Jakarta, Agrina-online.com. Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 menjadi momentum penting bagi gerakan tani Indonesia. Pertama kalinya era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi massa di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ribuan petani dari berbagai daerah hadir untuk mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati dengan menyampaikan enam tuntutan pokok untuk kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.
Enam tuntutan SPI tersebut, pertama menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaikan konflik agraria.
Kedua, mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sedang dilaksanakan satgas PKH saat ini harus menjadi bagian dari TORA.
Ketiga, merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
Empat, merevisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan; UU Kehutanan untuk reforma agraria; dan UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani; serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
Kelima, segera mencabut UU Cipta Kerja, yang telah nyata membuat kemunduran ekonomi Indonesia; kehilangan lapangan kerja, memperlebar ketimpangan agraria, ketergantungan pangan dari impor, kemunduran di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
Enam, membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih menegaskan, peringatan HTN 2025 berlangsung di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Reforma agraria sejati sesungguhnya telah tercantum sebagai salah satu agenda prioritas dalam Asta Cita.
Namun hingga kini, pemerintah belum juga menyusun kebijakan maupun program nyata untuk mengimplementasikannya. Padahal inilah saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya.
“Fakta ketimpangan agraria semakin memperkuat urgensi pelaksanaan reforma agraria. Data resmi Badan Pertanahan Nasional menunjukkan rasio gini penguasaan tanah berada di angka 0,58 dan jumlah petani gurem yang terus meningkat menandakan ketimpangan yang serius,” katanya, Rabu (24/9).
Sementara itu, anggota SPI sendiri terlibat dalam konflik agraria yang melibatkan 118.792 kepala keluarga luasan 537.062 ha, tersebar di berbagai wilayah dan berhadapan dengan banyak pihak, mulai dari Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, perusahaan perkebunan, pengusaha besar, hingga institusi militer.
Reforma agraria sejati adalah agenda keadilan sosial, sekaligus menjadi strategi ekonomi makro yang krusial. Dengan distribusi tanah yang adil dan produktif, basis produksi pangan nasional akan semakin kuat, sehingga memperluas penerimaan negara dari sektor riil desa.
Secara moneter, kemandirian pangan hasil reforma agraria akan menekan ketergantungan impor dan memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Dengan demikian, reforma agraria justru menjadi penyangga kekuatan fiskal dan moneter negara, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Aksi massa Hari Tani Nasional 2025 di Jakarta diikuti oleh petani SPI dari berbagai wilayah sekitar ibukota, antara lain Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Purwakarta, hingga Indramayu.
Selain itu, petani SPI di berbagai daerah juga memperingati HTN melalui aksi massa di kantor pemerintah daerah, diskusi publik, hingga pembagian hasil panen kepada masyarakat. Perjuangan reforma agraria tidak hanya berkumandang di pusat kekuasaan, tetapi juga hidup di akar rumput.
SPI menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria sejati tidak boleh lagi ditunda. Janji reforma agraria dalam Asta Cita harus diwujudkan, bukan hanya diucapkan.
“Presiden Prabowo memiliki kesempatan bersejarah untuk menorehkan legacy kepemimpinan nasionalis yang berpihak pada petani dan rakyat. Jika reforma agraria dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kedaulatan pangan dan keadilan sosial akan menjadi nyata,” tutup Henry.
Sabrina Yuniawati
