Jakarta, Agrina-online.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, setiap anggaran dikelola secara bertanggung jawab, serta setiap pelayanan memberikan manfaat nyata bagi peternak dan masyarakat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mengatakan penguatan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan peternakan berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, seluruh jajaran Kementan terus membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Mentan Amran menegaskan tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan, korupsi, maupun permainan anggaran karena setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan manfaatnya sebesar-besarnya kepada petani dan peternak.
“Kami terus memperkuat tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas di seluruh unit kerja. Komitmen kami adalah memastikan setiap program dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan peternak,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7).
Menurut Agung, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk membangun organisasi yang semakin profesional, adaptif, dan akuntabel.
Di saat yang sama, berbagai program strategis tetap dipercepat, mulai dari peningkatan produktivitas ternak, penyediaan bibit unggul, penguatan kesehatan hewan, pengembangan hijauan pakan, hingga investasi dan hilirisasi peternakan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Karena itu, kami terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar tata kelola organisasi semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas, dan pembangunan peternakan serta kesehatan hewan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, memastikan seluruh fungsi administrasi, dukungan teknis, pengelolaan program, serta koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah tetap berjalan optimal.
“Seluruh layanan administrasi, dukungan teknis, pengelolaan program, serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis di berbagai daerah terus berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Kami berkomitmen memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat dan peternak tetap berlangsung secara optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan peternakan tidak terganggu,” ujarnya.
Bagi Kementerian Pertanian, integritas diwujudkan melalui pelayanan yang berkualitas dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, berbagai program peningkatan produksi ternak, kesehatan hewan, penyediaan bibit unggul, pengembangan pakan, investasi, dan hilirisasi peternakan terus dijalankan secara konsisten untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak.
Windi Listianingsih
