Tangerang, Agrina-online.com. Kenaikan biaya pakan kembali menjadi tekanan serius bagi usaha peternakan ayam. Dalam struktur biaya produksi, pakan mengambil porsi terbesar sehingga setiap perubahan harga bahan bakunya cepat memengaruhi Harga Pokok Produksi (HPP) dan margin peternak. Di tengah harga ayam dan telur yang bergerak fluktuatif, ruang peternak untuk menyerap kenaikan biaya semakin terbatas.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Heri Irawan mengungkapkan, harga pakan telah meningkat secara akumulatif sekitar Rp1.500/kg sepanjang April-Agustus. Kenaikan tersebut menambah beban operasional peternak yang sejak awal menghadapi peningkatan berbagai biaya produksi.
Tekanan itu menjadi perhatian dalam seminar nasional Indonesian Poultry Club (IPC) bertajuk “Sinergi dan Strategi Menghadapi Gejolak Harga Pakan” di ruang Garuda 5A ICE BSD City, Tangerang, Kamis (17/9), yang digelar dalam rangkaian ILDEX Indonesia 2026. Forum yang tersebut mempertemukan pelaku industri pakan, peternak, dan pemerintah untuk membahas langkah menghadapi gejolak harga pakan.
Ketua Permindo, Kusnan menyebut, pakan menyumbang sekitar 60%-80% dari total HPP. Pada saat yang sama, harga day old chick (DOC), listrik, tenaga kerja, serta biaya menghadapi cuaca dan penyakit ikut membebani usaha. Masalahnya, kenaikan biaya produksi tidak selalu dapat diteruskan ke harga jual.
Harga ayam dan telur di tingkat peternak bergerak mengikuti kondisi pasar. Sementara, biaya input cenderung sulit ditekan. Kondisi ini membuat margin usaha semakin tergerus. “Biaya pakan merupakan komponen dominan yang tidak bisa dikompres tanpa transformasi teknologi,” jelas Kusnan.
Ia mempertanyakan keberlanjutan usaha peternak apabila biaya input terus meningkat sementara harga hasil produksi tidak memberikan kepastian. Menurut Kusnan, persoalan ini perlu dilihat sebagai persoalan struktur industri, bukan semata-mata masalah harga pakan pada satu periode.
Salah satu aspek yang dinilai penting ialah penguasaan data. Peternak membutuhkan informasi mengenai biaya produksi, kebutuhan pakan, populasi ternak, serta kondisi pasar sebagai dasar mengambil keputusan. “Peternak yang memiliki data adalah peternak yang berdaya. Data merupakan aset ekonomi untuk merumuskan akar permasalahan,” tegasnya.
Selain data, penataan pasar perlu dilakukan lebih awal agar perubahan keseimbangan pasokan dan permintaan tidak baru ditangani setelah terjadi kelebihan pasokan. Menurut Kusnan, industri unggas membutuhkan keterhubungan yang lebih kuat dari hulu hingga hilir.
Di tingkat usaha, Permindo mencoba meredam tekanan biaya melalui formulasi pakan custom. Heri menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan produsen pakan untuk menyusun formula yang menyesuaikan kebutuhan peternak. Dalam dua bulan terakhir, pendekatan ini mampu mempertahankan performa ternak sekaligus menekan dampak kenaikan harga pakan.
“Kami memformulasi pakan bekerja sama dengan pabrikan. Hasilnya, dalam dua bulan terakhir performa ternak tetap optimal sekaligus mampu meminimalisasi dampak kenaikan harga,” terang Heri.
Dari sisi industri pakan, Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Tevi Melviana menjelaskan, perubahan harga pakan tidak dapat dilepaskan dari dinamika bahan baku, khususnya jagung. Industri pakan beroperasi dengan mengacu pada regulasi pemerintah, sementara perubahan harga bahan baku dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal.
Industri pakan memiliki posisi strategis dalam penyediaan protein hewani nasional dengan kontribusi hingga 65% kebutuhan protein hewani. Karena itu, kesinambungan industri pakan membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, terutama dalam memperkuat produksi jagung domestik.
Peningkatan produktivitas jagung lokal menjadi salah satu titik penting. Ketersediaan bahan baku dalam jumlah dan harga yang kompetitif diperlukan agar kebutuhan pabrik pakan tidak berbenturan dengan kebutuhan peternak. Dukungan terhadap logistik, fasilitas, dan infrastruktur juga dibutuhkan untuk menghadapi fluktuasi harga jagung.
Industri pakan masih memiliki idle capacity sekitar 30% yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi telur dan daging ayam. Namun, perubahan kebijakan pemerintah juga ikut menggeser pola bisnis industri dari orientasi “perdagangan dan pengolahan” menuju “layanan dan pengolahan”. Di tengah perubahan tersebut, perusahaan pakan tetap menyiapkan strategi internal untuk meredam risiko bisnis.
Pemerintah pun menyiapkan langkah stabilisasi. Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Tri Melasari memaparkan sejumlah kebijakan yang dibagi dalam horizon jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah mendorong produsen pakan menahan kenaikan harga serta mempertahankan mutu sesuai SNI.
Pemerintah juga menargetkan ketersediaan jagung sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp6.400/kg dengan kadar air 14%. Selain itu, diperlukan percepatan impor bahan pakan substitusi jagung dengan harga yang wajar bagi feedmill. Sehingga, kebutuhan bahan baku industri tidak berhadapan langsung dengan kebutuhan peternak. Realisasi jagung SPHP untuk peternak dan koperasi yang membutuhkan juga menjadi bagian dari langkah jangka pendek.
Untuk jangka menengah, pemerintah akan mengevaluasi populasi broiler dan layer sebagai dasar memperkirakan kebutuhan pakan setiap tiga bulan. Evaluasi bahan baku pakan lokal juga perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan harga dan ketersediaannya berdasarkan data yang akurat.
Dalam jangka panjang, pemerintah mendorong penyusunan peta kebutuhan bahan pakan hingga lima tahun ke depan. Pengembangan riset aplikatif untuk sumber bahan baku lokal serta pencarian bahan baku alternatif, baik lokal maupun impor, menjadi bagian dari strategi dengan mempertimbangkan harga yang kompetitif dan kesesuaian dengan formulasi pakan.
Windi Listianingsih
