Bontang, Agrina-online.com. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto mengatakan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan dan optimalisasi pendistribusian pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Pak Presiden Prabowo sangat konsen menyejahterakan petani, terbukti dengan penambahan alokasi pupuk subsidi yang signifikan. Berkat kebijakan ini, stok beras nasional kini menjadi yang tertinggi dalam sejarah, dan PKT berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan tersebut ,perlu kita apresiasi itu” ungkapnya saat mendampingi Komisi IV DPR RI meninjau Pabrik Pupuk Kaltim (PKT) di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (12/08).
Data Pupuk Indonesia mencatat, hingga 10 Agustus 2025, penyaluran pupuk bersubsidi nasional telah mencapai 4,54 juta ton atau 47,5% dari total alokasi. Di Kalimantan Timur, distribusi mencapai 15.795 ton atau sekitar 45%. NFA menilai capaian ini harus terus digenjot, terutama di wilayah sentra produksi pangan.
“Kalau dilihat, 47,5% secara nasional memang merupakan sinyal positif, tapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani tepat waktu dan tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyaluran di lapangan, terutama di wilayah sentra produksi pangan.”tandasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Kaltim ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan perikanan, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi pupuk bagi petani dan pembudi daya ikan.
Komisi IV ingin memastikan bahwa program pupuk bersubsidi berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam agenda ini, sejumlah persoalan diidentifikasi untuk bahan evaluasi, termasuk efektivitas distribusi, kendala faktual di lapangan, serta kesiapan kelompok tani, pokdakan, dan koperasi sebagai pengecer resmi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, terutama terkait pupuk bersubsidi, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan pembudi daya ikan. Tantangan yang ada di lapangan harus direspons dengan kebijakan yang adaptif agar program ini tepat sasaran,” ujar Panggah.
Panggah mencontohkan, petani yang ingin mendapatkan pupuk tidak akan dibebani persyaratan yang berbelit-belit. “Perlu langkah debirokratisasi agar petani lebih mudah mengakses kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,” tegas Panggah.
Direktur Utama PKT, Gusrizal, memaparkan kapasitas besar yang dimiliki PKT sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Group dalam memproduksi urea, NPK, hingga pupuk hayati. Ia juga menekankan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi.
Selain itu, PKT tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pengembangan pabrik di Papua Barat, pembangunan fasilitas soda ash sebagai substitusi impor, hingga proyek bioenergi B40.
Tahun ini, PKT mendapatkan penugasan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sebanyak 1.139.021 ton urea, 370.742 ton NPK Phonska, dan 147.798 ton NPK Kakao dari total alokasi pupuk subsidi nasional sebesar 9,55 juta ton.
“Dengan kapasitas produksi 3,43 juta ton urea dan 300 ribu ton NPK per tahun, kami yakin mampu memenuhi kebutuhan petani, baik subsidi maupun non-subsidi,” jelas Gusrizal.
Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI bahwa kami mendorong perubahan skema subsidi dari cost plus menjadi market to market agar harga pupuk lebih kompetitif dan investasi industri makin menarik.
“Revitalisasi pabrik lama juga jadi fokus kami, seiring rencana pembangunan pabrik amonia-urea di Papua Barat, soda ash sebagai substitusi impor, dan proyek bioenergi B40 yang memerlukan dukungan pendanaan,” paparnya.
Sabrina Yuniawati
