Tangerang, Agrina-online.com – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyelenggarakan HKTI Agribusiness Partnership Forum 2026 di Business Program Area Indogritech, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan.
Forum ini menjadi ruang pertemuan bagi pemerintah, perbankan, BUMN pangan, investor, akademisi, serta kelembagaan ekonomi petani.
Membahas tentang penguatan kolaborasi dan percepatan transformasi sektor pertanian nasional melalui investasi, pembiayaan, serta pengembangan rantai nilai agribisnis.
Kegiatan yang dipandu Akhmad Fathoni mendapat antusiasme dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), mahasiswa UIN Jakarta, kader HKTI, hingga petani dari Pontang, Kabupaten Serang.
Sekretaris Jenderal DPN HKTI, H. Abdul Kadir Karding, SP, M.Si., menegaskan, capaian swasembada pangan harus dijaga keinginannya sekaligus mencakup berbagai strategi komoditas lainnya.
Menurut Abdul, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari peningkatan angka produksi, tetapi juga harus mampu menjamin ketahanan dan kelangsungan pangan nasional.
“Jika kita masih bergantung pada impor beras, sementara negara-negara sumber impor kita sedang berkonflik. Pangan adalah nenek nenek moyang leluhur bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima AGRINA, Sabtu (7/11).
Mengangkat tema “Memperkuat Kemitraan dan Investasi Agribisnis untuk Mendorong Daya Saing dan Swasembada Pangan Indonesia”,
Abdul menjelaskan bahwa pembangunan pertanian perlu ditopang empat elemen utama yang saling berkaitan, yakni swasembada sebagai tujuan, daya saing sebagai syarat, investasi agribisnis sebagai mesin penggerak, serta kemitraan sebagai jalan untuk mencapainya.
“Swasembada yang tidak berdaya saing akan mahal bagi konsumen, mahal bagi anggaran negara, dan tidak menyejahterakan petani. Oleh karena itu, swasembada yang kokoh adalah swasembada yang efisien, berkualitas, serta mampu bersaing di pasar domestik maupun global,” tegasnya.
Selanjutnya Abdul, pentingnya memastikan efisiensi rantai pasok sekaligus keterlibatan aktif kelembagaan petani dalam setiap investasi yang dikembangkan di daerah. “Investasi yang menyingkirkan petani akan rapuh; investasi yang mencakup petani akan bertahan,” tutupnya.
Abdul menambahkan, “HKTI hadir sebagai jembatan yang menyatukan petani, investor, dan pasar melalui model kemitraan pentahelix serta kerja nyata yang fokus pada penyelesaian permasalahan di tingkat petani.”
Sektor perbankan, Farina selaku Senior Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmen perbankan dalam mendukung Tiga Pilar Pertumbuhan Agribisnis, yang meliputi investasi, pembiayaan, dan pengembangan usaha.
Penyerap KUR pertanian terbesar dengan kontribusi mencapai 81,22% dari total penyaluran KUR pertanian nasional.
BRI mendorong petani memanfaatkan fasilitas permodalan sesuai siklus usaha serta bergabung dalam klaster binaan untuk memperkuat kapasitas usaha dan membangun rekam jejak keuangan yang baik.
Sementara itu, Agustinus Budi S., SP, MP, selaku Vice President Research PT Sang Hyang Seri (Persero), memaparkan langkah-langkah rekonstruksi fundamental bisnis serta peta jalan transformasi Tropical Precision Genetics.
Dalam upaya memperkuat kemandirian benih nasional, SHS merencanakan reaktivasi 33 Unit Produksi Benih (UPB) di seluruh Indonesia. “Kemandirian benih dibangun melalui kemitraan, mulai dari bentangan penakar,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh mitra penakar, mulai dari kepastian penyerapan hasil ( offtake ), pendampingan agronomi, hingga sistem pembayaran One Day Payment .
Menutup rangkaian pemaparan, Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian, Dr. Drh. Purwanta, M.Kes., menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat fasilitasi pembiayaan pertanian agar semakin mudah diakses dan tepat sasaran.
Hingga November 2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian telah mencapai Rp104,03 triliun, dengan sektor pertanian secara konsisten menjadi salah satu penyerap terbesar pembiayaan produktif nasional.
“Model loop tertutup yang menggambarkan petani, kelembagaan ekonomi petani, offtaker, lembaga pembiayaan, dan pemerintah dalam satu rantai pasok dan rantai nilai yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” terangnya.
Selain KUR, Kementerian Pertanian juga mengoptimalkan fasilitas Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bersubsidi dengan plafon hingga Rp2 miliar serta memberikan perlindungan usaha tani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
HKTI bersama seluruh pemangku kepentingan berharap membangun kemitraan agribisnis yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar berhenti di forum diskusi dan seremoni.
Berbagai skema kerja sama, seperti contract farming, kemitraan berbasis close loop, hingga pengolahan hasil pertanian bersama, dalam memperkuat ekosistem agribisnis nasional.
Sabrina Yuniawati
