Bali, Agrina-online.com. Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks menjelang 2027. Ancaman penurunan produksi akibat El Niño, tuntutan keberlanjutan pasar internasional, hingga ketidakpastian regulasi menuntut pelaku industri memperkuat kapasitas dan penguasaan terhadap berbagai isu strategis. Dinamika tersebut menjadi perhatian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, dalam pembukaan 22nd Indonesia Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11).
Eddy menegaskan, keberhasilan industri sawit Indonesia di tengah perubahan tatanan perdagangan dunia sangat bergantung pada penguasaan tiga bidang krusial, yakni dinamika perdagangan global, tata kelola industri yang cerdas, serta kebijakan bahan bakar nabati (BBN). Ketiganya harus dipahami secara mendalam oleh pelaku usaha agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing sekaligus mengamankan kepentingan nasional.
“Dalam era tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, keberhasilan kita bergantung pada penguasaan tiga bidang krusial: dinamika perdagangan global, keharusan tata kelola yang cerdas, dan mesin penggerak yang kuat dari kebijakan bahan bakar nabati kita,” ujar Eddy.
Ketiga bidang tersebut, ulasnya, saling berkaitan dan menentukan posisi Indonesia dalam menghadapi fragmentasi perdagangan dunia. Penguasaan isu perdagangan global diperlukan agar pelaku industri mampu membaca perubahan akses pasar dan persyaratan dagang. Sementara itu, tata kelola yang kuat menjadi modal untuk menghadapi tuntutan keberlanjutan. Di sisi lain, konsistensi kebijakan biodiesel diperlukan untuk menjaga kepastian pasar domestik.
Pada bidang pertama, Eddy menyoroti pentingnya memahami perkembangan perjanjian perdagangan internasional, khususnya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
IEU-CEPA membuka peluang bagi produk Indonesia untuk memperluas penetrasi ke pasar Uni Eropa. Namun, peluang tersebut datang bersamaan dengan tuntutan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan perdagangan, termasuk EUDR yang mengatur produk terkait deforestasi.
Eddy mengingatkan, terbukanya akses pasar tidak otomatis menjamin produk sawit Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut. Industri harus memiliki strategi, kesiapan memenuhi persyaratan, serta kemampuan membuktikan bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar yang ditetapkan.
“Kita tidak bisa hanya mengagumi jalan terbuka tersebut; kita harus siap untuk melaluinya—dengan strategi, kepatuhan, dan kesiapan membuktikan nilai kita,” tegasnya.
Artinya, penguasaan terhadap regulasi perdagangan internasional perlu menjadi bagian dari kompetensi pelaku industri. Pemahaman mengenai persyaratan pasar, ketertelusuran produk, hingga diplomasi perdagangan akan menentukan kemampuan Indonesia mempertahankan akses pasar dan memperjuangkan kepentingannya.
Pada bidang kedua, ia menekankan pentingnya membangun tata kelola industri yang mampu menjawab tantangan standar keberlanjutan global. Menurut Eddy, Indonesia perlu memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar memiliki posisi yang semakin diperhitungkan di tingkat internasional. GAPKI memandang ISPO perlu dikembangkan menjadi standar yang diakui secara global, bukan berhenti sebagai instrumen sertifikasi untuk memenuhi kewajiban domestik.
“Ke dalam, kita menjadikan ISPO bukan sekadar lencana, melainkan standar emas global—sebuah wujud kedaulatan dan kebanggaan. Ke luar, kita menjadi advokat dan diplomat yang gigih, serta menjadikan petani swadaya sebagai garda terdepan dari kisah sukses bangsa kita,” paparnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa penguasaan tata kelola juga mencakup kemampuan memperjuangkan kepentingan industri melalui diplomasi dan komunikasi berbasis data. Indonesia perlu mampu menjelaskan praktik pengelolaan perkebunannya, memperkuat bukti kepatuhan, serta melibatkan petani swadaya dalam agenda keberlanjutan.
Kepastian Kebijakan B50 Menjadi Kunci
Bidang ketiga yang mendapat perhatian Eddy adalah kebijakan biodiesel. Terutama, implementasi B50 yang telah menjadi salah satu penopang permintaan minyak sawit domestik.
Kebijakan B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Pada Agustus 2026, distribusinya telah mencapai sekitar 75%–80% secara nasional. Eddy menyampaikan, kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun di tahun ini, menyerap 40 juta ton CPO untuk kebutuhan biodiesel, serta mendukung 2,1 juta lapangan pekerjaan.
Eddy menilai, B50 telah memberikan fondasi permintaan domestik yang kuat bagi industri sawit. Namun, keberlanjutan manfaatnya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi.
“Mandat B50 telah menciptakan fondasi permintaan domestik yang kokoh, memangkas emisi, dan menjadi penyelamat bagi para petani kita. Namun, keberhasilan ini sangatlah rentan,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga keselarasan kebijakan antarkementerian dan menghindari perubahan regulasi yang mendadak. Industri membutuhkan lingkungan usaha yang stabil dan dapat diprediksi agar dapat menyusun perencanaan produksi, investasi, dan perdagangan dalam jangka panjang.
“Kita membutuhkan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi. Kita tidak akan bisa menjadi pemain global yang lincah jika di dalam negeri kita harus menavigasi labirin regulasi yang tidak pasti,” ungkapnya.
Ancaman Produksi dan Tantangan Produktivitas
Pentingnya penguasaan ketiga bidang tersebut semakin relevan jika melihat kondisi aktual industri sawit nasional. Eddy mengungkapkan, hingga September 2026, industri sawit masih menunjukkan kinerja positif, tetapi menghadapi sejumlah tekanan yang berpotensi memengaruhi produksi tahun depan.
GAPKI memperkirakan, fenomena El Niño dapat menurunkan produksi hingga 3 juta ton, dengan dampak terbesar diperkirakan terjadi pada 2027. Kekeringan juga berpotensi memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dapat merusak tanaman serta mengganggu produktivitas perkebunan dalam beberapa tahun berikutnya.
Selain faktor iklim, kemampuan petani dalam mempertahankan produktivitas juga menjadi perhatian. Eddy menyebutkan, sebagian petani terpaksa menunda pemupukan akibat keterbatasan ekonomi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas, terutama pada perkebunan rakyat.
Di sisi lain, perkebunan yang telah memasuki usia tua membutuhkan peremajaan. GAPKI mendorong gerakan nasional peremajaan kelapa sawit atau replanting, termasuk untuk mempercepat peningkatan produktivitas perkebunan petani swadaya.
“Kita tidak bisa menggerakkan masa depan dengan mesin dari masa lalu,” tegas Eddy. Ia menekankan perlunya pembaruan kebun sebagai fondasi peningkatan produktivitas jangka panjang.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, kinerja industri sawit nasional hingga September 2026 masih menunjukkan pertumbuhan. Produksi mencapai 47 juta ton atau meningkat 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor minyak sawit, minyak inti sawit (palm kernel oil), dan oleokimia mencapai lebih dari 27,3 juta ton, tumbuh 9,6%, dengan nilai devisa sebesar US$32,3 miliar. Sementara itu, konsumsi domestik tercatat 18,8 juta ton.
Meski demikian, Eddy mengingatkan bahwa sedikit perlambatan kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Mengusung tema Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience, IPOC 2026 diharapkan menjadi ruang bagi pelaku industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan internasional untuk memperdalam pemahaman terhadap perubahan pasar serta merumuskan strategi menghadapi tantangan 2027.
Windi Listianingsih
