Jakarta, Agrina-online.com. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menempatkan perusahaan perkebunan dan kehutanan dalam sorotan. Di tengah musim kering 2026, pelaku usaha menghadapi dua persoalan sekaligus: menjaga areal konsesi dari api dan ikut menangani kebakaran yang kadang datang dari luar wilayah pengelolaannya.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono menilai, persoalan karhutla sering dilihat terlalu sederhana dengan mengaitkannya langsung dengan pembukaan lahan sawit.
“Seolah-olah kebakaran adalah kelapa sawit membuka lahan baru,” kata Mukti dalam diskusi FORWATAN bertajuk Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Karhutla di Jakarta, Kamis (1/10).
Menurut Mukti, gambaran mengenai keterlibatan perusahaan sawit juga perlu ditempatkan secara proporsional. Dari 999 perusahaan kelapa sawit yang tercatat di Pulau Kalimantan, hanya 347 atau sekitar 38% yang menjadi anggota GAPKI. Di Kalimantan Selatan keanggotaannya mencapai 78%, sedangkan Kalimantan Tengah sekitar 54%.
Di sisi lain, data yang dipaparkan GAPKI menunjukkan luas areal karhutla Indonesia pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 ha. Angka itu meningkat 69% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Mukti mengatakan, perusahaan anggota GAPKI telah didorong menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, membentuk brigade penanggulangan karhutla, serta melibatkan masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api. “Kita pinginnya ada kolaborasi. Memang benar, kita tidak mungkin menanggulangi api sendirian,” ujarnya.
GAPKI juga melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Di lapangan, perusahaan ikut melakukan patroli bersama aparat dan pemerintah, membantu penanganan kebakaran di sekitar wilayah perusahaan, serta menggunakan sarana yang dimiliki ketika api muncul di luar areal konsesi.
Pola penanganannya bahkan melampaui batas konsesi. Perusahaan membentuk Masyarakat Peduli Api bersama warga sekitar, melakukan pemantauan bersama, membantu pemadaman apabila kebakaran terjadi di sekitar konsesi, dan membuat sekat parit untuk mencegah api merambat ke areal perkebunan.
Di Kalimantan Selatan, misalnya, GAPKI mendukung penanganan karhutla dengan tiga mobil tangki, dua mobil tandon, tujuh pompa portabel, dan 54 personel yang bekerja dalam tiga sif. Mukti juga menyebut dukungan anggota GAPKI di Kalimantan Tengah berupa personel dan helikopter untuk membantu menangani kebakaran di sekitar perkebunan. Meskipun titik panas cukup banyak, sambungnya, hingga saat itu tidak ada laporan kebakaran di kebun sawit anggota GAPKI.
Kebakaran Berulang, Masalah Lebih Dalam
Dari sektor kehutanan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Dr. Ir. H. Soewarso melihat pola yang sama. Kebakaran di sejumlah lokasi terus berulang, bahkan sering muncul di tempat yang sama.
“Faktanya kejadian kebakaran ini sudah langganan, berulang dan biasanya di lokasi yang sama,” ujar Soewarso.
Ia menilai, persoalan tersebut menunjukkan bahwa penanganan selama ini belum selalu dilakukan secara komprehensif sejak awal. Kebijakan yang berbeda antardaerah juga menjadi tantangan tersendiri. Ia mencontohkan, masih adanya perbedaan ketentuan terkait pembakaran untuk pembukaan lahan di sejumlah wilayah.
Soewarso memandang api sebagai persoalan yang kompleks. Ada faktor ekonomi dan sosial yang membuat masyarakat masih menggunakan api. Di sisi lain, persoalan tata kelola lahan, air, masyarakat, dan kepatuhan ekonomi ikut membuat kebakaran mudah berulang.
Karena itu, ia mendorong penguatan pencegahan, deteksi dini, respons cepat, dan pemulihan. Penanganan juga perlu dilakukan secara multipihak karena api dapat bergerak melampaui batas konsesi.
“Prioritas solusinya adalah akses legal dipertegas. Solusi permanennya adalah kolaborasi dan akses legal dipertegas,” kata Soewarso.
Di samping itu, karhutla juga membawa konsekuensi yang lebih luas bagi pelaku usaha, ketimbang kerusakan tanaman atau tegakan hutan. Ketika kebakaran terjadi, sumber daya perusahaan harus dialihkan untuk penanganan api.
Soewarso menyebut, dampak terhadap industri kehutanan muncul karena prioritas perusahaan dapat bergeser dari kegiatan produksi ke pemadaman dan penanggulangan karhutla.
Mukti juga menyoroti dampak musim kemarau terhadap kegiatan usaha sawit. Kekeringan sungai yang selama ini digunakan sebagai jalur transportasi membuat pengangkutan CPO terganggu. Sejumlah tangki penyimpanan mulai penuh, terutama di Kalimantan Barat, sehingga beberapa perusahaan mulai mengurangi proses dan pembelian TBS petani.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak musim kering dan karhutla dapat merembet ke rantai usaha yang lebih panjang. Gangguan tidak berhenti pada lokasi kebakaran, tetapi dapat menyentuh pengangkutan, pengolahan, hingga hubungan perusahaan dengan petani pemasok.
Karena itu, GAPKI mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dalam penanganan karhutla. Pedoman internal GAPKI mencakup persiapan dan pencegahan, pengendalian dan pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran. Anggota juga didorong menyediakan embung, menara api, CCTV, brigade pengendalian kebakaran, dan Masyarakat Peduli Api.
Kerja sama dengan APHI juga diarahkan pada pembinaan masyarakat. Ruang lingkupnya mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi alternatif, penguatan desa atau kelompok tani peduli api, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, penyelarasan dengan program pemerintah, serta koordinasi dan pemantauan pengendalian karhutla.
Mukti menilai, keterlibatan aparat penegak hukum juga perlu ditempatkan dalam kerangka penanganan bersama. Ia berharap penegakan aturan berjalan tegas, tetapi tidak membuat pelaku usaha yang sudah menjalankan kewajiban pencegahan justru bekerja dalam suasana ketakutan.
“APH diharapkan ikut terlibat aktif bersama-sama mengatasi karhutla dengan semua pihak, bukan untuk mencari kesalahan sehingga dapat menimbulkan ketakutan semua pelaku usaha dan menjadi kontraproduktif,” pungkasnya.
Windi Listianingsih
