Tentu saja, pengetatan SPP sapi bakalan impor serta daging dan jeroan impor dengan asumsi bahwa sapi lokal memang betul-betul bisa memasok daging termasuk jeroan sekitar 249.240 ton. “Apabila (pasar) dibanjiri dengan daging dan jeroan impor serta (daging dan jeroan sapi dari) feedlot (penggemukan bakalan impor), ini ‘kan sapi lokal nggak bisa masuk pasar,” alasan Turni Rusli Syamsudin, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Ditjen Peternakan, Kementan, kepada AGRINA, Jumat (16/7).

Data lebih rendah 30%

Memang pemerintah selalu mengatakan, populasi sapi lokal sekitar 12,5 juta ekor dengan jumlah peternak sekitar 4,5 juta orang. Tetapi, menurut perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM), diperkirakan jumlah sapi lokal yang sebenarnya lebih rendah rata-rata 30% dari yang dinyatakan pemerintah. Dengan demikian, jika perhitungan itu benar, populasi sapi lokal kita hanya sekitar 8,4 juta ekor.

Di sinilah letak masalahnya. Jika data yang dipublikasikan pemerintah benar, maka pengetatatan SPP sapi bakalan impor serta daging dan jeroan impor, menjadi relevan. Selain menjaga agar harga sapi lokal tidak jatuh, juga sapi lokal bisa memenuhi pasokan sekitar 62% dari kebutuhan daging sapi nasional, sehingga pasokan daging sapi mencukupi. Tapi, kalau data UGM yang benar, berarti pengetatan SPP sapi bakalan impor serta daging dan jeroan impor kurang tepat, karena bisa mengurangi pasokan daging sapi.

Memang, beberapa waktu lalu, harga sapi hidup sempat jatuh menjadi sekitar Rp19.000 per kg. Padahal, biasanya Rp21.000 sampai Rp24.000 per kg. Hal itu, seperti yang pernah diungkapkan Turni Rusli Syamsudin, karena terjadi kelebihan pasokan daging sapi di pasar internasional sehingga mempengaruhi harga sapi hidup di dalam negeri. Sekarang, menurut Dayan Antoni PA, Asisten Presiden Direktur PT Santosa Agrindo, perusahaan penggemukan dan pembibitan sapi, harga sapi hidup sekitar Rp20.500 per kg.

Pedagang khawatir

Masalahnya, kebutuhan daging dan jeroan sapi semester kedua ini cukup tinggi karena antara lain memasuki bulan puasa, Lebaran, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru. Berdasarkan perhitungan Ditjen Peternakan, kebutuhan daging dan jeroan sapi selama Juli sampai September 2010 sekitar 120.400 ton. Kebutuhan ini dipasok dari sapi lokal sekitar 73.090 ton (setara sapi 460 ribu ekor), dari sapi bakalan impor 25.200 ton (setara sapi 140 ribu ekor), serta daging dan jeroan impor 22.110 ton (setara sapi 123 ribu ekor).

Saat ini, menurut Dayan yang juga Koordinator Dewan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo), stok sapi anggota Apfindo sekitar 140 ribu ekor. Pada Juli akan dipasarkan 40.000 ekor (setara daging dan jeroan sekitar 7.200 ton), Agustus 40.000 ekor, dan September (Lebaran) sekitar 60.000 ekor (setara daging dan jeroan 10.800 ton). “Kalau stoknya kayak begini, setelah Lebaran sapi sedikit sekali. Pada Idul Adha (November), harga pasti naik,” tuturnya kepada AGRINA, Kamis (15/7).

Bagaimana dengan sapi lokal? Menurut Dayan, kantong ternak sapi lokal itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Untuk mendatangkan sapi dari kantong-kantong tersebut ke Jabodetabek, misalnya, tidak bisa sekaligus 1.000 ekor, tapi paling banter setiap 100—300 ekor. Pedagang khawatir. “Asosiasi pedagang dari Riau, Padang, dan Palembang sudah sweeping ke Lampung, benar nggak stoknya habis. Ada stok, tapi kalau mau sekarang, ya, Lebaran kosong. Mereka khawatir, gimana Lebaran,” ceritanya.

Bila stok sapi di Lampung menipis, karena pengetatan impor sapi bakalan, yang untuk digemukkan, maka pedagang di Sumatera akan membeli sapi di Jawa. Tetapi biaya angkut dan matarantainya panjang. Belum lagi susut bobot sapi dalam pengangkutan. Tentu harga sapinya relatif tinggi. “Yang paling parah, kalau ini dibiarkan meledak, justru menunjukkan bahwa (upaya untuk mencapai) swasembada (daging sapi) gagal,” imbuh Dayan.

Nah, di sinilah pertarungannya. Jika stok sapi dari perusahaan penggemukan menipis, sementara pasokan daging dan jeroan dari sapi lokal masih kurang, maka pilihannya jatuh kepada impor. Jika ini yang terjadi, berarti pengetatan SPP sapi bakalan impor serta daging dan jeroan impor selama ini bukan untuk kepentingan swasembada daging, tapi lebih berpihak kepada impor daging dan jeroan? Sebab, dalam jangka pendek, impor daging dan jeroan sangat “ampuh” untuk memenuhi kekurangan pasokan di dalam negeri.

Memang semua ini bermula dari data yang kurang akurat. “Jika proyeksi dengan angka yang kurang valid, ya salah terus,” tegas Dayan. Namun, “Proyeksi itu asumsinya kalau (sapi) lokal itu sesuai. Kalau berubah, ya berubah. Fleksibel. Tapi tidak boleh (impornya banjir). Kalau banjir, nanti ternak rakyat nggak laku. Itu harus kita cegah. Kalau (sapi dan daging) langka, (harga) naik. Itu juga kita cegah. Pemerintah menjaga ketersediaan (daging dan jeroan sapi) dan keterjangkauan (harga daging dan jeroan sapi),” dalih Turni.

Jadi, ketersediaan data yang valid menjadi penting dalam mengambil keputusan. Di sini persoalannya, mungkin karena kita lebih “cermat” bermain dengan data yang kurang tepat.

Syatrya Utama dan Peni Sari Palupi