Depok, Agrina-online.com. Pemerintah dan pelaku industri sawit mendorong pelaku usaha kecil, mikro, dan koperasi (UKMK) tak lagi melihat sawit sebatas minyak goreng. Sebab, komoditas strategis nasional ini memiliki ratusan produk turunan bernilai tambah yang bisa digarap sektor UKMK.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), R. Azis Hidayat menekankan bahwa peluang usaha UKMK terbuka lebar di sektor hilir. “Menurut data Kementerian Perindustrian ada 208 produk hilir sawit. Termasuk sabun, pembersih lantai, kosmetik, oleokimia, sampai produk pangan. Ini peluang bagi UKMK,” ujarnya.
Azis memaparkan konsep 5F (Food, Feed, Fuel, Fiber, dan Farmasi) yang menunjukkan luasnya spektrum produk turunan sawit. Dari minyak goreng, margarin, dan cokelat, hingga pakan ternak, biodiesel, bioavtur, pelumas, serat helm, sepatu, bahkan rompi antipeluru.
“Buahnya tidak ada yang terbuang. Dagingnya jadi minyak, cangkangnya jadi biomassa, tandan kosongnya bisa jadi serat. Semua bisa bernilai ekonomi,” ucapnya dalam Workshop Media Temu UKMK dan Promosi Sawit Baik 2026 bertajuk ‘Inovasi Produk Turunan Sawit untuk Pelaku UKMK’ di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (19/2).
Dia juga mengingatkan bahwa 42 persen kebun sawit dimiliki rakyat. Artinya, penguatan UKMK menjadi kunci agar nilai tambah tidak berhenti di hulu.
Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudian Saragih menjelaskan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis dengan luas sekitar 16,83 juta hektar, termasuk sekitar 3 juta hektar sawit rakyat. Artinya, ruang keterlibatan masyarakat, termasuk UKMK sangat besar dalam rantai nilai sawit.
Ia menegaskan, forum workshop edukasi Promosi Sawit Baik sangat penting agar UKMK memahami sawit secara utuh dan tidak terjebak pada persepsi negatif. “Kami mau mengajak bagaimana supaya sawit itu baik tidak hanya sekadar kata-kata, tapi memang benar Bapak Ibu rasakan bahwa sawit itu baik,” ucapnya pada kegiatan yang digelar Majalah Hortus Archipelago itu.
Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan), Helmi Muhansyah menambahkan, dana pungutan ekspor sawit yang rata-rata mencapai Rp2–3 triliun per bulan dikembalikan untuk pengembangan sektor, termasuk dukungan bagi UKMK. “Salah satu tanggung jawab kami adalah mengkampanyekan narasi positif sawit, termasuk lewat kegiatan UKMK seperti ini,” kata Helmi yang juga menerangkan BPDP punya program Beasiswa Sawit bagi anak-anak pekerja sawit sebagai penguatan SDM di sektor ini.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Mohamad Thamrin Hadir membuka acara yang menghadirkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan pengelola dana sawit untuk memperluas wawasan pelaku UKMK terhadap potensi hilirisasi. Thamrin mengaku baru memahami luasnya pemanfaatan sawit setelah mengikuti forum tersebut.
“Selama ini kita mungkin hanya tahu sawit itu minyak goreng. Padahal dari bangun tidur sampai tidur lagi, banyak produk yang mengandung turunan sawit, mulai dari sabun, minuman, pakaian, hingga kosmetik,” ujar dia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, sekitar 60 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Depok ditopang sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah) . Terdapat sekitar 121 ribu usaha mikro di kota tersebut yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. PDRB Depok dan serapan tenaga kerja akan meningkat dengan terlibatnya pelaku UKMK dana hilirisasi sawit.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Majalah Hortus Archipelago, Suharno mengatakan, workshop ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang kolaborasi antara pemerintah, industri, media, dan pelaku UKMK. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika wawasannya bertambah dan inovasinya berkembang, dampaknya akan terasa langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Dia berharap kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya ide kreatif dan kolaborasi baru. Sehingga, UKMK mampu memanfaatkan potensi hilirisasi sawit dan meningkatkan daya saing usaha.
Windi Listianingsih
