Industri perunggasan menghadapi peluang strategis namun harus mereformasi hulu-hilir.
Industri perunggasan nasional tengah merasakan optimisme tinggi dengan hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagaimana tidak, program ini mampu menyerap 915,21 juta ton daging ayam ras dan 417,10 ribu ton telur ayam ras per tahun di luar konsumsi reguler. Sayang, semangat itu harus diselipi kekhawatiran akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menerapkan tarif resiprokal atau bea masuk barang impor ke AS.
Trump mengusulkan penetapan tarif resiprokal sebesar 32% untuk seluruh produk asal Indonesia yang direncanakan berlaku 1 Agustus 2025. Setelah negosiasi kedua negara, Indonesia memperoleh tarif baru sebesar 19% yang mulai berlaku 7 Agustus 2025 dengan sejumlah syarat kesepakatan dagang. Yaitu, Indonesia berkomitmen mengimpor energi dan produk pertanian dari AS senilai US$15 miliar dan US$4,5 miliar, membeli 50 unit pesawat Boeing, dan membuka akses tembaga tanpa batas.
Salah satu produk pertanian AS yang dikhawatirkan masuk ke Indonesia ialah paha ayam (chicken leg quarter, CLQ) mengingat negara ini merupakan produsen ayam terbesar dunia. Dengan kesepakatan tarif impor 0%, bukan tidak mungkin CLQ bakal membanjiri Indonesia dan menghantam industri unggas nasional.
Menurut M. Rizal Taufikurahman, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), tarif Trump berdampak signifikan terhadap ekonomi dunia dan pertumbuhan makroekonomi Indonesia. “Kebijakan tarif ini justru menurunkan nilai ekspor dunia 1,7%. Artinya, ekonomi kita akan turun secara global. Pertumbuhan ekonomi di dunia akan turun kecuali beberapa negara saja yang akan menikmati. Mayoritas turun, termasuk Indonesia secara makro,” ujarnya.
Perlambatan Makroekonomi
Rizal menjelaskan, perlambatan makroekonomi Indonesia terlihat dari penurunan indikator. Mulai dari penyerapan tenaga kerja -0,064%, term of trade -0,070%, investasi -0.061%, konsumsi rumah tangga -0,091%, kapasitas fiskal -0,122%, nilai ekspor -0,197%, nilai impor -0,251%, dan perubahan nilai Gross Domestic Product (GDP) -0,110%. “Jadi, seluruh indikator makronya terancam kalau kemudian kebijakan makronya itu berjalan,” katanya pada Seminar ‘Industri Perunggasan Indonesia: Tantangan & Peluang Menghadapi Kesepakatan Dagang Amerika’, Kamis (18/9).
Kebijakan tarif juga akan mengancam produktivitas industri perunggasan. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks. “Pasar domestik terbuka lebih lebar tapi industri unggasnya tidak mampu mengisi ruang selain dari daya beli masyarakat saat ini. Sehingga, ini menjadi urgen untuk mendorong produktivitas yang jauh lebih kuat ke depan,” ungkap Rizal.
Merujuk perhitungan GATP (the Global Trade Analysis Project) Data Base, kebijakan tarif Trump tidak membawa manfaat berarti bagi kesejahteraan pelaku usaha unggas Indonesia, justru agak menurunkan. Sektor yang terdampak negatif ialah daging unggas sebesar -0,001%. Hal ini menegaskan bahwa problem utama industri unggas Indonesia adalah daya saing domestik yang lemah, terutama di pakan, bukan hanya tekanan impor.
Doktor bidang Konsentrasi Kebijakan dan Pembangunan Ekonomi IPB University itu menguak tantangan industri perunggasan dari 6 sisi berdasarkan analisis GATP, yaitu struktur biaya, aspek pasar dan ekspor, harga domestik dan konsumen, permintaan domestik, kelembagaan dan kemitraan, serta logistik dan infrastruktur. Pada struktur biaya produksi, output unggas turun tipis, -0,019% tapi ketergantungan pakan impor cukup besar, sekitar 3,6 juta ton kedelai dan jagung di semester 1 2025.
Untuk akses pasar, ekspor unggas Indonesia masih minim, bersifat sporadis, tidak terstruktur, dan juga masih harus didorong atau tidak ofensif. Tarif ekspor tetap tinggi, 19% dan ada hambatan sanitasi dan fitosanitasi (SPS). Harga domestik turun -0,126% dan menekan margin peternak kecil. Ada risiko peternak rakyat terguncang dan hanya integrator yang bertahan.
Dari sisi permintaan domestik, penjualan unggas stagnan dan berpeluang subtitusi konsumsi ke telur dan ikan. Menilik kelembagaan dan kemitraan, peternak kecil terpinggirkan dan tidak punya daya tawar di rantai pasok. Distribusi manfaat kesepakatan dagang juga timpang. “Biaya distribusi dan rantai dingin yang masih tinggi jadi menekan profit,” Rizal menyebut tantangan logistik dan infrastruktur.
Sementara itu, Bungaran Saragih, pakar agribisnis melihat 5 tantangan utama dalam industri unggas nasional. Pertama, biaya produksi unggas Indonesia lebih tinggi dari AS. Pasalnya, harga pakan masih sebesar 70% biaya produksi dan sangat dipengaruhi impor jagung, bungkil kedelai (soybean), dan lainnya. “AS unggul karena integrasi hulu-hilir dan akses jagung dan soybean domestik yang murah,” ulasnya.
Kedua, ancaman dumping dan oversupply. CLQ yang kurang populer di AS, dijual murah ke negara tujuan ekspor. Jika masuk ke Indonesia, bisa merusak harga ayam lokal. Ketiga, kelemahan infrastruktur logistik dan rantai dingin. Sistem logistik unggas di Indonesia masih berbasis wet market (pasar tradisional) dengan rantai dingin terbatas. Produk impor AS dengan standar sistem rantai dingin modern lebih kompetitif, khususnya di pasar urban.
Keempat, regulasi dan standar kesehatan. Indonesia menerapkan standar halal dan SPS sedangkan AS kerap menekan agar hambatan nontarif dikurangi, seperti yang diinginkan Trump saat ini. Kelima, ketahanan industri lokal. Industri DOC (day old chick), pakan, dan peternakan bisa terpukul jika impor tidak dikelola dengan baik. “Risiko PHK massal di sektor peternak rakyat akan luar biasa,” kata Bungaran.
Peluang dan Strategi
Meski terdapat tantangan yang begitu besar, Rizal dan Bungaran sepakat tetap ada peluang di balik kebijakan tarif AS. “Kesepakatan RI – AS ini punya peluang akses teknologi bahan pakan lebih murah dan potensi ekspor,” kata Rizal. Konsumen juga diuntungkan dengan harga unggas yang lebih stabil sehingga menjadi momentum perbaikan akses protein hewani murah bagi masyarakat.
Ada pula insentif produksi lokal dan peluang safeguard atau tindakan ‘darurat’ sehubung peningkatan impor produk tertentu yang dapat menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri. Terakhir, kesepakatan dagang dapat menurunkan biaya impor barang modal rantai dingin dan investasi logistik modern seperti cold storage dan transportasi berpendingin. “Industri perunggasan menghadapi peluang strategis namun tentu harus mereformasi hulu-hilir,” tambahnya.
Bungaran berpandangan, tarif Trump menjadi peluang Indonesia mereposisi sebagai pemain global di sektor unggas. “Kesepakatan dagang dengan AS di bidang poultry (unggas) menghadirkan tantangan serius terhadap keberlanjutan industri unggas kita. Namun, juga peluang bagaimana membuka peluang untuk reposisi Indonesia sebagai pemain global di sektor unggas. Di China juga ada lebih dari 100 juta orang islamnya, apalagi Pakistan dan India. Jadi kalau kita hanya defensif, itu berbahaya. Kita harus adu milik kita supaya kita bisa ofensif,” sarannya.
Bungaran menyarankan 5 strategi menghadapi kebijakan Trump. “Pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada peningkatan efisiensi produksi ayam domestik. Nggak bisa diundur-undur. Penguatan industri pakan yang paing utama. Jagung, kedelai lokal, subtistusi protein nabati alternatif harus dikembangkan. Mekanisasi dan modern farming barangkali sudah masanya. Salah satunya, integrasi hulu-hilir: pakan, DOC, farm, slaughter house (rumah potong hewan, RPH) kita ubah. Masih kebanyakan kita kepotong potong,” tegasnya.
Doktor bidang Ekonomi dari North Carolina State University, AS itu menekankan subtitusi pakan alternatif dari sorgum, singkong, dan fermentasi dari bungkil sawit. Kerja sama dengan perusahaan besar jika peneliti kesulitan dana. “Sudah sejak dulu saya ngomong mengenai bungkil sawit supaya bisa menggantikan soybean meal. Nggak maju-maju. Riset pakan mungkin nggak ada duitnya. Bisa diatur duitnya, kalau perlu kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalau sendiri-sendiri nggak mampu tapi kalau bersama-sama, itu bisa,” lanjutnya.
Kedua, diversifikasi pasar dan produk. Mendorong ekspor unggas olahan dan halal ke Timur Tengah (Timteng), Asia Selatan, dan Afrika. Branding unggas halal Indonesia sebagai keunggulan komparatif. Ketiga, cari jalan untuk perlindungan industri unggas melalui kebijakan tarif dan nontarif. Bungaran meminta pemerintah memikirkan instrumen perlindungan industri unggas nasional seperti pengenaan tarif masuk 20%-30% untuk produk ayam impor, kuota terbatas untuk impor tertentu, dan sertifikasi halal wajib untuk seluruh produk impor.
“Pengenaan tarif masuk strategi bahwa tarif dalam WTO masih bisa digunakan. Jangan terus mengalah ini negosiator kita! Kita berhasil dulu menggagalkan WTO dan bukan Departemen Perdagangan, ini yang (Departemen) Pertanian ya,” ungkapnya.
Keempat, penguatan industri hilir domestik dengan fasilitasi hilirisasi produk. Investasi fasilitas RPH modern dan rantai dingin di setiap sentra produksi serta dukungan ekspor produk olahan ayam halal di pasar global. Kelima, kemitraan peternak dan swasta dengan model bisnis inklusif agar peternak rakyat tidak tertinggal. Kemudian, akses KUR dan kredit investasi untuk meningkatkan peternakan.
“Jadi, kunci kebijakannya adalah lindungi industri domestik dengan kebijakan tarif dan nontarif yang sah masih ada. Ini negosiator harus mempelajari itu. Kemudian, dorong efisiensi dan hilirisasi industri unggas nasional itu kunci. Kunci yang ketiga, negosiasi dagang harus berbasis fair trade. Ini masih bisa dinegosiasi di AS. Makanya, kita jangan mengalah, harus selalu berusaha. Baru kunci yang terakhir adalah jadikan halal poultry sebagai brand nasional unggulan di pasar global,” simpul Bungaran.
Rizal membedah strategi yang harus dilakukan pemerintah, pengusaha besar atau integrator, dan peternak kecil. Peran pemerintah menjadi fasilitator kebijakan hulu-hilir meliputi pakan, safeguard, standar, dan infrastruktur. Dalam jangka pendek, pemerintah membuat insentif pakan dan safeguard impor, terutama untuk peternak kecil. Jangka menegah berupa hilirisasi produk olahan dan modernisasi logistik. Lalu, jangka panjangnya kemandirian pakan, teknologi genetik, dan energi terbarukan untuk farm dan RPH sehingga terbangun resiliensi industri.
Pengusaha besar fokus pada hilirisasi, efisiensi, dan kemitraan. Yang harus dilakukan adalah investasi hilirisasi, menerapkan kemitraan dengan offtaker contract dengan harga yang jelas sehingga akan efisien. Kemudian, adopsi teknologi efisien pakan dan diversifikasi pasar ekspor ke ASEAN, Timteng, dan Afrika.
Peternak kecil mitra agregator melakukan efisiensi pakan, biosekuriti, dan kelembagaan yang kolektif. “Saya kira ada kebijakan pakai pakan alternatif, jalankan biosekuriti, dan gabung pada koperasi. Ada Program MBG itu peluang besar, bahkan kalau bisa industri perunggasan hilirisasi masuk ke program itu untuk men-support karena secara empiris memang tidak mudah tapi itu menjadi peluang bagi industri perunggasan supaya trademark di domestik. Terakhir, akses aplikasi digital juga penting bagi peternak kecil,” urainya.
Membuat Grand Design
Mewakili pengusaha, Anton J Supit, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sepakat dengan Bungaran terkait negotiator. “AS ini orang-orang yang sangat rasional, jadi tim perunding ini juga harus kuat, tahu substansi. Karena nggak bisa kita pokoknya ini demi kepentingan rakyat, nggak ada itu, apalagi saat ini,” ulasnya.
Ia mengingatkan, Indonesia agar berhati-hati dalam menangani CLQ. Sebab, produksi ayam AS mencapai 20,6 juta ton/tahun. Ambil 20% saja berarti ada 4 juta ton paha ayam dan sudah melebihi kebutuhan Indonesia per tahun.
Kenapa kita takut dengan paha ayam tersebut? “Karena orang Amerika tidak suka dengan paha ayam. Ini hanya soal selera. Tetapi satu ekor ayam di sana, jadi kalau dia beli parting dada saja 1 kg itu bisa US$3 – US$4, sehingga paha ayam menjadi produk inferior yang dikonsumsi oleh orang-orang kulit hitam, hispanik, dan Asia, jadi jumlahnya banyak. Kalau dia punya produksi 4 juta ton CLQ, karena konsumsinya hanya beberapa ratus ton, sisanya perlu pelemparan. Ini yang akan menjadi persoalan,” paparnya.
APINDO juga mengadvokasi ke Kemenko Perekonomian dengan menolak CLQ dan memilih impor sapi. “Perlu studi yang mengatakan kenapa ayam dan telur ini strategis. Karena kalau komoditi seperti sepatu dan garmen seandainya mati pun, palingan pengangguran. Tapi kalau ayam dan telur tidak bisa kita produksi sendiri, artinya akan ketergantungan dengan impor, harganya lebih mahal dan konsumsinya akan mempengaruhi kepada yang lain. Oleh karena itu, kita lagi berupaya melalui APINDO, kita lagi fight supaya betul-betul ayam dan telur jangan menjadi subjek masuk di dalam perundingan,” tukasnya.
Untuk melawan AS dengan tarif, kata kuncinya sinergi pemerintah dan swasta merumuskan kembali grand design perunggasan nasional agar bisa bersaing. “Sebagai benchmark yang paling cocok adalah Thailand. Bagaimana kita bisa menjadi pengekspor ayam walaupun CLQ masuk. Tentunya, efisiensi mulai dari pakan ternak, teknis budidaya yang baik,” saran Anton.
Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengonfirmasi sudah menolak usulan masuknya CLQ dan mengalihkan dengan sapi. Sebab, ketersediaan daging dan susu sapi masih sangat kurang, defisit 0,4 juta ton daging sapi dan 3,7 juta ton susu dari kebutuhan nasional.
“Kesepakatan dagang baru kami dapat, ternyata unggas ini masuk dari bagian yang dinegosiasikan. CLQ itu ada dalam artikel yang khusus juga sudah tersembunyi, terstatemen di dalamnya. Karena kemarin ada masukan dari kami sehingga ini dibawa pulang kembali. Kami minta jangan diputuskan dulu karena banyak hal yang harus kita kaji. Dan sebagai barter, sebetulnya kami sudah membuka semua aset terkait daging sapi dan susu,” tutur Makmun, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH.
Dengan membuka lebar impor daging, susu, dan sapi hidup, Makmun berharap ayam dan semua produknya tidak dilanjutkan lagi perundinganya. “Ancaman CLQ ini menjadi hal yang serius. Kemarin kita sudah usulkan untuk didrop terkait dengan poultry karena kita sudah membuka ruang untuk sapi seluasnya,” terangnya.
Terakhir, bersama DPR menyusun upaya perindungan terhadap produsen dan konsumen melalui harga seperti HET (harga eceran tertinggi). Jika selama ini HET hanya melindungi konsumen, Kementan memasukkan klausul harga eceran terendah bagi produsen. “Sehingga, tidak ada predatory pricing yang dikeluhkan selama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan perlindngan bagi konsumen dan produsen,” tandasnya.
Kinerja Perunggasan Nasional
Mengamati industri unggas nasional, Makmun menjelaskan, ketersediaan telur dan ayam ras tahun 2024 masing-masing surplus 0,17 juta ton dan 0,31 juta ton. Produksi ayam sebesar 4,03 juta ton dengan kebutuhannya 3,72 juta ton. Sedangkan, produksi telur sebanyak 6,20 juta ton dan kebutuhannya 6,03 juta ton.
Terkait ekspor unggas, produknya sudah beragam dengan jangkauan luas. Nilai ekspornya mencapai Rp3,98 triliun di tahun 2024, meliputi ayam hidup berupa DOC senilai Rp0,012 triliun, telur ayam ras dan tepung telur Rp0,10 triliun, serta daging ayam ras karkas dan olahan Rp3,87 triliun. Negara tujuan ekspornya yaitu Singapura, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Filipina, Jepang, Papua Nugini, Benin, Myanmar, bangladesh, Qatar, dan Oman.
Selain itu, ada potensi pasar ekspor. Di antaranya Brunai, Saudi Arabia, Malaysia, Pantai Gading, Nigeria, Thailand, Australia, Filipina, Vietnam, Taiwan, Yaman, Madagaskar, Korsel, dan Afrika Selatan. “Terakhir, kami dengan Dubes di Afrika untuk membuka pasar ayam di Afrika,” ucap Makmun.
Ekspor produk unggas Indonesia ke AS berupa bumbu mengandung daging unggas sebanyak 213.886,50 kg senilai US$1,247 juta. “Peluang untuk ekspor daging unggas, terutama dalam bentuk bumbu rasa unggas,” imbuhnya. Sementara, impor dari AS adalah unggas hidup berupa grand parent stock (GPS) sebesar 50.610 ton dengan nilai US$179 juta.
Windi Listianingsih, Arfi Zulta B
