Jakarta, Agrina-online.com — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar PENAS III (Pertemuan Nasional) tahun 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-26 Apkasindo.
Pertemuan strategi ini menekankan tekad yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan di sektor agraria melalui penguatan regulasi, kolaborasi, dan program percepatan hilirisasi kelapa sawit.
Dalam forum tersebut, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko memberikan motivasi besar kepada para peserta yang hadir. Moeldoko menekankan pentingnya perubahan pola pikir petani sawit tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
“Saya ingin teman-teman sekalian menjadi petani yang berhasil. Jangan selamanya menikmati kemiskinan. Saya sudah bosan dengan kemiskinan, maka saya keluar dari kampung untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Melalui profesi petani kelapa sawit, saya berharap ini menjadi kebanggaan dan bukti keberhasilan,” ujarnya dalam berbagai acara PENAS III Apkasindo, Rabu (28/10).
Moeldoko juga menjabarkan dua peran penting Apkasindo di bawah kepemimpinan Gulat Manurung. Pertama, organisasi harus menjadi mitra strategis pemerintah yang aktif mengawal regulasi agar berpihak pada petani.
Kedua, Apkasindo dituntut menjadi jembatan penghubung yang efektif antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa dukungan penuh harus diberikan kepada pemerintah, namun organisasi tetap wajib bersuara lantang jika ada regulasi yang merugikan petani.
Komitmen Hilirisasi Kelapa Sawit
Senada dengan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, memaparkan lima poin krusial rekomendasi dari Rakernas Apkasindo.
Poin-poin tersebut meliputi perlindungan harga, kepastian hukum, program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan kolaborasi, serta pembukaan peluang usaha.
Rachmad Pambudy menegaskan bahwa dirinya mendapatkan amanah langsung dari Presiden untuk menjalankan program hilirisasi sawit secara masif.
Langkah ini dinilai sebagai kunci utama dalam mendongkrak pendapatan para petani secara signifikan.
“Meningkatkan pendapatan bukan hanya soal memperluas lahan, menggunakan bibit unggul, melakukan replanting , atau memupuk dengan baik. Salah satu jalan utamanya adalah melalui hilirisasi. Tugas hilirisasi, kini diserahkan kepada Kementerian BPPN agar prosesnya berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Apkasindo seperti Gulat Manurung dan pengurus lainnya yang secara konsisten menyuarakan hak-hak petani kelapa sawit, sebelum dirinya menjabat Menteri Bappenas.
Melalui sinergi ini, pemerintah optimistis sektor sawit rakyat dapat naik kelas dan menjadi penopang utama perekonomian nasional.
Senada dengan Pambudy, Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen penuh untuk mendorong hilirisasi di perkebunan rakyat, khususnya komoditas kelapa sawit.
Langkah ini diambil agar nilai tambah terbesar dari strategi komoditas nasional ini tidak lagi didominasi oleh korporasi besar, melainkan dapat dinikmati langsung oleh para petani melalui wadah koperasi.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengungkapkan, saat ini total lahan sawit nasional sekitar 16,38 juta ha. Terdiri dari 52% dimiliki oleh korporasi besar, 43% perkebunan rakyat, dan 9% BUMN.
Meski memiliki porsi lahan yang signifikan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seluruh pabrik Crude Palm Oil (CPO) beserta produk turunannya masih dikuasai oleh perusahaan besar.
Sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan Arahan Presiden, Kemenkop kini bergerak cepat untuk ‘membangun’ kembali peran koperasi agar bisa bersanding dengan BUMN dan swasta dalam memaksimalkan perekonomian bangsa dan mensejahterakan petani sawit.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry secara terbuka mengajak seluruh anggota Apkasindo untuk menangkap peluang ini. Para petani yang memiliki lahan 10-20 ha diimbau untuk berkumpul membentuk satu koperasi dan menyatukannya menjadi holding koperasi.
Bagi koperasi yang sudah siap dan memiliki lahan seluas 5.000 hingga 10.000 ha, Menkop memberikan jaminan dukungan penuh untuk pembangunan pabrik CPO.
Kemenkop menargetkan, tahun depan koperasi sudah berhasil memiliki minimal 10 pabrik CPO, langkah selanjutnya adalah memproduksi minyak goreng sendiri.
“Produk minyak goreng milik koperasi ini nantinya akan dipasarkan langsung melalui jaringan Koperasi Desa,” jelasnya.
Langkah pemasaran ini dinilai sangat realistis mengingat pasarnya yang sudah jelas. Pasalya, saat ini dari data yang ada, sudah terdapat 3.000 outlet bangunan fisik yang siap beroperasi dari total target 10.000 outlet Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Lewat ribuan outlet inilah minyak goreng mandiri hasil produksi petani sawit koperasi akan didistribusikan kepada masyarakat.
Sabrina Yuniawati
