Jakarta, Agrina-online.com. Selama lebih dari satu abad, industri sawit Indonesia tumbuh menjadi raksasa dunia. Produksinya terus meningkat, ekspornya menembus ratusan triliun rupiah, dan perkebunan sawit membentang dari Sumatra hingga Papua. Namun di balik dominasi tersebut, ada satu fakta yang mulai mengusik para pelaku industri: teknologi pengolahan yang digunakan di pabrik kelapa sawit (PKS) masih nyaris sama seperti puluhan tahun lalu.
Di tengah tuntutan efisiensi, dekarbonisasi, dan keberlanjutan global, sebuah gagasan baru mulai mengemuka dalam acara konferensi pers 4th Technology & Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) Conference, Exhibition, and Field Trip 2026. Gagasan itu bernama dry process, teknologi pengolahan sawit yang digadang-gadang mampu memangkas emisi, mengurangi limbah, sekaligus mempertahankan kandungan nutrisi alami minyak sawit.
Bagi sebagian pelaku industri, ini bukan sekadar inovasi teknologi. Ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam wajah industri sawit nasional.
Ketika Uap Panas Menjadi Persoalan
Selama ini hampir seluruh PKS di Indonesia menggunakan teknologi wet process. Proses tersebut mengandalkan uap panas dalam jumlah besar untuk mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO).
Konsekuensinya tidak kecil. Selain membutuhkan energi tinggi, proses ini juga menghasilkan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) yang selama ini menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca dari industri sawit.
Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Krisna Septiningrum menjelaskan, teknologi alternatif mulai dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Teknologi dry process bekerja pada suhu yang jauh lebih rendah, sekitar 8 derajat Celsius, tanpa memerlukan steam seperti proses konvensional.
“Karena tidak menggunakan steam, otomatis minim dari limbah cair yang dihasilkan sehingga kualitas minyak sawit sehatnya masih aman dan memenuhi standar internasional,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Teknologi ini juga diklaim mampu menurunkan emisi karbon sekitar 7 persen dibanding sistem pengolahan konvensional. Keunggulan yang paling menarik terletak pada kualitas minyak yang dihasilkan. Berbeda dengan CPO biasa, minyak hasil dry process masih menyimpan kandungan vitamin A dan vitamin E dalam kadar tinggi.
“Minyak sawit di sini masih banyak mengandung vitamin A dan E, konsentrasinya sangat tinggi. Dikaitkan kondisi Indonesia saat ini, vitamin A bisa menjadi suplemen, dibuat jadi softgel, vitamin A dan E masih banyak diimpor, jadi ini bisa substitusi,” kata Krisna.
Lahirnya PMO, Generasi Baru Minyak Sawit
Teknologi baru tersebut melahirkan produk yang berbeda dari CPO konvensional. Namanya Palm Mesocarp Oil (PMO). Karena karakteristiknya berbeda, pemerintah bahkan mulai memikirkan berbagai penyesuaian regulasi, mulai dari standar mutu, nomenklatur produk, hingga skema perizinan industri.
“Karena di teknologi ini diusulkan namanya bukan CPO lagi tetapi PMO atau Palm Mesocarp Oil,” jelas Krisna.
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024, PMO memiliki standar kualitas yang lebih ketat dibanding CPO. Salah satu indikatornya terlihat pada kadar impuritas yang maksimal hanya 0,2 persen, jauh lebih rendah dibanding CPO yang mencapai 0,45 persen.
Saat ini teknologi tersebut masih berada pada tahap laboratorium dan mulai memasuki fase pilot project.
Percontohan skala lab sudah berjalan di Instiper Yogyakarta, sementara proyek berikutnya direncanakan dibangun di Labuhanbatu dan Sukabumi. Jika seluruh proses kerja sama berjalan sesuai rencana, pembangunan fasilitas percontohan skala lebih besar bisa dimulai tahun depan.
Peluang Baru untuk Petani Swadaya
Krisna menambahkan, konsep dry process yang akan berjalan ini tidak dirancang untuk pabrik raksasa. Model yang sedang dikembangkan justru berbentuk unit modular berkapasitas sekitar dua ton TBS per jam dengan investasi awal sekitar Rp13 miliar.
Skala yang relatif kecil ini membuka peluang baru bagi sentra perkebunan rakyat yang selama ini jauh dari PKS besar. Krisna melihat potensi besar dari sekitar 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang tersebar di berbagai daerah.
“Tujuannya banyak karena akan ada kemitraan juga dengan koperasi. Harapannya kalau ke depan didasarkan petani rakyat, sekitar 6,87 juta hektar, itu mengarah ke sana,” katanya.
Dengan ukuran yang lebih ringkas, unit pengolahan dapat ditempatkan lebih dekat ke sumber bahan baku sehingga mengurangi risiko penurunan kualitas buah akibat jarak angkut yang terlalu jauh.
Jangan Lupakan Hulunya
Meski menyambut positif inovasi tersebut, pelaku industri mengingatkan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan tanpa pasokan bahan baku yang memadai. Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R Azis Hidayat, menilai persoalan utama industri sawit saat ini masih berada di sektor hulu.
“Sawit kita sudah 115 tahun tapi PKS-nya masih konvensional. Tadi sudah ada angin segar, sudah ada potensi yang disampaikan Bu Krisna. Bagaimanapun canggihnya teknologi tergantung bagaimana sektor hulunya, kalau pasokan nggak cukup, bagaimana teknologi diimplementasikan,” ujarnya.
Menurut Azis, Indonesia membutuhkan peta jalan nasional pembangunan PKS agar tidak terjadi kelebihan kapasitas pabrik di satu wilayah dan kekurangan pasokan di wilayah lain. Kemudian, pentingnya ketersediaan data dan sistem informasi terpadu tentang jumlah dan kapasitas PKS integrasi dan PKS.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) yang hingga kini baru mencapai sekitar seper tujuh dari target nasional. Selain itu, GAPKI tengah mendorong penggunaan klon unggul dan varietas tahan penyakit ganoderma guna meningkatkan produktivitas kebun. “Jangan lupakan hulunya, selama ini kita genjot hilirisasi,” tegasnya.
Mencari Jalan Menuju Sawit Rendah Karbon
Dari kacamata pemerintah, dry process bukan sekadar inovasi pengolahan, namun bagian dari agenda dekarbonisasi industri nasional. Karena itu, berbagai skema insentif mulai dipersiapkan untuk mendorong investasi teknologi ramah lingkungan.
Menurut Krisna, perusahaan yang menggunakan peralatan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi berpeluang memperoleh fasilitas reimbursement investasi hingga 30-35 persen. Selain itu, teknologi ini juga berpotensi masuk dalam skema green financing yang tengah didorong pemerintah dan sektor jasa keuangan.
“Kalau sudah ada carbon trading, kita masukkan ke green financing dana dari OJK terkait pembenahan teknologi ini,” tandasnya.
Windi Listianingsih
