16 April 2018
PERKEBUNAN : Stop Ekspor ke Uni Eropa, Siapa Takut?

Sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa soal produk sawit meningkat jadi isu strategis dan politik nasional. Akankah Indonesia menghentikan ekspor?

Pelaku usaha sawit baru saja lega dengan keputusan WTO yang mengharuskan Uni Eropa mencabut pengenaan bea masuk antidumping atas produk biodiesel sawit Indonesia. Namun, persoalan ekspor sawit ke Eropa belum selesai. Pasalnya, April 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang melarang penggunaan sawit dalam bahan bakar nabati (biofuel) pada 2021 dengan dalih, lagi-lagi keberlanjutan (sustainability). Padahal bagi Indonesia, sawit pendulang devisa nomor satu dengan nilai US$22,9 miliar tahun lalu. Sawit juga menjadi sumber penghidupan sekitar 20 juta orang.

Bila resolusi Parlemen Eropa menjadi keputusan Komisi Eropa dan European Council, maka Indonesia terancam tidak bisa ekspor produk sawit ke sana. Selama ini ekspor produk sawit ke Eropa berkontribusi 20% atau sekitar US$4 miliar dari total ekspor Indonesia.

Asmar Arsjad, Sekjen Apkasindo bereaksi keras akan resolusi itu. Menurut dia, bicara sawit adalah bicara rakyat. Karena dari sekitar 12 juta ha lahan sawit Indonesia, 45%-nya perkebunan rakyat.

Apkasindo telah bertemu Dubes Uni Eropa dan memaparkan kondisi sawit rakyat. “Mengapa sustainable itu harus kepada kelapa sawit yang 18 juta ha di dunia, 12 juta ha diantaranya ada di Indonesia? Kenapa tidak juga untuk bunga matahari, rapeseed, kedelai yang 240 juta ha? Mereka enteng saja menjawab, itu ‘kan cerita lama,” ujarnya kesal.

Karena itu, Apkasindo mendorong pemerintah melakukan aksi. “Kami dari petani tetap berprinsip tidak usah ekspor ke Uni Eropa dan kita boikot barang-barang Uni Eropa,” cetusnya bernada tinggi.

Isu Politik

Mahendra Siregar, Direktur Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memandang persoalan itu sebagai diskriminasi dalam arti luas. Tak semata mengenakan tarif bea masuk yang berbeda, memberikan label ‘no palm oil content atau palm oil free’, menuduh sebagai penyebab deforestasi, dan tidak sustainable.

“Ini cakupan diskriminasi yang diangkat Presiden Jokowi saat beliau menghadiri pertemuan puncak peringatan EU–ASEAN di Manila. Beliau mengatakan, kalau Anda mendiskriminasi sawit maka sama juga Anda mengecam, menghujat negara produsen sawit. Kalau Anda menghujat negara produsen sawit maka sama juga Anda mengecam dan menghujat Indonesia. Itu kami tidak bisa terima,” ungkapnya.

Kelanjutan tentang tulisan ini baca di Majalah AGRINA versi Cetak volume 14 Edisi No. 284 yang terbit pada Februari 2018. Atau klik di https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/agrinahttps://www.wayang.co.id/index.php/majalah/agrinahttps://higoapps.com/item/1774/agrina-edition-jan-2018, https://www.mahoni.com, dan https://www.magzter.com/ID/PT.-Permata-Wacana-Lestari/Agrina/Business/

© 2008 Agrina. Powered by iFORTE