Budidaya tilapia tak sekadar menebar ikan. Dengan pakan tepat dan pengelolaan cermat, danau tetap bersih, ikan sehat, dan pembudidaya untung berkelanjutan.
Prof. Dr. Ir. Etty Riani, MS, Guru Besar IPB University dalam diskusi Outlook Tilapia 2025 menekankan bahwa budidaya nila atau tilapia, ikan yang kini makin digemari di pasar lokal maupun ekspor harus ramah lingkungan, aman untuk dikonsumsi, dan tetap menguntungkan bagi pembudidaya.
Perairan Umum
Budidaya ikan, termasuk tilapia banyak dilakukan di perairan umum karena ketersediaan airnya melimpah. Budidaya di danau atau waduk misalnya, biasanya menggunakan keramba jaring apung (KJA).
Menurut Prof. Etty, perairan umum seperti danau, waduk, dan sungai punya kelebihan alami, yaitu airnya bergerak terus sehingga kadar oksigen terjaga. “Kalau air bergerak sendiri seperti itu, biasanya tidak perlu aerator tambahan,” ujarnya. Artinya, KJA bisa lebih hemat biaya, infrastruktur lebih sederhana, tapi pertumbuhan ikan tetap optimal.
Namun seperti pepatah lama, “tidak ada keuntungan tanpa risiko”. Perairan umum juga menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Limbah padat maupun cair ini bisa mempengaruhi kualitas air, bahkan berisiko pada kesehatan ikan dan keamanan pangan.
Prof. Etty menekankan bahwa kunci agar budidaya tetap menguntungkan adalah pengelolaan padat tebar KJA, jenis pakan, dan cara pemberian pakan. “Pemberian pakan harus adlibitum, tunggu ikan habis makan dulu. Kalau kebanyakan, air jadi kotor dan biaya membengkak,” jelasnya.
Budidaya yang sukses tidak cukup hanya menghasilkan banyak ikan. Menurut Prof. Etty, ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan. Dari sisi ekonomi, usaha harus menguntungkan dan dijalankan secara efisien.
Dari sisi ekologi, kualitas air, sedimen, dan keanekaragaman hayati wajib dijaga agar perairan tetap sehat. Sementara dari sisi sosial, masyarakat sekitar perlu merasakan manfaat yang adil dari aktivitas budidaya tersebut. Untuk mencapai semua itu, diperlukan pengelolaan yang terpadu, evaluasi KJA secara berkala, serta keserasian antara aktivitas manusia dan daya dukung perairan.
Selain itu, penerapan Good Aquaculture Practices (GAP), HACCP, ecolabel, dan sistem traceability (keberlanjutan) membuat tilapia yang dihasilkan tidak hanya sehat tapi juga punya nilai tambah di pasar global. “Budidaya tilapia berkelanjutan bukan sekadar jargon, tapi harus menjadi budaya keseharian para pembudidaya,” cetusnya.
Risiko Kontaminasi
Pakar pencemaran dan ekotoksikologi itu juga mengingatkan risiko kontaminasi yang sulit dikontrol pembudidaya, seperti logam berat dari industri, residu pestisida, atau limbah rumah tangga. Logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd) merupakan polutan berbahaya yang sering ditemukan di perairan dekat kawasan industri. Zat-zat ini bisa terbawa aliran sungai lalu mengendap di dasar waduk atau danau tempat KJA berada.
Jika kadarnya rendah, tubuh manusia sebenarnya memiliki mekanisme pertahanan. “Tubuh kita punya sistem detoksifikasi. Lambung, hati, ginjal, itu bekerja untuk mengurangi racun. Jadi kalau kadarnya masih di bawah ambang batas, ikan tetap bisa dikonsumsi,” terang Prof. Etty.
Namun jika kadarnya tinggi, logam berat dapat terakumulasi di tubuh ikan. Konsumsi ikan tercemar logam berat dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kanker, gangguan saraf, hingga kerusakan organ vital manusia.
Selain industri, aktivitas pertanian intensif juga menyumbang pencemaran signifikan. Pestisida yang digunakan petani untuk mengendalikan hama di lahan pertanian sering kali terbawa hujan dan aliran permukaan masuk ke sungai, lalu berakhir di waduk atau danau.
Kasus nyata terlihat di Danau Batur, Bali. Meski wilayah sekitarnya relatif minim industri, penelitian mencatat adanya kandungan pestisida dan logam berat yang tinggi pada sedimen danau. Artinya, sumber kontaminasi lebih banyak berasal dari aktivitas pertanian di lereng gunung yang bermuara ke danau. Faktor eksternal lain yang kerap diabaikan adalah limbah rumah tangga. Deterjen, antiseptik, hingga sisa makanan dari rumah tangga masuk ke perairan melalui saluran pembuangan atau aliran sungai.
Efek jangka panjangnya sangat berbahaya. Kandungan fosfat dari deterjen misalnya, memicu ledakan populasi alga (algae bloom) yang menurunkan kadar oksigen terlarut. Akibatnya, ikan di KJA rentan mati massal karena kekurangan oksigen. “Kalau kualitas air terus menurun, bukan hanya ikan yang mati massal, masyarakat pun kehilangan sumber pangan dan pendapatan,” tegas Prof. Etty.
Selain faktor eksternal, praktik budidaya yang kurang tepat juga memperbesar risiko kontaminasi. Prof. Etty menyoroti kebiasaan sebagian pembudidaya yang merendam benih ikan dengan antibiotik tanpa takaran jelas. Tujuannya memang baik, yakni mencegah penyakit. Namun, cara ini justru menimbulkan bahaya baru.
Residu antibiotik bisa menumpuk dalam tubuh ikan. Saat ikan tersebut dikonsumsi manusia, residu ikut masuk ke tubuh dan menimbulkan risiko kesehatan. Lebih buruk lagi, mikroorganisme di perairan bisa menjadi resisten terhadap antibiotik, membuat penyakit ikan semakin sulit dikendalikan. “Kalau terus dibiarkan, kita akan menghadapi masalah besar. Resistensi antibiotik bukan hanya masalah kesehatan manusia, tapi juga keamanan pangan,” ujarnya.
Praktik pemberian pakan berlebih juga meningkatkan kontaminasi internal. Sisa pakan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar perairan memicu peningkatan beban organik. Kondisi ini mempercepat proses eutrofikasi yang ditandai dengan blooming alga beracun. Blooming alga menurunkan kadar oksigen terlarut dan mengeluarkan racun yang bisa mematikan ikan. Dampaknya tidak hanya pada hasil produksi, tetapi juga pada keseimbangan ekosistem perairan.
Langkah Sederhana
Menghadapi ancaman ini, berbagai solusi sebenarnya sudah berulang kali disampaikan oleh para pakar dan juga pemerintah. Menurut Prof. Etty, upaya menjaga keamanan pangan dari sektor perikanan tidak harus selalu dimulai dari hal besar, melainkan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana yang konsisten diterapkan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya kesadaran para pembudidaya untuk lebih selektif dalam menggunakan bahan pendukung budidaya, terutama pakan. Pakan yang ramah lingkungan tidak hanya membantu ikan tumbuh sehat. Namun, bisa mengurangi sisa limbah organik yang selama ini menjadi salah satu pemicu menurunnya kualitas perairan di sekitar keramba.
Selain itu, pengelolaan air juga menjadi kunci. Kualitas air yang baik bukan saja menentukan keberlangsungan hidup ikan, melainkan memengaruhi keamanan hasil panen yang akan dikonsumsi manusia. Jika kualitas air dibiarkan menurun akibat pencemaran, maka ancamannya tidak hanya berhenti pada kematian massal ikan, tetapi meluas hingga ke meja makan masyarakat.
Di titik inilah peran pembudidaya, pemerintah, dan masyarakat harus bertemu. Semua pihak mesti menyadari bahwa perairan bukan sekadar medium produksi, melainkan ekosistem hidup yang harus dijaga keseimbangannya.
Dengan demikian, solusi yang ditawarkan sebenarnya tidaklah rumit, melainkan kembali pada disiplin, kesadaran, dan kemauan semua pihak untuk menjaga perairan bersama-sama. Pembudidaya, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama. Sebab, kualitas air yang terjaga berarti menjamin masa depan pangan yang aman bagi generasi berikutnya.
Zonasi dan Legalitas KJA
Di sisi kebijakan, Samsudin mewakili Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pemanfaatan perairan umum untuk perikanan, namun dengan syarat ketat terkait zonasi dan tata ruang. Tidak semua bagian perairan boleh digunakan untuk KJA karena ada kriteria spesifik yang harus dipenuhi, termasuk legalitas usaha.
“Masalahnya, tidak semua petambak atau petani KJA memiliki izin lengkap. Padahal, legalitas ini terkait perizinan lingkungan dan pengelolaan daya dukung perairan,” jelas Samsudin. Ia menambahkan, kualitas air, pengelolaan KJA, serta daya dukung dan daya tampung menjadi isu utama di hampir semua danau, termasuk sepanjang Citarum.
Sebagai contoh, di Cirata aturan pemerintah melalui Pergub Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2022 menetapkan jumlah petak KJA maksimum 7.200 unit. Namun kenyataannya, jumlah petak mencapai 98 ribu unit. Kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity) ini tentu mengancam pembangunan perikanan berkelanjutan.
“Jika legalitas KJA belum jelas, mutu air tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Dasar hitungannya merujuk pada Permen LH Nomor 28 Tahun 2009, diperbaharui Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 yang menggunakan unsur fosfat sebagai faktor pembatas,” cetusnya.
Overcapacity ini sering memicu masalah lingkungan seperti blooming eceng gondok dan upwelling, fenomena naiknya sedimen dari dasar perairan akibat perubahan musim atau kelebihan pakan. Akibatnya, pertumbuhan ikan bisa terganggu dan kerugian pembudidaya meningkat.
Menurut Samsudin, pemerintah terus melakukan penertiban secara berkala bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Provinsi. Penertiban ini penting untuk memastikan zonasi, daya dukung, dan daya tampung terpenuhi, sehingga tilapia yang dihasilkan berkualitas dan perairan tetap terjaga secara ekologi. “Jawa Barat melakukan perhitungan ulang pada 2025 melalui Kepmen LH Nomor 1.253. Hasilnya, hanya sekitar 6.000 petak KJA yang diperbolehkan karena kualitas air semakin menurun,” jelasnya.
KLH menekankan bahwa budidaya tilapia berkelanjutan hanya bisa tercapai jika pembudidaya disiplin dalam pengelolaan KJA, mematuhi izin legal, dan memperhatikan daya dukung perairan. Dengan demikian, keuntungan ekonomi bisa dicapai tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem.
Disiplin Pembudidaya Ikan
Di sisi pembudidaya, praktik yang disiplin di KJA bisa meningkatkan keuntungan sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Contohnya, beberapa pembudidaya tilapia di Waduk Cirata dan Saguling, Jawa Barat menerapkan sistem monitoring kualitas air secara rutin, mulai dari suhu, pH, kadar oksigen, amonia, hingga residu bahan berbahaya dan beracun. Dengan pengawasan ini, mereka mampu meminimalkan risiko kematian ikan dan memastikan hasil panen layak konsumsi maupun diekspor.
Salah satu pembudidaya tilapia, Edi Supiandi yang telah mengelola KJA di Waduk Cirata selama lebih dari 10 tahun berbagi pengalaman. “Kami belajar secara otodidak tapi setiap langkah di tambak terencana. Pakan ikan tidak sembarangan ditebar. Kami memperhatikan waktu, jumlah, dan kondisi ikan. Ikan kenyang, pemberian dihentikan. Itu disiplin dan itu hemat sekaligus ramah lingkungan,” ujarnya.
Kehidupan di Cirata sehari-hari penuh detail yang jarang terlihat mata awam. Pagi dimulai dengan memeriksa kualitas air, menimbang pakan, memantau pergerakan ikan, hingga mengangkat eceng gondok. Setiap gerakan dan keputusan dilakukan dengan perhitungan dan rasa hormat terhadap alam. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa memengaruhi ribuan ekor tilapia. Maka disiplin bukan pilihan, tapi kebutuhan.
Menurut Edi, disiplin ini penting karena Cirata bukan hanya tambak. Bendungan ini adalah bagian dari ekosistem yang luas, menerima aliran dari 19 anak sungai. Setiap aktivitas hulu bisa berdampak pada kualitas air dan kesehatan ikan. Dengan pengelolaan pakan yang cermat, pembudidaya mengurangi limbah organik, mencegah pencemaran air, dan memastikan ekosistem tetap seimbang.
Dengan pakan yang tepat, pengelolaan air yang disiplin, dan kerja rutin membersihkan eceng gondok, para pembudidaya tidak hanya menjaga ikan, tapi juga menjaga alam. Ekonomi pun menuntut disiplin. Pakan mahal, harga ikan fluktuatif, dan tekanan lingkungan membuat pembudidaya harus cermat. Dengan disiplin, sambungnya, mereka mengoptimalkan sumber daya, meminimalkan limbah, dan tetap menjaga produktivitas. Tilapia yang sehat berarti pendapatan stabil dan ekosistem tetap lestari. Disiplin dan keuntungan ekonomi berjalan beriringan, saling memperkuat.
Ketua Kelompok Petani Keramba Jaring Apung (KPKJA) Cirata ini menambahkan, eceng gondok menjadi ujian lain. Gulma ini bisa menguasai permukaan air dalam hitungan minggu, menahan oksigen, dan merusak habitat tilapia. Namun, pembudidaya Cirata tidak tinggal diam. Mereka membeli mesin pengeruk secara swadaya, bekerja setiap hari mengangkat eceng gondok. Gerakan mereka ritmis, hampir seperti tarian di atas air. “Ini perjuangan panjang. Kami butuh dukungan, tapi kami memulai dari diri sendiri dulu,” kata Edi.
Fenomena upwelling, perubahan kualitas air yang kadang datang setahun atau dua tahun sekali pun sudah diantisipasi. Pembudidaya menyiapkan blower hingga alat pengatur sirkulasi air. Bahkan, jadwal panen disesuaikan agar dampak ekonomi tetap minimal. Semua ini menunjukkan bahwa disiplin bukan sekadar rutinitas, tapi perencanaan strategis yang menempatkan keberlanjutan di atas segalanya.
Di tengah semua tantangan, disiplin tetap menjadi tameng utama. Pernyataan publik yang meragukan kualitas ikan Cirata sempat menurunkan penjualan hingga separuhnya. Tapi, para pembudidaya tidak panik. Mereka melakukan uji laboratorium mandiri dan membuktikan tilapia Cirata aman, bebas merkuri, dan layak dikonsumsi. Bukti ini menegaskan bahwa disiplin menghasilkan kualitas, dan kualitas menghasilkan kepercayaan.
Edi menegaskan, budidaya tilapia ramah lingkungan bukan hanya soal teknik tapi juga etika. Para pembudidaya peduli pada ekosistem dan masyarakat. Mereka menegur warga yang membuang sampah ke sungai, membersihkan lingkungan sekitar, dan menekankan pentingnya kebersamaan menjaga alam. Disiplin dalam konteks ini bukan hanya soal pengaturan pakan atau air, tapi tanggung jawab sosial yang melekat pada pekerjaan mereka.
Yuliani N, Sabrina Y, Windi L
