Jakarta, Agrina-online.com PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersama Kementerian Pertanian menegaskan komitmen menjaga ketersediaan pupuk nasional sebagai salah satu fondasi utama mewujudkan swasembada pangan.
Hal ini tentu sejalan dengan agenda strategis Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan” diselenggarakan di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/8).
Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menyampaikan hingga semester I-2025, realisasi produksi Pupuk Kaltim mencapai 3,5 juta ton atau 54,5 persen dari target tahunan sebesar 6,43 juta ton. Produksi tersebut terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149 ribu ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia.
Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga berjalan baik, dengan realisasi 500 ribu ton yang disalurkan ke wilayah tanggung jawab Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
“Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Hal ini wujud nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kapoksi Pupuk Bersubsidi Ditjen PSP Kementan, Sry Pujiati menegaskan stok pupuk bersubsidi tahun 2025 aman, dengan alokasi 9,55 juta ton senilai Rp 44 triliun bagi 14,9 juta petani penerima.
Data yang dihimpun hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyaluran mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen dari total alokasi.
“Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap. Sistem e-RDKK juga terus diperbaiki agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Terkait pengawasan, Sri menegaskan bahwa setiap transaksi terekam secara real-time dan masuk ke dashboard Kementerian Pertanian. Hal ini memungkinkan pelacakan data dan melindungi hak petani dari penyalahgunaan.
Dari kalangan petani, Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA) Zulharman Djusman menyampaikan, polemik pupuk subsidi di Indonesia tidak ada habisnya.
Berbagai kendala di tingkat lapangan, mulai dari masalah teknis hingga persoalan kelembagaan yang menjadi tantangan serius bagi para petani dan pihak terkait.
KTNA menyoroti lanjut Zulharman, sejumlah isu krusial yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi, kendala di tingkat kios, keterbatasan kelembagaan, dan pentingnya peralihan ke pupuk organik.
“Tantangan di lapangan, mulai dari rantai birokrasi penyaluran pupuk, keterbatasan penyuluh, hingga akses digital di pedesaan. Sosialisasi e-RDKK harus terus diperkuat. Banyak petani yang kesulitan karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur,” ujarnya.
Zulharman menambahkan, sistem penyaluran pupuk bersubsidi sering kali terhambat di tingkat kios. Salah satu masalah utamanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kios yang belum melek digitalisasi.
Hal ini dapat menyebabkan kesalahan input transaksi yang sering terjadi di lapangan, bahkan bisa menyebabkan transaksi terhenti sehingga sering terjadi error.
“Selain itu, masalah jaringan internet juga masih menjadi kendala di beberapa daerah, yang membuat transaksi menjadi sulit. Meskipun internet umum dapat digunakan, transaksinya harus dibuat ulang, menambah kerumitan dan potensi kesalahan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Subtansi Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia, Mochamad Nurhidayat menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan nasional juga ditempuh melalui berbagai strategi seperti perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta pemanfaatan pupuk organik.
Dengan sinergi pemerintah, BUMN, dan petani, seluruh pihak optimistis cita-cita swasembada pangan dapat terwujud. “Pemerintah hadir untuk memastikan pupuk tersedia, produksi pangan meningkat, dan petani terlindungi,” tutupnya.
Sabrina Yuniawati
