Jakarta, Agrina-online.com – Industri kelapa sawit nasional dituntut untuk melipatgandakan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
Tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan baru, peningkatan produktivitas kebun yang ada serta penyederhanaan persyaratan sertifikasi yang diukur menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.
Dalam sebuah forum diskusi perkebunan, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusinnes Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung memaparkan, kebutuhan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) khusus untuk konsumsi dalam negeri pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 43-45 juta ton.
Jika Indonesia ingin mempertahankan porsi ekspor sebesar 50%, lanjutnya, maka total produksi CPO nasional harus menembus angka minimal 80 juta ton, naik hampir dua kali lipat dari produksi saat ini yang berada di kisaran 56 juta ton.
Tungkot menegaskan bahwa industri sawit Indonesia saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 13,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari hulu ke hilir.
Tidak hanya itu, sawit merupakan penyumbang nilai ekonomi dan penghematan devisa biodiesel sebesar 45 miliar dolar AS atau sekitar Rp800 triliun. Namun, Tungkot menilai pemanfaatan potensi industri baru ini mencapai 30%.
Tungkot menjelaskan, untuk mencapai target 80 juta ton CPO pada tahun 2045, perlu adanya perubahan strategi dari yang selama ini terlalu fokus pada Peremajaan Sawit Rakyat (replanting).
Menurutnya, porsi tanaman yang diremajakan secara ideal hanya berkisar 4%/tahun atau sekitar 14-16% dari total populasi kebun.
“Sebanyak 84% lainnya adalah kebun eksisting yang selama ini kurang dioptimalkan. Jika dari kebun eksisting ini saja kita bisa menaikkan produktivitas sebesar 1 ton/ha/tahun melalui perbaikan praktik budidaya (Good Agricultural Practices), sudah mendapatkan tambahan produksi sekitar 14 juta ton di luar program replanting,” katanya di acara diskusi Forwatan, Rabu (18/11).
Saat ini, rata-rata produktivitas sawit nasional masih tertahan di angka 3,78 ton/ha, dengan perkebunan rakyat berada di level 3,18 ton/ha.
Angka ini dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar, dibandingkan dengan standar praktik terbaik (best practice) di sektor korporasi.
Sementara itu, kinerja ekspor kelapa sawit nasional mencatat tren positif hingga Juli 2026 dengan devisa mencapai U$23,2 miliar atau setara Rp403 triliun.
Capaian ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar U$20,9 miliar, sekaligus menumbuhkan optimisme industri untuk melampaui rekor ekspor tahun 2022 yang menyentuh Rp607 triliun.
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Aziz Hidayat menyampaikan, hingga Juli 2026, produksi sawit nasional juga naik sebesar 2,2 juta ton, dari 33,4 juta ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi 35,6 juta ton.
Sementara itu, konsumsi domestik turut meningkat dari 14,3 juta ton menjadi 15,2 juta ton seiring implementasi program mandatori biodiesel B50.
“Baru sampai bulan Juli sudah mendapatkan devisa Rp403 triliun. Masih ada lima bulan ke depan, mudah-mudahan nanti bisa memecahkan rekor tahun 2022 yang mencapai Rp607 triliun,” ujarnya.
Nilai ekspor menguat, namun Aziz menyoroti bahwa tren produktivitas sawit dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan.
Di sisi lain, kebutuhan pasokan dalam negeri terus meningkat akibat kenaikan mandatori biodiesel dari B40 ke B50.
Mendorong peningkatan produktivitas, Azis menekankan pentingnya penerapan Good Agricultural Practice (GAP), mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat, tata kelola lahan mineral maupun gambut sesuai standar.
GAPKI juga mendorong program PSR melalui jalur kemitraan antara perusahaan dan kelembagaan pekebun.
Azis mencontohkan, keberhasilan kemitraan di perkebunan sawit seluas 38.305 ha dengan dukungan pembiayaan mencapai Rp2,86 triliun.
Selain itu, penggunaan benih unggul dan pendamping budidaya yang tepat, produktivitas kebun Mitra melonjak dari 15-20 ton/ha menjadi 30ton/ha.
“Dalam kemitraan ini, pendapatan petani meningkatkan signifikan dari Rp1 juta-Rp1,5 juta menjadi sekitar Rp5 juta/bulan,” rincinya.
Di tempat sama, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi tantangan global dan ketidakpastian iklim pada sektor kelapa sawit adalah penguatan GAP, perbaikan produktivitas, serta kolaborasi melalui kemitraan yang erat antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
Menurut Mula Putra, Ketua Kelompok Pemberdayaan dan Kelembagaan Kelapa Sawit, Ditjenbun mengatakan, Kementan memiliki visi jangka panjang agar produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) dapat mencapai 30–40 ton/ha dengan rendemen 25–27%.
Pemerintah meyakini target ini hanya dapat tercapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, korporasi swasta/negara, dan para petani melalui pola kemitraan (partnership).
“Kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat pasti akan mencerminkan naiknya produktivitas melalui peningkatan GAP yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, produktivitas nasional dapat dinaikkan secara konsisten, hal ini akan memberikan dampak eksponensial yang besar bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri termasuk program energi hijau seperti B40 hingga B50 serta menjaga eksistensi ekspor sawit Indonesia di kancah global.
Dalam pemaparannya, Mula menyoroti adanya anomali di sektor kelapa sawit saat ini. Meskipun produktivitas agregat nasional tercatat melandai di angka 3,4 ton, tren produksi secara keseluruhan justru menunjukkan kenaikan.
Di sisi lain, tantangan besar di masa depan juga datang dari berbagai faktor eksternal, mulai dari tekanan pasar ekspor yang terus berlanjut hingga potensi dampak lanjutan dari fenomena El Nino.
Berdasarkan analisis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), jika peremajaan kebun tidak dilakukan secara masif, posisi Indonesia sebagai produsen terancam mengalami penurunan.
Mengingat lahan rakyat menguasai sekitar 41% dari total komposisi kebun sawit, pemerintah menilai petani tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri.
Sementara itu, terkait fitnah yang selalu menyasar kebun sawit seperti kebakaran, kebanjiran bahkan longsor.
Hal ini dipertegas, Guru Besar Ilmu Tanah IPB University, Budi Mulyanto menyampaikan berbagai stigma negatif yang sering ditujukan kepada komoditas kelapa sawit, mulai dari tudingan pemicu pemanasan global hingga penyebab bencana banjir.
Berdasarkan kajian ilmu tanah dan ekosistem, Budi menegaskan, kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat efisien dalam menyerap emisi karbon dan beradaptasi secara optimal dengan kondisi alam Indonesia.
Budi mengajak masyarakat, termasuk kalangan media, untuk melihat persoalan sawit dengan kacamata sains dan rasa optimisme.
Menurut Budi, Indonesia memiliki anugerah geografis sebagai wilayah kepulauan tropis basah dengan curah hujan di atas 3.000 milimeter/ tahun dan bulan kering yang singkat, sehingga menjadi “rumah istimewa” bagi pertumbuhan sawit dari Sumatera hingga Papua.
Budi berpendapat keras bahwa perkebunan sawit merusak ekosistem dan memicu pemanasan global.
Secara ilmiah, kelapa sawit adalah tumbuhan yang sangat efisien dalam melakukan proses fotosintesis—menyerap karbon dioksida (CO2) dan udara untuk diubah menjadi energi serta menghasilkan oksigen.
“Kalau sawit termasuk penyebab pemanasan global, itu salah besar. Kebun sawit adalah mesin besar untuk melakukan reaksi fotosintesis dan menyerap CO2. Sepanjang siklus hidup selama 25 tahun hingga masa peremajaan (penanaman kembali), kebun sawit berstatus sebagai net sink (penyerap karbon bersih),” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa tidak ada limbah dari industri kelapa sawit yang terbuang percuma.
Seluruh bagian tanaman, mulai dari buah, cangkang, sabut, tandan kosong, pelepah, daun, batang, hingga limbah cair kelapa sawit (POME), memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah menjadi sumber energi terbarukan.
Sabrina Yuniawati







