10 January 2017
Meneguhkan Milestone SDM Indonesia 2017

Diperlukan SDM yang menguasai tren global tentang riset dan teknologi untuk mencapai swasembada pangan. Pemda perlu memenuhi portofolio ketenagakerjaan berbasis vokasional.

Postur sumberdaya manusia di Indonesia pada 2016, menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 47,37% didominasi lulusan SD dan SD ke bawah dari total angkatan kerja 127,67 juta orang. Lulusan SMP 18,57%, SMA/SMK 25,09%, serta diploma ke atas 8,96%. Komposisi angkatan kerja seperti ini menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk bersaing pada tingkat global.

Memasuki 2017, perlu meneguhkan milestone sumberdaya manusia (SDM) nasional supaya bisa bersaing secara global. Milestone merupakan langkah besar dan strategis sebagai tonggak perjalanan bangsa. Dengan postur SDM yang dimiliki, perlu program nasional yang dikelompokkan menjadi tiga segemen. Yaitu, penjaringan lulus SMA yang berbakat dan berprestasi, program vokasional berbasis link and match, serta program pendidikan informal.

Menjaring Siswa SMA berbakat

Jumlah siswa lulusan SMA berbakat meningkat setiap tahun dan tidak sebanding dengan daya tampung perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Diperlukan terobosan membuka kesempatan kepada mereka untuk sekolah ke luar negeri. Agar mampu menembus perguruan tinggi terbaik di mancanegara, mereka perlu diarahkan dan diberi insentif beasiswa atau kredit mahasiwa.

Selama ini mindset bangsa Indonesia ingin sekolah ke luar negeri hanya untuk program S2 atau S3. Faktor inilah yang membuat Indonesia tertinggal dibanding negara lain. Kenapa? Karena dulu informasi belum ada, kondisi keuangan keluarga masih rendah, kuliah S1 di Indonesia masih murah sehingga banyak yang menganggap bahwa kuliah di luar negeri itu mulai S2 saja.

Namun sekarang informasi mudah diakses, sudah mengglobal, teknologi sudah canggih, jarak tempuh pendek. Apalagi, siswa lulusan SMA ini secara mental masih muda, mudah beradaptasi, dan kemampuan mempelajari bahasa asing lebih cepat. Dengan waktu kuliah S1 di luar negeri lebih lama sekitar 4-5 tahun dibanding dengan kuliah S2 yang sekitar 1-2 tahun maka proses adaptasi dan pengenal budaya di mancanegara lebih mudah. Contohnya B.J. Habibie, yang kuliah di luar negeri saat masih belia.

Kini pemerintah Presiden Joko Widodo sedang gencar membangun berbagai macam infrastruktur fisik dan program rekayasa untuk memenuhi swasembada pangan. Untuk itu diperlukan SDM yang unggul dan menguasai tren global tentang riset dan teknologi terkini.

Indonesia perlu mengirim lulusan SMA berbakat belajar di perguruan tinggi di negara maju. Hal ini lebih efektif karena lulusan SMA secara psikologis masih muda, idealis, dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar di luar negeri. Rentang usia lulusan SMA memiliki waktu yang cukup mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara komprehensif.

Apa keunggulan mencetak SDM unggul dengan mengirimkan lulusan SMA berbakat dan berprestasi ke luar negeri? Karena sistem pendidikan di sana menekankan sistem Lab Based Education (LBE) yang tidak dimiliki perguruan tinggi di Indonesia. Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium yang canggih. Misalnya di University of Tokyo, salah satu perguruan tinggi ternama di Jepang.

Pendidikan di Indonesia selama ini didominasi perkuliahan yang hanya membentuk komptensi umum individu (generality). Sementara dengan sistem LBE, menurut Prof. Suzuki, kompetensi spesialis (specialty) diperoleh melalui project based research atau thesis based education. Dengan demikian, mahasiswa mampu untuk menjadi spesialis sekaligus versatilis (seorang problem solver pembangunan bangsa dan inovator industri serta perekayasa sosial yang andal).

Ada baiknya pemerintah saat ini menapak tilas SDM teknologi yang dahulu dipersiapkan oleh Prof. B.J. Habibie lewat beasiswa ikatan dinas kuliah di luar negeri untuk menangani transformasi industri dan teknologi berbagai bidang. Saat ini mereka tetap eksis dan telah menemukan jalan masing-masing untuk mengabdikan kompetensinya kepada negeri ini.

Penerima beasiswa ikatan dinas ke luar negeri searah dengan paradigma global brain circulation seperti yang dikemukakan Paul Krugman, penerima hadiah Nobel di bidang Ekonomi. Para penerima beasiswa luar negeri yang dikirim sejak mereka lulus SMA lebih mudah menjadi sosok versatilis.

Sosok itu telah menjadikan kompetensi dan pengalaman sewaktu kuliah dan magang kerja di luar negeri sebagai modal penting untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Hal itu karena sistem pendidikan di negara maju bisa menjadi problem solving yang hebat untuk berbagai kehidupan. Karena kurikulum mengalami perbaikan yang terus menerus, berkembang setiap detik dan sangat memperhatikan kerja detail.

Vokasional berbasis link and match

Memasuki 2017 perlu totalitas menggalakkan program vokasional atau kejuruan yang berbasis apprentice (pemagangan) untuk meningkatkan nilai tambah lokal. Esensi nilai tambah lokal adalah berbagai usaha produksi atau jasa dengan teknologi dan inovasi dilakukan di Indonesia sehingga harga barang jadi lebih tinggi atau berlipat ganda dibandingkan harga bahan mentah.

Program vokasional berbasis pemagangan ini adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara-negara maju. Di Indonesia pernah dilakukan sistem pemagangan untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam duarasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia pernah mencetak puluhan ribu teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan.

Pemagangan adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus. Durasi pemegangan lebih dari satu tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia, ILO, untuk pemagangan adalah mekanisme saling percaya antar pemangku kepentingan, yaitu kaum muda, otoritas ketenagakerjaan, pendidikan, pengusaha dan pekerja.

Pemagangan berbasis link and match sebaiknya menekankan prinsip desentralisasi. Ini bisa sukses dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standardisasi sekolah menengah, terutama SMK agar terwujudnya link and match dalam pembangunan nasional. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah. Tergantung dari sumber daya lokal serta mengikuti perkembangan dunia industri dan transformasi teknologi.

Untuk mewujudkan link and match perlu sinergi antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha atau industri yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Konsep link and match yang dirumuskan oleh Wardiman Djojonegoro yang pernah menjadi Mendikbud Kabinet Pembangunan VI, pada saat ini formulasi  tersebut masih relevan.

Perspektif link menunjukkan proses bahwa pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasil pendidikan pun cocok (match) dengan kebutuhan tersebut.Baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya. Sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka hingga kini belum mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri.

Desentralisasi ujian kelulusan berimplikasi terhadap fleksibilitas pemda dalam menyusun dan memenuhi portofolio ketenagakerjaan di daerahnya. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan akan pendidikan vokasional atau kejuruan. Khususnya vokasional yang terkait sektor unggulan seperti maritim, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.

Pendidikan informal mereduksi gejolak sosial

Tahun 2017 negeri ini berpotensi dihadang berbagai masalah sosial yang serius. Kasus kekerasan dan tindak kejahatan diprediksi akan meningkat. Hal itu merupakan indikasi bahwa masyarakat tengah mengalami frustrasi sosial yang berkelanjutan. Hal itu terjadi karena beberapa faktor yang saling memengaruhi. Antara lain faktor kemiskinan struktural, lonjakan pengangguran akibat sempitnya lapangan kerja dan ketimpangan sistem pendidikan.

Salah satu langkah untuk mengurangi frustrasi sosial adalah dengan penyelenggaraan seluas-luasnya pendidikan nonformal untuk generasi muda yang berpendidikan rendah agar kehidupan rakyat kecil tidak semakin sumpek dan timbul disorientasi.  Penyelenggaraan pendidikan non-formal itu menyasar segmen lulusan SMP kebawah. Arahnya sebaiknya terkait lapangan kerja dengan prinsip link and match dengan potensi sumber daya lokal.

Pendidikan non-formal yang di selenggarakan selama ini asal-asalan dengan kurikulum atau konten yang sudah usang. Organisasi pendidikan non-formal di tingkat Kecamatan yang disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak mampu untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Melihat kondisi diatas perlu sinergi antara Kemnakertrans dengan Kemdiknas untuk segera melakukan revitalisasi dan memperluas pendidikan nonformal gaya baru di negeri ini.

 

Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA

President Director & CEO Euro Management Indonesia

Alumni North Carolina State University, AS, dan Ketua Umum IABIE.

 

 

 

 

 

© 2008 Agrina. Powered by iFORTE