Jakarta, Agrina-online.com. Indonesia sang raja minyak sawit dunia, masih menyisakan barisan petani yang terseok-seok mengejar kesejahteraan. Dalam diskusi bertajuk “Kampanye Sawit Baik” terungkap bahwa mimpi industrialisasi sawit rakyat yang berkeadilan masih jauh dari panggang api.
Persoalan utamanya bermula dari hak dasar yang paling fundamental yaitu tahan. Banyak lahan petani ‘terjepit’ di dalam kawasan hutan, status legal malah membuat posisi mereka rentan terusir.
Sekjend DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino. ST. MM,C.APO mengungkapkan, merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Sawit bukan sekadar komoditas, tapi instrumen konstitusional untuk keadilan sosial. Negara seharusnya mengubah status lahan tersebut, bukan malah menjadi eksekutor yang represif.
“Kalau lahan petani diambil, kemakmuran jauh dari dia. Lahan adalah alat untuk kemakmuran rakyat itu sendiri,” tegasnya dalam seminar bertema “Sinergi Media untuk Sawit Berkelanjutan,” Jakarta (2/3) yang diselenggarakan sawitsetara.co.
Ketimpangan tidak berhenti pada legalitas lahan, tetapi merembet ke urusan dapur produksi. Total produksi hampir mencapai 50 juta ton, tapi kontrbusi petani rakyat masih tergolong kerdil.
Masalahnya klasiknya seperti kesenjangan produktivitas yang menganga, akibat sulitnya akses terhadapi bibit unggul, pelatihan budidaya, dan lainnya.
“Akses Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), SDM unggul, bagi negara kepada rakyat itu wajib, itu amanat konstitusi. Konstitusi dasarnya sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya
Rino menjelaskan, “Andaikan produksi naik, maka pendapatan naik, kesejahteraan juga naik. Itu matematikanya. Beruntung di sini ada orang-orang penting, mohon agar PSR terus diringankan, agar PSR diberikan akses seluas-luasnya kepada petani. Bayangkan tanamannya sudah berusia 46 tahun.”
Menurut Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembanngan Program dan Layanan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan Nugroho Adi Wibowo, tantangan klasik masih membayangi sawit, karena menjaga taji minyak sawit mentah di pasar global saat harganya mulai “balapan” dengan minyak nabati lainnya.
Data Bloomberg menunjukkan anomali pasar yang patut diwaspadai. Harga minyak kedelai (soybean oil), yang biasanya lebih mahal, sempat menyentuh angka yang lebih rendah dibandingkan CPO pada pertengahan 2025.
Persoalan daya saing bukan satu-satunya kerikil dalam sepatu BPDP. Konsumsi domestik memang menjadi penyelamat posisi tawar Indonesia melalui program mandatori biodiesel.
Namun, ‘benteng’ ini memakan biaya yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, selisih harga antara biodiesel dan solar semakin lebar, berkisar antara Rp5.000-Rp6.000 per liter. Kebutuhan dana untuk insentif biodiesel cukup besar.
Akibatnya, porsi dana yang tersedot untuk insentif biodiesel membengkak hingga Rp47 triliun. Sementara itu, angka ini jauh melampaui total dana yang berhasil dihimpun BPDP sepanjang tahun 2025 mencapai Rp31,5 triliun.
Ketimpangan ini menjadi sinyal merah bagi keberlanjutan pendanaan program lainnya, jika tidak dikelola dengan presisi. “Dana tersebut digunakan untuk program-program kelapa sawit berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi hulu, pemerintah janji menyejahterakan pekebun rakyat terbentur realitas produktivitas yang rendah. Meski menguasai 41% luas lahan sawit nasional, kontribusi produksi dari kebun rakyat belum optimal.
“Angka produktivitas mereka masih tertahan di kisaran 3,6 ton/ha, bahkan di bawahnya,” ungkapnya.
BPDP mengakui bahwa program PSR belum mencapai target ideal. Pada 2025, realisasi peremajaan hanya menyentuh 43.590 ha. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan lembaga ada pada para petani.
Menatap tahun 2026 lanjutnya, di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, akan tetap fokus pada hilirisasi perkebunan kian dipertajam.
Sebuah divisi khusus hilirisasi telah dibentuk untuk memastikan petani rakyat tidak hanya menjual tandan buah segar, tapi juga terlibat dalam rantai nilai yang lebih tinggi.
“Secara umum, BPDP memiliki tiga tugas besar yaitu meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat, mendorong hilirisasi, serta mendukung riset dan promosi sawit berkelanjutan,” ungkapnya.
Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih menegaskan, Kementan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas lahan petani melalui program PSR dan program lainnya.
Selain itu, peran kemitraan antara perusahaan dan pekebun rakyat sangat dibutuhkan karena total 16 juta ha kebun sawit, 37% merupakan perkebunan rakyat.
Sabrina Yuniawati
