Jakarta, Agrina-online.com – Transformasi sistem agroindustri nasional tidak hanya mengandalkan melimpahnya sumber daya alam.
Namun memerlukan penguatan ekosistem kelembagaan yang menyinergikan penelitian, pasar, dan perlindungan negara.
Gagasan strategi ini mengemuka dalam diskusi bedah buku karya Prof. Bungaran Saragih bertajuk “Sistem Agroindustri Nasional untuk Negara Tropis Kepulauan: Dari Anugerah Alam Menuju Kemampuan dan Transformasi Bangsa”.
Menteri Pertanian periode 2000–2004, Prof.Dr.Ir. Bungaran Saragih menegaskan bahwa memiliki sumber daya alam yang melimpah sangat berbeda dengan kemampuan pengelolaannya.
Bungaran menawarkan pendekatan sistem agroindustri nasional sebagai salah satu landasan utama untuk mengubah anugerah kekayaan hayati Indonesia menjadi kemampuan strategi bangsa, perusahaan, dan masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan dalam acara bedah buku seri kedua karyanya yang berlangsung di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Senin (9/11).
Menurut Bungaran, buku tersebut lahir dari kegelisahan panjangnya melihat paradoks pembangunan ekonomi di tanah air.
Meskipun produksi pertanian dapat meningkat dan ekspor terus meningkat, posisi petani tawar seringkali tetap lemah, penguasaan teknologi tertinggal, serta nilai tambah ekonomi hanya terlihat pada segelintir pihak.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Ia memaparkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sekitar 12,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun di sisi lain, sektor ini harus menopang sekitar 28,2% penduduk yang bekerja di Indonesia.
“Perbandingan ini menampilkan besarnya tantangan produktivitas dan kesejahteraan. Begitu banyak rakyat menggantungkan pekerjaan pada kegiatan yang nilai tambah rata-rata per pekerjanya masih rendah,” ujarnya.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, Bungaran menilai strategi pembangunan tidak bisa berjalan terpisah antara sektor hulu dan hilir.
Ia mencontohkan, peningkatan hasil tangkapan di wilayah perikanan akan memberikan manfaat yang terbatas jika tidak diimbangi dengan ketersediaan listrik, gudang pendingin ( cold storage ), hingga kepastian jadwal pengangkutan.
“Inilah alasan ekonomi sebagai pendekatan sistem. Memperbaiki hubungan antarkegiatan dapat meningkatkan hasil dari seluruh investasi. Jika pasokan, mutu, listrik, penyimpanan, jadwal angkutan, pembiayaan, dan pasar dibangun secara selaras, setiap investasi akan menjadi lebih bermanfaat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bungaran menonjolkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat aspek logistik sangat menentukan daya saing.
Hasil panen atau tangkapan laut yang hilang mutu sebelum mencapai pasar akan langsung jatuh nilai jualnya.
Oleh karena itu, pembangunan sentra produksi di daerah wajib terhubung dengan industri pengolahan dan jaringan transportasi antarpulau.
Selain aspek ekonomi, ia juga menekankan pentingnya keinginan lingkungan serta hubungan erat antara sistem agroindustri dengan pelestarian negara.
Ketika jalur perdagangan global terganggu, harga energi melonjak atau pada saat bencana alam melanda, ketangguhan sistem pangan dan agroindustri menjadi penentu keberlangsungan kehidupan rakyat.
“Sistem agroindustri yang produktif memperkuat basis ekonomi. Sistem yang memperluas peluang dan memperkuat kohesi sosial,” ungkapnya.
Bungaran menambahkan, “Sementara sistem yang tangguh meningkatkan kemampuan dalam menangani gangguan dan memulihkan keadaan. Kemandirian berarti membangun kemampuan untuk membuat pilihan dan mengelola kemandirian.”
Dalam kesempatan tersebut, Bungaran juga meminta para pengajar dan peserta diskusi untuk menguji serta mengkritisi pemikirannya secara tajam dan terbuka.
Ia berharap koreksi dan masukan lintas disiplin ilmu dapat menyempurnakan konsep pembangunan agroindustri nasional agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk menuju visi Indonesia 2045.
Sementara itu, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI, Walikota Jenderal TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, menyoroti tantangan terbesar Indonesia menyongsong 2045 bukanlah kelangkaan sumber daya alam atau ketiadaan ide besar.
Namun, kemampuan dalam mengorganisasikan keduanya dalam satu ekosistem yang tangguh.
“Dari kacamata strategi perlindungan modern, hal ini beriringan dengan konsep kapasitas nasional . Kekuatan pertahanan di abad ke-21 tidak cukup hanya diukur dari kuantitas dan modernitas alutsista semata, tetapi harus ditopang oleh kapasitas nasional yang solid untuk menghadapi ancaman militer, non-militer, maupun hibrida,” terangnya.
Menurut Oktaheroe, spektrum ancaman global telah bergeser ke arah perang ekonomi, krisis pangan, kelangkaan energi, hingga interupsi rantai pasok farmasi.
Oleh karena itu, ketahanan pangan, kemandirian farmasi, dan kecerahan energi menjadi lapis pertahanan nirmiliter yang paling vital bagi kedaulatan bangsa.
Untuk membenahi sistem tersebut, ia menekankan pentingnya membedakan antara organisasi (wadah fisik atau struktur formal) dan institusi (aturan main dan sistem insentif).
Pembentukan badan atau satuan tugas baru tidak akan menyelesaikan masalah mendasar apabila kultur dan aturan mainnya masih menggunakan pola lama.
Dalam doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) modern, ia menawarkan sinergi tiga pilar utama yaitu pertama, Riset dan Ilmu Pengetahuan.
Berperan sebagai infrastruktur kemampuan yang tidak boleh dilindungi oleh akademi “menara gading”, melainkan fokus memecahkan masalah nyata di sektor pangan dan farmasi.
Kedua, Pasar dan Industri. Korporasi besar wajib menjadi jangkar ( jangkar ) yang mengintegrasikan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM ke dalam rantai pasok yang adil.
Ketiga, Pertahanan Negara. Bertindak sebagai payung keamanan yang menjamin keamanan hayati ( biosecurity ), mengamankan jalur logistik maritim antarpulau, serta mendukung pembiayaan industri berbasis ekosistem ( pembiayaan berbasis ekosistem ).
Selain itu, Unhan RI juga memfokuskan pusat penelitian strategisnya pada pengembangan teknologi agribisnis kepulauan serta kemandirian bahan baku obat dan vaksin.
“Menuju Indonesia Emas 2045, kita tidak boleh lagi bekerja di sekat-sekat egosektoral. Kita harus menyinergikan riset, pasar, dan pertahanan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri,” tegasnya.
Senada dengan penguatan ekosistem tersebut, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, menilai bahwa pemikiran kelembagaan ini memberikan perspektif penting bagi tata hubungan antara negara, pasar, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pemikiran ini tidak hanya memberikan arah bagi transformasi agroindustri Indonesia saja, tetapi juga menawarkan perspektif yang sangat berharga dalam membangun kemajuan bangsa secara keseluruhan,” ungkap Eugenia.
Eugenia menambahkan, “Sedangkan sisi persaingan usaha, hal ini menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat bukanlah tujuan akhir semata, melainkan instrumen untuk mendorong kemajuan bersama.”
Melalui kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan kebijakan top-down dan inisiatif bottom-up , sinergi kelembagaan antara akademisi dunia, pelaku pasar, dan sektor pertahanan diharapkan mampu mengubah anugerah kekayaan alam Indonesia menjadi kekuatan strategi ekonomi pada tahun 2045.
Sabrina Yuniawati
