Jakarta, Agrina-online.com – Sebanyak 50 organisasi masyarakat sipil dari 8 simpul wilayah di Indonesia berkolaborasi melalui pembentukan Civil Society Organizations Working Group (CSO WG). Hal ini untuk memperkuat peran masyarakat dalam aksi iklim yang responsif gender.
Inisiatif yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dengan dukungan Uni Eropa ini ditujukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
Urgensi penguatan aksi iklim tercermin dari kondisi Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat karakteristik geografis dan klimatologisnya.
Dokumen RAN GPI mencatat sebanyak 4.940 kejadian bencana hidrometeorologis pada tahun 2023, meningkat 28% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dampak bencana dan perubahan iklim dapat dirasakan secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, perlindungan, serta ruang pengambilan keputusan.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih tekanan pentingnya memperkuat keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam upaya penanganan perubahan iklim, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
“Perubahan iklim membawa dampak yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima AGRINA (16/11).
Amurwani menambahkan, sejalan dengan tujuan RAN GPI 2024–2030, kami mendukung terciptanya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil agar pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas dapat menjadi bagian dari upaya penanganan perubahan iklim.
“Kami berharap pembentukan Pokja CSO ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat kontribusi bersama dalam aksi iklim di Indonesia,” ujarnya.
RAN GPI 2024–2030 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam agenda penanganan perubahan iklim.
Kerangka ini menempatkan perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya tidak hanya sebagai kelompok terdampak, tetapi juga sebagai pelaku penting dalam aksi iklim.
Implementasinya mencakup upaya adaptasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Dukungan Uni Eropa terhadap inisiatif ini merupakan bagian dari kemitraan dengan Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui strategi Global Gateway, Uni Eropa mendukung pemberdayaan kemitraan di berbagai bidang, termasuk aksi iklim, ketahanan iklim, dan pembangunan hijau.
Dalam upaya tersebut, keterlibatan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan aksi iklim juga mempertimbangkan pengalaman serta kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
Pembentukan CSO WG dikembangkan melalui pendekatan co-construction , yang memberikan ruang bagi organisasi sipil masyarakat untuk ikut merumuskan mandat, struktur, dan arah kerja jaringan tersebut.
Melalui 8 simpul wilayah, CSO WG diharapkan dapat menghubungkan pengalaman dan praktik baik di tingkat komunitas dengan proses kebijakan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi dan pertukaran pengetahuan antar organisasi.
Dalam 6–12 bulan ke depan, CSO WG akan memulai pelaksanaan agenda kerja melalui aktivasi jejaring di 8 wilayah, konsolidasi praktik baik dan bukti kerja organisasi sipil, serta memetakan isu-isu prioritas terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Hasil dari proses ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi, mengembangkan produk pengetahuan, dan membangun kebijakan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait.
KemenPPPA mengajak pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan internasional untuk menjadikan CSO WG sebagai mitra strategis.
Kemitraan ini diharapkan membantu perencanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas aksi iklim yang responsif gender.
KemenPPPA akan terus mengawal pelaksanaannya dan mendorong pendampingan teknis serta penguatan kapasitas bagi organisasi sipil secara masyarakat berkelanjutan. Adapun CSO WG akan tetap menjadi wadah yang dimiliki dan digerakkan bersama oleh anggotanya.
Sabrina Yuniawati







