Jakarta, Agrina-online.com. Pemerintah mempercepat persiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola baru ekspor komoditas strategis yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah industri kelapa sawit, mengingat besarnya kontribusi crude palm oil (CPO) terhadap devisa nasional.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah memastikan seluruh kesiapan regulasi agar kebijakan berjalan sesuai target.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga seusai rapat.
Selain penguatan DHE, pemerintah juga menyiapkan skema baru ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, sejumlah aturan turunan kini sedang difinalisasi, mulai dari regulasi perdagangan, kebijakan Bank Indonesia, hingga aturan dari Kementerian Keuangan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Sawit Masuk Sistem Pengawasan Baru
Masuknya CPO dalam kebijakan baru ini menandai dimulainya pengawasan yang lebih ketat terhadap arus ekspor komoditas strategis Indonesia. Pemerintah ingin memastikan devisa hasil ekspor sawit tetap berada di dalam negeri sekaligus memperkuat transparansi perdagangan.
Untuk mendukung implementasi kebijakan, pemerintah mulai melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha sawit dan eksportir komoditas strategis lainnya.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Meski kebijakan baru melibatkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, pemerintah menegaskan aktivitas ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan yang selama ini sudah beroperasi. Karena itu, pemerintah meminta investor dan pelaku usaha tidak khawatir terhadap perubahan sistem tersebut.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai sistem baru ini justru akan memperkuat pencatatan dan pengawasan perdagangan ekspor nasional.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
Jaga Devisa dan Stabilitas Ekonomi
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perang yang belum berakhir, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain memperkuat devisa hasil ekspor, pemerintah akan melanjutkan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan serta menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mendukung aktivitas usaha pada kuartal kedua tahun ini.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga.
Melalui penguatan kebijakan DHE dan tata kelola ekspor baru, pemerintah ingin memastikan komoditas strategis seperti sawit tidak hanya menjadi sumber devisa besar, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.
Windi Listianingsih
