini, dengan terpenuhinya gizi masyarakat secara mandiri, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia akan meningkat pesat dan tidak lagi terjebak pada pengiriman tenaga kerja sektor domestik/pembantu rumah tangga di luar negeri.
Transformasi Koperasi
Selain sektor pangan dan kelautan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting berikutnya.
Pemerintah mendorong agar rantai pasok kebutuhan nasional wajib melibatkan UMKM dan sektor pertanian lokal melalui wadah koperasi perdesaan.
Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan pula reposisi peran koperasi. Koperasi yang ditegaskan bukan berfungsi sebagai supermarket atau toko ritel baru, melainkan sebagai infrastruktur bantalan untuk menyalurkan subsidi barang-barang dan bantuan modal bagi masyarakat.
Sebagai bentuk keberpihakan nyata, pemerintah secara radikal memotong beban bunga bagi pelaku usaha mikro.
Melalui program mekar, suku bunga pinjaman yang sebelumnya batasnya di angka 22 hingga 24%, kini dipangkas secara signifikan menjadi maksimal hanya 8% (bahkan menjanjikan sentuhan 6%).
Melalui sinergi antara swasembada pangan, penguatan nelayan, serta permodalan UMKM murah melalui koperasi, pemerintah optimistis dapat membangun ketahanan nasional yang kokoh dan meningkatkan daya beli serta inovasi rakyat Indonesia secara berkelanjutan.
Sabrina Yuniawati
