16 April 2018
LIPUTAN KHUSUS: Menyemai Benih Kemitraan yang Awet

Sebelum Permentan No.26/2017 yang mewajibkan kemitraan bagi industri persusuan, ternyata beberapa perusahaan sudah mengimplementasikan isi beleid baru tersebut. Bagaimana hasilnya?

Sampai hari ini Indonesia masih sangat menggantungkan pemenuhan kebutuhan susu bagi masyarakatnya dari sumber impor. Kebutuhan susu nasional untuk industri pengolahan susu (IPS) sekitar 3,7 juta ton. Sementara pasokan bahan baku susu dalam negeri hanya sekitar 852 ribu ton atau 22,95%.  Jadi, sebanyak 77,05% atau 2,85 juta tondiimpor IPS dari berbagai negara.

Data statistik peternakan pada 2016 mencatat, Indonesia memiliki populasi sapi laktasi sejumlah sekitar 267 ribu ekor dari sapi perah yang berjumlah sekitar 533 ribu ekor. Sekitar 98,96% populasiberada di Pulau Jawa dengan tren pertumbuhan yang stagnan.Skala pengusahaannya kebanyakan belum mencapai skala ekonomi yang setidaknya 7-10 ekor/peternak. Posisi tawar peternak secara umum lemah dibandingkan IPS yang tercermin dari harga susu segar di level peternak. Iklim bisnis menjadi kurang kondusif sehingga menuntut campur tangan pemerintah.

Untuk Kebaikan

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Melalui regulasi anyar ini, iklim usaha diharapkan berlangsung kondusif dan ada kepastian bahan baku industri.

Ketentuan Permentan 26/2017 mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan pada 19 Juli 2017. Di dalamnya tertulis, peningkatan produksi susu dalam negeri dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas, populasi ternak perah, dan kualitas susu.

Selain itu, tertulis juga pelaku usaha wajib melakukan kemitraan dengan peternak, gabungan kelompok ternak, dan atau koperasi.“Dengan kemitraan, pelaku usaha mendapat kepastian ketersediaan susu dan pasar untuk peternak terjamin,” terang I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

“Terbitnya Permentan ini menjadi harapan dan motivasi baru untuk peternak. Kalau petunjuk teknisnya (juknis) sudah diteken, kebijakan itu kita jadikan landasan operasional untuk segera diaplikasikan,” ujar Agus Warsito, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) saat dihubungi AGRINA.

Kelanjutan tentang tulisan ini baca di Majalah AGRINA versi Cetak volume 14 Edisi No. 285 yang terbit pada Maret 2018. Atau klik di https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/agrinahttps://higoapps.com/item/1774/agrina-edition-jan-2018, https://www.mahoni.com, dan https://www.magzter.com/ID/PT.-Permata-Wacana-Lestari/Agrina/Business/

© 2008 Agrina. Powered by iFORTE