Jakarta, Agrina-online.com — Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BPOM, BRIN, serta sejumlah kementerian/lembaga dan asosiasi, menggelar peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia. Peringatan yang jatuh setiap tanggal 7 Juni ini mengusung tema “From Burden to Solution, Safe Food Everywhere”.
Dalam momentum tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kaidah keamanan pangan, yakni sehat dan bebas dari cemaran kimia, biologi.
Pada peringatan tersebut, Bapanas melangsungkan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perdagangan terkait penjaminan keamanan dan mutu pangan.
Langkah ini diambil dalam rangka perlindungan konsumen serta mengendalikan hambatan teknis dalam perdagangan pangan.
Andriko Noto Susanto, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan mengatakan, Indonesia telah memiliki alat ukur untuk memantau kondisi ini melalui Indikator Keamanan Pangan Segar (IKPS) yang diakomodasi oleh RPJMN.
Pada tahun ini, target nasional berhasil dilampaui. “Target kita di RPJMN adalah 60, dan capaian kita berhasil menyentuh angka 61 lebih, dapat diartikan target tercapai,” paparnya, Senin (8/6).
Berdasarkan hasil uji berkala, sekitar 90% pangan segar yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi syarat keamanan pangan.
Kendati demikian, pemerintah mengaku masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mengamankan sisa kurang dari 10% pangan lainnya, demi menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Isu keamanan pangan ini dinilai sangat krusial karena berkorelasi langsung dengan kesehatan masyarakat,” katanya.
Guna memperkuat pengawasan di lapangan, Bapanas menyerahkan fasilitas mobil laboratorium keliling keamanan pangan kepada pemerintah provinsi.
Selain itu, diserahkan pula sertifikat Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). “Tugas menjamin keamanan pangan itu adalah tugas bersama pemerintah pusat dan daerah melalui OKKP. Institusi OKKPD ini secara rutin kita lakukan sertifikasi dan penilaian setiap tahun agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Pemerintah juga terus mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyatdi pasar-pasar tradisional. Melalui skema SNI ini, setiap pasar rakyat diwajibkan memiliki pos pantau keamanan pangan secara mandiri.
Berdasarkan hasil uji berkala yang dilakukan bersama OKKPD, komoditas cabai merah dan bawang merah diidentifikasi sebagai jenis pangan segar yang paling berisiko tinggi.
Di beberapa titik sentra produksi, kedua komoditas ini ditemukan masih mengandung paparan residu pestisida di atas ambang batas.
Merespons temuan tersebut, Bapanas menekankan pentingnya penerapan Good Agriculture Practices (GAP) atau cara pertanian yang baik.
Pihaknya akan melibatkan para penyuluh dari Kementerian Pertanian untuk melakukan pendampingan intensif kepada para petani di daerah sentra produksi.
“Kami juga berharap produsen-produsen pestisida ikut bertanggung jawab. Jadi tidak hanya jualan saja, tetapi juga aktif mengedukasi petani agar menggunakan pestisida dengan bijak dan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap pengawasan pangan segar dari hulu ke hilir kian ketat demi mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.
Sabrina Yuniawati
